SIDANG PERKARA DUGAAN KORUPSI HOMESTAY, KETERANGAN SAKSI MENGUNTUNGKAN TERDAKWA

  • Whatsapp

Sidang Home Stay

KABARBANGKA.COM – Pangkalpinang

Muat Lebih

Sidang perkara dugaan korupsi Homestay Fair 2015 Di Muntok, kembali digelar di Pengadilan Tipikor Pangkalpinang, Selasa (16/08/2016), dengan agenda mendengarkan keterangan saksi-saksi. JPU dari Kejari Muntok menghadirkan 4 saksi dihadirkan yakni Rozali (Kadis Pariwisata Muntok), Ridwan (Plt. Kadis Pariwisata), mantan Kepala CSR PT Timah, Hasidungan serta Ebi Wibisana (Kepala Penyalur CSR PT Timah).

Dalam keterangan yang diberikan oleh Rozali di hadapan majelis hakim yang diketuai Setyanto Hermawan, menyatakan demi kesuksesan kegiatan Homestay di Muntok 2015 pihaknya menggandeng peran serta masyarakat luas. Dan asosiasi Homestay yang diketuai oleh Abang Faizal itu sendiri merupakan bagian dari anggota panitia. Sementara terkait dengan pendanaan diakuinya alami kekurangan. Adapun dana yang dimiliki saat itu hanya bersumber dari APBD Muntok yakni Rp 2,5 Milyar.

Oleh karenanya dibutuhkan dana tambahan dari pihak lain. Dana tersebut akhirnya diajukan melalui proposal oleh pihak asosiasi bersama dengan LSM lainya yang ada di Bangka Barat. Proses selanjutnya aku Rozali dirinya tak mengikuti perkembangan karena sedang ibadah haji.

“Untuk perkembangan selanjutnya saya tak tahu, saya sedang ibadah haji,” kata Rozali.

Akhirnya saksi dari Plt. Kadis Pariwisata, Ridwan yang menjelaskan sedikit rinci. Dimana Ridwan membenarkan kalau pengajuan proposal kepada PT Timah dari pihak Asosiasi itu sudah sepengetahuan penuh pihaknya.

“Sudah dirapatkan, karena sifatnya CSR bantuan itu diarahkan langsung pada asosiasi. Setelah dana Rp 500 Juta itu cair juga sudah termanfaatkan penuh demi kelancaran acara tersebut,” ungkap Ridwan.

Terkait dengan penggunaan dana itu diakui juga oleh Ridwan pihaknya juga terlibat langsung dalam penggunaanya. Dikarenakan anggaran yang ada yakni Rp 2,5 Milyar dari APBD itu tidak cukup.

“Acara suksesnya, silahkan masyarakat menilai sendiri. Terkait dengan pertanggung jawaban (keuangan) juga saya sudah ingatkan pada terdakwa, alhamdulillah juga terdakwa bilang sudah dilaporkan pada PT Timah,” sebutnya.

Saat ditanyai harian ini apa yang dipersoalkan jaksa dalam kegiatan ini dirinya aku masih bingung. Sebetulnya menurutnya tak ada persoalan, bahkan dari laporan yang ada pihak PT Timah sendiri tak ada mempersoalkan.

“Saya bingung kenapa jaksanya seperti ini (cari-cari kesalahan.red) kan gak ada persoalan. Sudah saya katakan tadi (di sidang.red) semuanya (homestay) sudah berjalan lancar,” tambahnya kepada harian ini usai sidang.

Sementara mantan kepala CSR PT Timah, Hasidungan, mengaku PT Timah hanya mengucurkan dana Rp 500 Juta saja dari total pengajuan proposal Rp 6 Milyar. Sebab kondisi keuangan PT Timah saat itu sedang dalam keadaan susah.

“Karena ini (proposalnya) jumlahnya besar Rp 6 Milyar akhirnya pihak Direksi yang memprosesnya. Akhirnrya disetujui Rp 500 Juta,” ucapnya.

Disinggung oleh majelis apakah dana Rp 500 Juta itu diperuntukan untuk seluruh proposal atau hanya asosiasi Homestay yang diketuai terdakwa abang Faizal saja. Ternyata Hasidungan mengaku tidak tahu menahu karena dirinya sudah keburu digantikn oleh Subuh Wibisono.

“Soal itu apakah untuk seluruh atau asosiasi saja mungkin pak Subuh Wibisono (penggantinya) yang akan menjawabnya, dia yang lebih tahu. Namun yang jelas dana itu dikucurkan PT Timah untuk mensukseskan acara,” tegasnya.

Hasidungan kepada harian ini mengaku gak habis pikir dengan tuntutan jaksa tersebut. Menurutnya niat baik PT Timah sendiri untuk mengucurkan anggaran tersebut walau dalam kondisi susah seperti saat ini.

