Selasa , 25 September 2018
Breaking News
Home » HEADLINE » Legalitas Media Massa Dan Syarat Kerjasama Publikasi

Legalitas Media Massa Dan Syarat Kerjasama Publikasi

ROMLAN
Pimpinan Redaksi Media Online KABARBANGKA.COM

Belakangan ini beredar isu, banyak pemilik atau pengelola media disejumlah daerah mengeluh, karena proposal penawaran kerjasama publikasi / penyebaran informasi yang diajukan ke pemda atau pengusaha, ditolak. Lantaran pemda setempat atau si pengusaha menerapkan kebijakan khusus, yakni media yang bersangkutan harus terdata dan terverifikasi di Dewan Pers.

Jika terus dibiarkan, kondisi itu tentu akan memberangus media – media lokal di daerah yang baru tumbuh secara perlahan.

Keluhan itu pun ditanggapi oleh sejumlah organisasi perusahaan media. Sayangnya, tanggapan tersebut justru cenderung subjektif dan menyudutkan Dewan Pers, selaku lembaga tertingi di Bidang Pers.

Bila kita buka website resmi Dewan Pers, khususnya di Provinsi Bangka Belitung ini hanya ada 11 media yang sudah terdata dan terverifikasi. Fakta dilapangan, ada puluhan media yang menawarkan kerjasama pemasangan banner iklan dan publikasi / penyebaran informasi kepada pemda, maupun pengusaha.

Pada tulisan ini, kami ingin berbagi sedikit informasi yang mungkin bermanfaat bagi masyarakat, yaitu tentang legalitas dan perizinan perusahaan pers dan media.

Perlu diketahui dan difahami bersama, bahwa legalitas media atau perusahaan pers adalah Akta Notaris dan SK Menkumham. Pasal 3 Akta Notaris itu isinya “Maksud Dan Tujuan” perusahaan tersebut, yaitu bergerak dibidang usaha Pers dan Media, atau Kantor Berita. Jika Pasal 3 tidak tertulis Perusahaan Pers Dan Media, atau Kantor Berita, patut diduga legalitas media tersebut tidak sesuai dengan aturan.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Pers, pengertian dari Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis uraian yang tersedia.

Lebih jauh dalam Pasal 1 angka 2 Undang – Undang Pers disebutkan pengertian dari Perusahaan Pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, dan menyalurkan informasi.

Ketentuan bahwa perusahaan pers harus berbentuk badan hukum ini ditegaskan dalam Pasal 9 ayat (2) Undang – Undang Pers, bahwa setiap Perusahaan Pers harus berbentuk badan hukum Indonesia. Sayangnya, dalam penjelasan Pasal 1 angka 2 maupun dalam penjelasan Pasal 9 ayat (2) Undang – Undang Pers, tidak dijelaskan secara detail badan hukum apa seperti apa yang harus dipilih.

Bentuk badan hukum di Indonesia antara lain adalah Perseroan Terbatas (PT), Yayasan, dan Koperasi. Belum ada ketentuan yang secara spesifik mensyaratkan Perusahaan Pers untuk memiliki bentuk badan hukum tertentu.

Pada prinsipnya badan hukum PT didirikan untuk mencari keuntungan, badan hukum Yayasan didirikan bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Sedangkan badan hukum Koperasi didirikan untuk memajukan kesejahteraan para anggotanya.

Untuk pendirian badan hukum PT diatur dalam Undang – Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Untuk pendirian Yayasan diatur dalam Undang – Undang RI Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang RI nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang RI Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan. Sedangkan untuk pendirian Koperasi diatur dalam Undang – Undang RI Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.

Pada prakteknya perusahaan pers lebih banyak memilih bentuk badan hukum PT. Dan perizinan teknis yang diperlukan bagi beroperasinya suatu PT antara lain adalah:

1. Pengesahan dari Menteri Hukum Dan HAM;

2. Surat Domisili;

3. NPWP;

4. SIUP;

5. SITU;

5. TDP;

6. Rekening Bank; dan

7. Izin-izin teknis lainnya dari dinas atau intansi teknis terkait;

Mengacu kepada aturan yang ada dan sepanjang penelusuran kami, perusahaan pers tidak memerlukan izin dari Kementerian Komunikasi Dan Informatika (Kemenkominfo) atau dari Dewan Pers. Karena perusahaan pers disyaratkan berbentuk badan hukum, maka perizinan yang diperlukan adalah perizinan sesuai dengan badan hukum yang dibentuk.

Untuk perusahaan pers, yang lebih perlu diperhatikan adalah mengenai aspek pemberitaan sebagai bagian dari kegiatan jurnalistik. Sesuai Pasal 12 Undang – Undang Pers, Perusahaan Pers diwajibkan untuk mengumumkan nama, alamat dan penanggung jawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan, dan khusus untuk penerbitan pers ditambah nama dan alamat percetakan.

Dari sisi pemberitaan, khusus bagi media online sebagai alat jurnalistik harus tunduk dan taat pada Kode Etik Jurnalistik (KEJ), dan berpegang pada Pedoman Pemberitaan Media Siber. Selain itu, perusahaan pers tersebut juga harus mengacu pada Peraturan Dewan Pers Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Standar Perusahaan Pers.

Jadi, untuk perusahaan pers yang bisa diakui secara hukum, dalam pendiriannya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang ada, yakni salah satunya adalah harus berbentuk badan hukum PT.

Dalam pelaksanaan kegiatan jurnalistiknya, media online harus tetap mengacu pada Undang – Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, serta pedoman – pedoman lain yang telah ditetapkan Dewan Pers sebagai lembaga pengawas kegiatan jurnalistik sebagaimana telah dijelaskan diatas.

Pemda dan pengusaha cukup meneliti legalitas media, apakah sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku? Atau belum? Karena sepengetahuan kami, Dewan Pers tidak pernah ikut campur dalam urusan kerjasama media dengan pihak manapun.

Jika legalitas medianya sudah sesuai aturan, meskipun belum terdata dan belum terverifikasi di Dewan Pers, maka tidak ada salahnya menerima dan mengabulkan proposal penawaran kerjasama pemasangan banner iklan dan publikasi / penyebaran informasi yang diajukan manajemen media tersebut.

Hal terpenting lainnya yang harus diketahui dan difahami bersama, bahwa Dewan Pers tidak pernah melarang media manapun untuk melakukan kegiatan jurnalistik. Meskipun media tersebut belum punya legalitas, atau belum terdata di Dewan Pers. Dengan catatan, jika terjadi sengketa jurnalistik, maka penyelesaiannya bukan di Dewan Pers, melainkan di institusi penegak hukum, sesuai ketentuan hukum pidana atau perdata. (**)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*