Minggu , 25 Februari 2018
Breaking News
Home » HEADLINE » KONTROVERSI UNITED NATIONS OF SWISSINDO

KONTROVERSI UNITED NATIONS OF SWISSINDO

Ditulis oleh:
ROMLAN
PIMPINAN REDAKSI KABARBANGKA.COM

Keberadaan United Nations Of Swissindo atau lebih dikenal dengan sebutan UN SWISSINDO dan biasanya disingkat UNS, kini sudah semakin dikenal masyarakat luas.

Kehadiran kelompok yang mengaku sebagai Lembaga Tinggi Tertinggi Negara (LTTN) dan sebagai Lembaga Tinggi Tertinggi Bangsa (LTTB) ini, mengaku sebagai Pemegang Sertifikat KAR Negara, juga sebagai Dewan Ikatan Dokumen Internasional World Trust International Orbit, menawarkan Voucher M1, Voucher M1 Master Bond Guman Obligation dan Sertifikat Pembebasan Beban Utang (SPBU) untuk seluruh lapisan masyarakat, termasuk PNS, TNI, dan POLRI.

Masyarakat yang sudah memiliki Voucher M1 dan Voucher M1 Master Bond digadang-gadangkan akan mendapat jaminan biaya hidup sebesar $ 1200 atau berkisar Rp 15 jutaan. Sementara SPBU diklaim sebagai program pembebasan utang masyarakat di Bank dan Leasing. Uang itu diklaim adalah harta warisan dari kerajaan nusantara, sebagaimana Soerat Wasiat Presiden Soekarno.

Seseorang bernama Ir. H. Sugiharto Notonegoro atau dikenal dengan sebutan Mr Sino, yang diyakini oleh pengikutnya sebagai pemilik UNS, yang mengaku memiliki Soerat Wasiat Soekarno, juga mengaku pemegang Sertifikat KAR Negara, Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan berbagai dokumen internasional yang masih belum dapat dipastikan kebenaran dan keabsahannya.

UN SWSISSINDO mengklaim sebagai Induk Negara, Induk Bank, dan Induk Army, yang mengaku berwenang mengatur sistem pemerintahan dan perbankan negara di Indonesia dan 253 negara lain di Lima Benua. Bagi siapa saja yang menentang dan menghalang-halangi program UNS, diancam dengan hukuman yang mereka klaim sebagai hukum internasional, yaitu 100 tahun penjara. Waaaaaooooooowww!!!!!!!

UN SWISSINDO juga mengklaim bahwa Mr Sino adalah King Of The King atau Raja Diatas Raja, yang bertahta di Keraton Kailasa Linggacala Lima Benua The Kingdom Of Sky Eart. Luar biasa, kan?

Tidak hanya itu saja, UN SWISSINDO juga mengklaim jika Mr Sino adalah Immam Mahdi, sebagaimana tertera dengan jelas disetiap data yang diperoleh tim redaksi kabarbangka.com, dan itu juga diyakini oleh para pengikut dan petinggi UNS.

Dari hasil penelusuran tim redaksi di media sosial seperti Facebook, nampak jelas kehadiran UNS ditengah masyarakat masih menuai kontroversi. Pasalnya, ada kelompok masyarakat yang pro, dan ada juga yang kontra. Masing-masing memiliki argumentasi dan alibi tersendiri.

Di Facebook, sejumlah akun grup yang diduga dibuat oleh pengikut dan petinggi UNS untuk saling berbagi informasi, malah menjadi arena debat kusir, bahkan saling hujat-menghujat. Tidak jarang SARA-pun jadi ikutan kebawa-bawa dalam arena debat di kolom komentar.

Dari semua postingan yang ada, yang paling menarik adalah untuk disoroti adalah postingan pemilik akun Facebook atas nama PANGLIMA. Belum lama ini, akun Facebook itu dengan berani dan gamblang menantang para pengikut dan petinggi UNS, untuk membuktikan kebenaran program dan legalitas UNS sesuai dengan hukum dan aturan yang berlaku di Indonesia. Berikut ini postingan akun PANGLIMA yang dikutip redaksi:

Saya Panglima Jempol, menantang Sino dan seluruh pengikut UN SWISSINDO, untuk :

1. Membuktikan dengan fakta data kebenaran program dan legalitas UN SWISSINDO, berdasarkan aturan hukum yang berlaku di Indonesia.

2. Membuktikan pencairan Voucher M1 tanggal 17 Agustus 2017 atau tanggal setelahnya, selama bulan Agustus 2017.

3. Membuktikan dengan fakta data, bahwa Sino adalah Immam Mahdi.

4. Membuktikan dengan fakta data, bahwa Sino adalah Presiden Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa.

5. Membuktikan dengan fakta data, bahwa Sino adalah King Of The King dari Keraton Kailasa Linggacala Lima Benua.

6. Membuktikan dengan fakta data, bahwa Sino adalah pemegang amanah harta Soekarno, dan pemegang Soerat Poesaka Noesantara.

7. Membuktikan dengan fakta data, bahwa Soerat Wasiat Soekarno dan Soerat Poesaka Noesantara itu ASLI, bukan hasil EDITAN.

8. Membuktikan berdasarkan fakta data, bahwa Sino pemegang Sertifikat KAR NEGARA.

9. Membuktikan dengan fakta data, bahwa UN SWSISSINDO adalah Induk Negara, Induk Bank, dan Induk Army.

10. Membuktikan dengan fakta data, bahwa Sino berwenang mengatur pemerintahan dan perbankan negara di Indonesia dan negara lain di Lima Benua.

11. Membuktikan dengan fakta data, bahwa UN SWISSINDO punya wewenang dan kekuasaan untuk membuat aturan hukum tersendiri.

12. Membuktikan dengan fakta data, bahwa keberadaan UN SWISSINDO sudah mendapat pengesahan dari pejabat berwenang di lembaga/institusi negara RI.

13. Membuktikan dengan fakta data, seberapa banyak realisasi program mulia UN SWISSINDO selama ini.

14. Membuktikan dengan fakta data, bahwa aturan hukum UN SWISSINDO lebih tinggi tingkatannya dari aturan hukum yang berlaku di Indonesia.

15. Membuktikan dengan fakta data, jumlah pengurus dan pengikut UN SWISSINDO, yang sudah merasakan dan menikmati realisasi program mulia UN SWISSINDO.

Jika Sino dan pengikut UN SWISSINDO bisa menjawab dan membuktikan semuanya, kami akan mendukung dan membela UN SWISSINDO.

Tapi jika sebaliknya, Sino dan pengikut UN SWISSINDO tidak bisa membuktikan dengan fakta data, maka Sino harus mengaku kalah dan segera membubarkan UN SWISSINDO. Pengikutnya juga harus menyeret Sino ke ranah hukum!

Jika Sino dan seluruh pengikut UN SWISSINDO berani menerima tantangan saya ini, maka semua pemilik akun Facebook akan menjadi saksi! Setuju?

CATAT DAN INGAT BAIK-BAIK !!!

Ambil screen shot postingan atau komentar saya ini, simpan untuk bukti dikemudian hari. Oke?

Dan ingat! Jangan jadi banci kaleng yang hanya bisa NGELES!!!!

Terima kasih

Pada postingan yang lainnya, akun PANGLIMA juga menulis begini:

Para relawan dan petinggi UN SWISSINDO yang terhormat!

Adakah diantara kalian yang bisa membuktikan fakta kebenaran program dan legalitas UN SWISSINDO, yang sesuai dengan hukum dan aturan yang berlaku di Indonesia?

Siapa pejabat negara atau perbankan yang mengesahkan legalitas dan program UN SWISSINDO?

Adakah bukti fakta, Sino dan UN SWISSINDO punya kapasitas dan kompetensi untuk mengatur Sistem Pemerintahan RI dan Sistem Perbankan Indonesia dan Perbankan Dunia International?

Adakah bukti fakta, yang mengesahkan UN SWISSINDO sebagai Lembaga Tinggi Tertinggi Negara (LTTN) dan sebagai Lembaga Tinggi Tertinggi Bangsa (LTTB)?

Adakah bukti fakta, bahwa Sino dilantik dan di sahkan sebagai pejabat LTTN/LTTB? Atau sebagai Presiden Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa?

Adakah bukti fakta, semua program dan legalitas UN SWISSINDO diakui Pemerintah RI dan PBB?

Adakah bukti fakta, bahwa Sino itu Kholifatul Immam Mahdi?

Adakah bukti fakta, Sino itu King Of The King? Dimana Keraton Kailasa Linggacala Lima Benua? Dari kesultanan mana garis keturunannya?

Adakah bukti fakta, Sino pemegang Setifikat KAR NEGARA?

Adakah bukti fakta, dari mana pengesahan UN SWISSINDO sebagai Induk Negara? Induk Bank? Dan Induk Army?

Adakah bukti fakta, bahwa Sino sebagai pemegang Surat Wasiat dan Harta Amanah Soekarno?

Adakah bukti fakta, bahwa Soerat Wasiat Soekarno itu asli atau hasil editan?

Adakah bukti fakta, adanya harta amanah Soekarno yang dikuasakan kepada Sino atau UN SWISSINDO?

Adakah bukti fakta, Bank Indonesia pernah mengeluarkan Sertifikat Bank Indonesia (SBI) untuk dan atas nama Sino atau UN SWISSINDO?

Adakah bukti fakta, bahwa Sino selaku Owner Account Rekening Bank di World Bank Swiss, yang diklaim tempat penitipan uang dan harta amanah Soekarno?

Adakah bukti fakta, realisasi program Voucher M1, M1 Master Bond, dan SPBU yang dikeluarkan UN SWISSINDO?

Adakah bukti fakta, hutang masyarakat, PNS, TNI, POLRI, di Bank dan Leasing yang dihapus berdasarkan Sertifikat Pembebasan Beban Utang (SPBU) yang dikeluarkan UN SWISSINDO?

Adakah relawan dan petinggi UN SWISSINDO yang bisa menjawab secara detail? Berikut data yang jelas dan akurat?

Jawaban dan penjelasan yang saya maksud, merujuk pada Pasal 184 – 189 KUHAP.

Saya tunggu jawaban dan penjelasan selengkapnya, sekarang!!!

Pada postingan lainnya, akun Facebook PANGLIMA kembali mempertanyakan kebenaran program dan legalitas UNS. Begini tulisannya:

Mari kita bicara bukti dan fakta data. Oke?

Rakyat Indonesia, atau siapapun yang berada di Indonesia, wajib tunduk dan patuh terhadap aturan hukum yang berlaku di NKRI. Betul?

Sebelum kalian para pengikut UNS menjawab pertanyaan saya diberanda grup ini sebelumnya, saya akan tanyakan lagi legalitas UNS. Oke? Tolong dijawab dengan bukti dan fakta data!

1. Apa bentuk badan hukum UNS? Apakah Yayasan, Organisasi Masyarakat, LSM, Koperasi, atau Perusahaan?

2. Apakah UNS punya Akta Notaris Pembentukan/Pendirian?

3. Apakah UNS sudah terdaftar di Dirjen Kesbangpol Kemendagri?

4. Apakah UNS punya SKT, NPWP, TDP, SIUP, SITU?

5. Apakah UNS melaporkan jumlah anggota dan pengikutnya kepada pejabat pemerintahan setempat?

6. Apa orientasi dan visi-misi UNS?

7. Dari mana sumber dana operasional petinggi dan pengurus UNS?

8. Sudah berapa banyak program UNS yang terealisasi?

Tolong jawab pertanyaan itu, disertai dengan bukti dan fakta data. Oke?

CATAT !!!

Pengikut Sino dan UN SWISSINDO yang tidak bisa menjawab dengan bukti dan fakta data, harap DIAM!!! Saya mau kebenaran program dan legalitas UN SWISSINDO terungkap secara nyata dan jelas.

Jika semua program dan legalitas UNS sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia, mari kita dukung bersama! Tapi jika tidak sesuai dengan aturan hukum Indonesia, mari kita desak pemerintah dan publik memusnahkan UNS dari bumi pertiwi! Setuju?

Pantauan redaksi kabarbangka.com, tidak satupun diantara pengikut dan petinggi UNS yang bisa menjawab pertanyaan yang diajukan oleh pemilik akun Facebook dengan nama PANGLIMA tersebut. Entah karena tidak bisa, atau tidak mau menjawabnya?

Namun bila diteliti secara lebih seksama, dibalik bahasanya yang gamblang dan terkesan arogan itu, terlihat ada pesan moral yang tersirat dari semua postingan PANGLIMA tersebut. Yaitu:

1. Pihak UN SWISSINDO harus bisa membuktikan kepada pemerintah dan masyarakat luas, tentang kebenaran program dan legalitas UNS. Apakah sudah sesuai dengan hukum dan aturan yang berlaku di NKRI?

2. Pemerintah RI melalui pejabat berwenang di lembaga/instansi terkait, harus berani bersikap tegas terhadap kehadiran UNS. Jika program dan legalitas UNS sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia, maka pemerintah dan masyarakat harus bisa menerima dan mendukung semua program UNS. Tapi jika UNS sudah dipastikan ilegal, maka pemerintah juga harus bertindak secara tegas untuk membubarkan UNS hingga tuntas tanpa sisa.

Akankah UN SWISSINDO bisa membuktikan kebenaran program dan legalitas mereka sesuai aturan hukum yang berlaku di Indonesia? Dan jika UNS terbukti ilegal, beranikah Pemerintah RI membubarkan dan memberantas UNS sampai tuntas?

Selain itu, postingan dari akun Facebook atas nama Diningrat Lubis Wira ke Beranda grup Facebook UN SWISSINDO LIMA BENUA (KERATON KAILASA LINGGACALA LIMA BENUA) KE 2. Pada postingan itu, akun Diningrat Lubis Wira mengaku menyampaikan himbauan dari Advokat UNS Yunasril Y. Berikut ini postingannya:

Himbauan dari Advokat UNS
Bpk.Yunasril. Y

Perjuangan belum selesai, hati” adanya pihak” yg mencoba mengadu domba, menghasut, menebar berita bohong dan edaran palsu yg semata untuk meluluhkan semangat juang para relawan, hindari perdebatan dan perseteruan yg tdk penting, fokus pada penyebaran Voucher M1 dan beri penjelasan.

Informasi yg kami terima disamping positif dan melegakan hati namun disisi lain bersamaan telah pula terjadi hal” yg tidak diinginlan seperti dibeberapa tempat relawan didatangi dan dimintai keterangan oleh Polsek setempat, Alhamdulillah dapat diatasi.

Mulai kemarin dan seterusnya lakukan dengan mendatangi Bank Mandiri Cabang, sampaikan tgl 18 Agustus 2017, Rakyat mendatangi mendaftar sbg Nasabah baru di Bank Mandiri sbg penerina pembayaran VM1, ini bentuk upaya menciptakan sensasi agar pihak Bank Siap dan mempersiapkan melakukan input data Nasabah bagi setiap penerima VM1.

Kemudian lakukan sosialisasi dgn memanfaatkan Media TV dan Cetak.
Support masyarakat untuk datang ke Bank Mandiri membawa VM1, dan selalu waspada, ikuti segala intruksi Yang Mulia Bapak Soegiharto Notonegoro sampaikan.

Postingan akun Facebook atas nama Hary Catur Wib, di Beranda Grup UN Swissindo Bangka Belitung, membuat informasi tentang UNS kian menarik untuk dipantau perkembangannya. Begini postingannya:

UN-Swissindo ā€“ Tanggal 17 Agustus Jaminan Biaya Hidup dimulai di Indonesia !
Sudahkah anda mendengar bahwa rakyat Indonesia akan mendapatkan jaminan hidup untuk seumur hidup ?

Pimpinan UN Swissindo, Royal K.681, H.M. MR. A1.Sino.AS.Sā€2ā€.IR.Soegihartonotonegoro H.W.ST.M1, Seorang Raja dari Indonesia dengan Amanah khusus, pemegang Otoritas Tunggal, diberikan oleh Pendiri 25 Induk Negara. Amanahnya adalah untuk mengembalikan kekayaan kepada masyarakat dunia, bermula dengan Indonesia.

Kombinasi aset dalam kewenangannya dikenal sebagai Exhibits AB yang didukung oleh lebih dari 78 miliar KGs. emas dan platinum. Kekayaan ini sudah siap, sebagian akan di distribusikan di Indonesia untuk membebaskan manusia dan memberikan kemakmuran dan kesejahteraan kembali kepada setiap pria, wanita dan anak.

Tapi bagaimana caranya ?

Voucher M1 adalah sebuah Master Bond sebuah legal dokumen yang mengikat, sertifikasi yang dapat diterima dengan surat kuasa ke bank yang ditunjuk dan penerima berkah nya adalah masyarakat diseluruh dunia (7,4 miliar lebih). Ini adalah sebuah instrumen hukum bank bagi penerima berkah untuk menerima / mengklaim jaminan biaya hidup mereka setiap bulan (umur 17 th keatas, 1.200 USD) sepanjang masa hidupnya.

Voucher M1 telah diluncurkan di Indonesia pada tanggal 6 Juni 2017. Sukarelawan dan sukarelawati UN Swissindo di Indonesia sejak itu telah membagikannya dengan masyarakat Indonesia di 34 provinsi Kecamatan, Kabupaten dan Desa-desa.

Lantas bagaimana masyarakat Indonesia akan menerima jaminan hidup mereka ?

Masyarakat Indonesia (dengan identifikasi yang legal, E-KTP) hanya perlu mengisi Voucher M1 dengan nama dan rincian yang dibutuhkan. Bagian nomor rekening tidak perlu diisi, biarkan bank yang mengisi dan tempelkan foto ukuran paspor 3Ɨ4 dan cap jempol ibu jari (cap jempol harus mengenai foto itu sebagian).
CUKUP ITU SAJA !

Mulai tanggal 17 Agustus 2017 mereka sudah bisa membawanya ke PT BANK MANDIRI TBK Rekening baru akan dibuatkan untuk mereka.

Kemerdekaan Abadi dimulai di Indonesia, siapa yang mau menyusul berikutnya ? Apakah anda siap menjadi yang berikutnya ?

Saya siap menjadi yang berikutnya !

Semakin menarik bukan? Namun demikian, fakta dan realita lah yang akan membuktikan kebenaran. (*)

 

Sungailiat, 04 Agustus 2017

7 comments

  1. Rakyat kecil gak tau mana yang benar dan yang salah. Yang jelas rakyat mendukung pihak manapun atau Pemimpin yang berpihak pada rakyatnya.Yang mau mensejahterakan rakyatnya.Bukan yang menipu rakyatnya.

  2. tidak lama lagi yang namanya harta amanah itu akan mulai dicairkan…..http//zulkiflijambhak.wordpress.com

  3. Saya hanya rakyat biasa atw saya hanya orang awam.dan saya hanya seorang buruh harian lepas.mungkin sepintas saya tertarik dengan program UN SWISSINDO ini.dan di Tasikmalaya yaitu Kota Saya,sudah gencar kalau dalam beberapa minggu kedepan tepat nya awal bulan November akan ada pencairan voucher M1.
    Namun dalam benak saya berpikir !!
    Setelah saya Browsing mengenai UN SWISSINDO.ternyata banyak sekali kontroversi tentang legalitas dari UN SWISSINDO ini.
    Yang ingin saya ketahui.kenapa kalau memang UN SWISSINDO itu ilegal !!
    Sampai sekarang masih saja voucher M1 itu masih beredar dan tidak ada penindakan dari pihak berwajib maupun dari pemerintah.
    Memang di daerah saya tidak ada yg merasa dirugikan dengan adanya voucher tersebut.ataupun pungutan sejumlah biaya kepada kami selaku masyarakat memang tidak ada.
    Tapi setidaknya kami juga merasa risih dengan ada nya informasi bahwa UN SWISSINDO itu ilegal dan tidak terdaftar dalam program kepemerintahan Indonesia.

    Siapa sih yg tidak mau dengan jumlah bantuan Berupa uang yg lumayan menggiurkan bagi kami rakyat miskin.

    Tolong lah jangan sampai kami rakyat miskin malah semakin miskin.
    Saya mohon dari pihak kepolisian ataupun pemerintah Republik Indonesia jika memang organisasi ini di anggap ilegal di NKRI.
    Mohon tindak tegas jgn sampai Rakyat Indonesia semakin terpuruk.
    Terimakasih dari saya selaku warga miskin.

    • Jika program suatu organisasi sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia, Kami juga akan mendukung. Apakah program dan legalitas UN Swissindo sudah sesuai dengan hukum dan aturan yang berlaku di Indonesia? UN Swissindo itu apa? Perusahaan? LSM atau Ormas? Yayasan? Koperasi? Bentuk badan hukumnya harus jelas dulu, apakah keberadaan UN Swissindo sudah diakui dan disahkan oleh negara? APakah UN Swissindo punya Akta Notaris? Adakah pengesahan dari Kementerian Hukum Dan Ham? Punya NPWP tidak? Jika tidak/belum, artinya keberadaan UN Swissindo itu ilegal. Itu yang harus kalian fahami! Jelas????

  4. Untuk apa untuk kemaslahatan rakyat harus lewat pemerintah emang harta nenek moyang loe..
    Coba pikir sudah 73 tahun di percayakan pd pemerintah nah mala tamba miskin rakyat krena kenapa”korupsi bertaburan dimana mana…

  5. Negara ini ada hukum dan aturan yang berlaku, dan itu tidak bisa diintervensi oleh pihak manapun, termasuk UN SWISSINDO dan Sino. Kalian tidak punya kapasitas dan kompetensi untuk mengatur dan mengintervensi Pemerintah RI, emangnye ini negara punye nenek moyang loe doank?

    Mikir itu pake otak, jangan pake dengkul! Goblok!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*