“Entah kenapa dipersoalkan seperti itu, kita juga dibuat susah olehnya (jaksa.red). Seperti ini capek jadinya, kan itu niatnya baik semua dan acaranya juga sukses,” sindirnya pada harian ini usai persidangan yang berlangsung hingga malam hari.

Penasehat hukum Taufik Koriyanto mengaku sedari awal perkara ini terkesan ada pemaksaan dan penzoliman. Baginya mudah kok melihatnya, hanya tuduhan korupsi Rp 500 Juta yang kenyataanya tidak ada audit apapun, juga diakui pihak Dinas Pariwisatanya tidak ada penyimpangan kok bisa dinaikan begitu cepat.

“Tetapi giliran korupsi dana Homestay dengan anggaran Rp 2,5 Milyar dibiarkan saja karena takut. Sangat disayangkan sekali walau katanya Kasi Pidsusnya jebolan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) tapi beraninya hanya perkara yang ecek-ecek gini,” sindir Taufik.

Taufik sendiri mengaku berterima kasih kepada para saksi, baik dari SKPD maupun PT Timah, yang sudah menyatakan sebenarnya kalau dalam perkara ini memang terkesan dipaksakan oleh jaksanya.

“Ya gak ada korupsi kok, PT Timah sendiri mengaku dana itu murni CSR diberikan untuk mensukseskan kegiatan. Pihak Dinas Pariwisata juga mengakui ada menggunakan anggaran tersebut kurang lebih Rp 100 Juta. buat biaya yang tak terbiayai APBD. Tanda bukti dan laporan juga sudah dibuat, bahkan sudah dilaporkan,”ujar pengacara muda ini.

Terkait tudingan jaksa penuntut kalau dana CSR sebesar Rp 500 Juta itu tidak dibagi-bagikan kepada LSM lainya hanya untuk mencari-cari kesalahan saja.

“Jaksanya memang mempermasalahkan itu (soal duit tidak dibagikan kepada LSM Lainya). Dana itu hanya Rp 500 Juta saja, bukan sejumlah Milyaran seperti yang ada di proposal. Kalaupun dibagikan itu tidak ada petunjuk atau perintah apapun baik dari PT Timah maupun Pemda sendiri. Bila ujuk-ujuk dibagikan oleh asosiasi, bagaimana pertanggung jawabannya? Jumlahnya berapa masing-masing dan bisa jadi hal seperti ini jaksa juga bisa cari kesalahan dikira bagi-bagi duit CSR nantinya,” sindirnya lagi.

Perkara ini sendiri sempat menarik perhatian publik di Bangka Belitung terutama para penggiat anti korupsi. Dimana ketua pemuda Muhammadiyah Bangka Belitung, DR Faisal sempat melakukan protes dengan mendatangi Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung yang menyatakan perkara ini syarat akan kriminalisasi. Dimana Pidsus Kejaksaan Negeri Muntok diduga sudah tidak murni lagi memproses penegakan hukum yang tegas dan adil, melainkan syarat akan pesanan pihak tertentu.

“Tidak ada audit apapun yang menyatakan duit Rp 500 Juta itu ada penyimpangan. Selain itu juga kita terkejut penyidikan awal perkara bukan persoalan uang Rp 500 Juta (dana CSR) itu tetapi dugaan penggunaan dana APBD Rp 2,5 milyarnya. Namun yang dituntut justeru yang seperti ini (dana CSR), sedangkan yang Rp 2,5 Milyar tidak ada kabar lagi,” sesal dosen hukum Universitas Bangka Belitung.

Kalaupun pihak Kejari betul-betul murni untuk penegakan hukum dalam perkara ini Abang Faizal tidak bisa diseret dan dimintai pertanggung jawaban tunggal. Sebab keberadaan proposal itu sendiri sudah sepengetahuan dari pihak Pemkab Bangka Barat demi untuk mensukseskan kegiatan itu.

“Semua pihak harus dimintai pertanggung jawaban mulai dari Pemda dan panitia dan PT Timah. Sebab pihak di luar terdakwa (Abang Faizal) tahu dan mengerti betul soal keberadaan proposal itu. Jadi jangan separuh-separuh, jangan hanya mengorbankan satu pihak saja,” tegasnya.

Sementara itu jaksa penuntut yang juga Kasi Pidsus Kejari Muntok, Adi Purnama SH, enggan berkomentar terkait keterangan saksi-saksi yang terkesan ‘MEMBELA’ terdakwa. Mantan Jaksa di KPK itu juga masih rapat-rapat ketika ditanyai apa hasil penyidikan dugaan korupsi dana Homestay Rp 2.5 Milyar yang bersumber APBD Kabupaten Babar Tahun Anggaran 2015 itu. Bahkan, Adi Purnam nampak tak suka ketika ditanyai wartawan, terkait penanganan perkara tersebut. (Tim)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *