Pemilukada Babel Harus sesuai Aturan Undang-Undang

  • Whatsapp

IMG-20160825-WA0003 IMG-20160825-WA0004

KABARBANGKA.COM – Pangkalpinang

Muat Lebih

Masyarakat Bangka Belitung, sebentar lagi akan melaksanakan pesta demokrasi rakyat dalam memilih pemimpin Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2017 – 2022 pada tanggal 15 Februari tahun depan , agar terlaksana dengan lancar dan sukses tentu sangat diperlukan persiapan matang dari pemerintah provinsi dengan dukungan yang maksimal dari pemerintah kabupaten/kota.

Untuk menyamakan pemahaman dan persepsi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota mengenai hal tesebut pada Rabu (24/08/16) dilaksanakan Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) tentang Pemilihan Kepala Daerah dan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bertempat di Ruang Pertemuan Pasir Padi Kantor Gubernur Kepulauan Bangka Belitung yang secara resmi dibuka oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dr. Yan Megawandi, S.H., M.Si.

Sejumlah Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung hadir sebagai peserta Rakornis ini.

Dalam sambutannya Sekda Yan Megawandi menekankan bahwa dalam menghadapi Pemilukada mendatang ada hal-hal yang harus diantisipasi terutama kondisi dan situasi yang berkembang di masyarakat serta perangkat regulasi yang ada sehingga mengharuskan adanya kesesuaian dengan kondisi dan situasi terakhir yang ada dalam aturan perundang-undangan.

“Untuk itu unsur KPU dan Bawaslu, Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ikut dihadirkan pada Rakornis ini terkait dengan cara merencanakan dan mempersiapkan semua rangkaian untuk mensukseskan Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung 2017”, jelas Sekda.

Lebih lanjut Sekda Yan Megawandi mengatakan bahwa saat ini anggaran Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 sudah disiapkan pada tahun anggaran 2016. “Hal ini sesuai dengan arahan dari Kementerian Dalam Negeri RI bahwa sedapat mungkin semua anggaran pelaksanaan pemilukada dilakukan pada satu tahun anggaran”, lanjutnya.

Rakornis Pemilihan Kepala Daerah dan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini menghadirkan narasumber dari Kementerian Dalam Negeri RI yakni Staf Ahli Menteri Bidang Pemerintahan Dr. H. Suhajar Diantoro, M.Si dan Kasubdit. Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD Wilayah I Ditjen. Otonomi Daerah Drs. Andi Bataralifu, M.Si. (14L/humasprobabel)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *