Selasa , 24 April 2018
Breaking News
Home » HEADLINE » PEMILU DAN PILKADA YANG “TIDAK SEHAT”, HASILKAN PEMIMPIN YANG TIDAK BERKWALITAS

PEMILU DAN PILKADA YANG “TIDAK SEHAT”, HASILKAN PEMIMPIN YANG TIDAK BERKWALITAS

Oleh : ROMLAN
Pimpinan Redaksi KABARBANGKA.COM

Sejak memasuki Era Reformasi, Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dilakukan secara terbuka dan pemilihan langsung oleh masyarakat. Untuk Pemilu Legislatif dan Pemilihan Presiden – Wakil Presiden (Pilpres), biayanya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN). Sedangkan untuk Pilkada Gubernur, Bupati dan Walikota, biayanya dibebankan melalui Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi dan APBD Kabupaten / Kota.

Sadar atau tidak? Puluhan triliyun dana APBN dihabiskan untuk penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pilpres. Puluhan milyar dana APBD terpakai untuk penyelenggaraan Pilkada Provinsi dan Kabupaten  Kota. Tujuannya, hanya untuk mengantarkan para elit politik di negeri ini menuju kursi empuk dan ruang ber РAC, juga rumah dinas yang megah dan mobil dinas yang mewah.

Terus, apa manfaat langsung yang diterima masyarakat? Hanya kain sarung atau jilbab / mukenah, duit tunai kisaran Rp 100.000 – Rp 200.000, atau beras 5 – 10 Kg, baju kaos yang ada gambar para calon.

Jika dana APBN yang puluhan triliyun itu, atau dana APBD yang puluhan milyar tersebut digunakan untuk hal lain yang lebih penting, misalnya pembangunan atau perbaikan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dermaga, bandara, cukup banyak yang bisa dibangun atau diperbaiki dengan dana yang digunakan untuk Pemilu dan Pilkada langsung tersebut.

Mari kita telisik Pilkada 2018 di Bangka Belitung!

Sesekali perhatikan media sosial seperti Facebook, Tweeter, dan berbagai media lainnya, banyak informasi dan keluhan masyarakat tentang rusaknya jalan atau jembatan, juga fasilitas pendidikan dan kesehatan yang belum sesuai kebutuhan masayarakat dan tuntutan kemajuan zaman serta teknologi. Masih banyaknya masyarakat kurang mampu yang butuh biaya untuk berobat. Petani, pedagang dan nelayan yang kurang modal, sampai kampung atau pemukiman yang belum ada listrik.

Ketika dinas atau instansi terkait ditanyakan, mengapa pembangunan dan perbaikan infrastruktur tahun 2018 ini jauh berkurang dari tahun – tahun sebelumnya? Jawabnya, karena dana APBD banyak digunakan untuk Pilkada.

Miris! Puluhan milyar dana APBD dipakai untuk biaya penyelenggaraan Pilkada, sementara hak dan kebutuhan masyarakat terabaikan.

Mari kita fikirkan benar – benar!

Apakah Pemilu dan Pilkada Langsung yang menghabiskan dana APBN / APBD begitu besarnya, sudah benar – benar efektif dan efisien? Tidak adakah sistem atau metode teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada yang lebih mudah, dan dengan biaya yang lebih murah?

Yang dibahas diatas itu baru biaya Pemilu dan Pilkada yang dibebankan melalui dana APBN / APBD, belum lagi biaya sosialisasi dan kampanye yang dikeluarkan para calon.

Besarnya biaya Pemilu dan Pilkada langsung, lebih cenderung mendorong para elit politik yang menjabat untuk melakukan korupsi. Karena mereka harus mengembalikan “modal” biaya kampanye dan biaya lain – lain pada saat proses pencalonan. Akibatnya, visi misi untuk memajukan daerah dan perekonomian rakyat kecil hanyalah sebuah retorika tanpa tindakan nyata. Satu – persatu suara rakyatlah yang mendorong para elit politik duduk di kursi empuk, dan ruang ber – AC.

Sementara rakyat yang punya hak suara, “MASIH SEPERTI YANG DULU”. Yang petani tetaplah petani, yang nelayan tetaplah nelayan, yang buruh tetaplah buruh, yang pegawai / honorer tetaplah pegawai dan honorer. Lalu, apanya yang berubah lebih baik?

Tapi kita tidak punya pilihan, begitulah sistem yang terjadi di negara kita, Indonesia Tercinta!

Selain rawan kecurangan, Pemilu dan Pilkada Langsung juga rawan konflik vertikal dan horizontal. Tidak jarang terjadinya kampanye hitam. Suku, Ras, Agama, dan Antar Golongan (SARA), jadi isu yang paling rentan digunakan pada kampanye hitam tersebut. Para calon atau timsesnya saling mencari dan membuka kesalahan rival.

Berbagai media massa dan sosial, jadi sarana paling efektif untuk melakukan kampanye hitam. Saling menjatuhkan, saling hujat, saling serang dengan opini dan komentar, sangat banyak terjadi. Kondisi itu tentu membuat situasi Kamtibmas jadi tidak aman dan tidak kondusif.

Saya lebih setuju pelaksanaan Pemilu dan Pilkada seperti di era 90-an kebawah. Bupati / Walikota dipilih oleh DPRD Kabupaten / Kota. Gubernur dipilih melalui DPRD Provinsi. Presiden dipilih oleh DPR RI. Masyarakat cukup memilih calon anggota dewan yang punya kapabilitas dan berkompeten untuk menjadi wakil rakyat yang duduk di legislatif, tentunya dengan sistem yang lebih baik dari saat ini dan sebelumnya. Dengan begitu, biaya pelaksanaan Pemilu dan Pilkada lebih murah, lebih efektif dan lebih efisien.

Disadari atau tidak? Dengan minimnya pengetahuan dan kemampuan, membuat tingkat intelektualitas masyarakat kita masih relatif rendah. Kondisi itu dapat dimanfaatkan oleh para elit politik, pengurus Parpol, dan kelompok tim sukses, untuk meraih suara pemilih dengan cara yang “TIDAK SEHAT”.

Karena masyarakat yang minim pengetahuan dan kemampuan, sangat mudah dirayu dan ditipu dengan janji – janji manis, yang konon katanya berisi visi misi untuk memajukan pembangunan dan mensejahterakan masyarakat. Tingkat intelektualitas yang relatif rendah itu, membuat masyarakat kita sangat mudah dirayu.

Hanya dengan kain sarung atau jilbab / mukenah, duit tunai kisaran Rp 100.000 – Rp 200.000, atau beras 5 – 10 Kg, baju kaos yang ada gambar para calon, diyakini dapat meraih suara masyarakat pemilih.

Hasilnya, pempimpin yang terpilih tidak berkwalitas, juga tidak punya berintgeritas. Janji – janji dan visi misi pada saat kampanye yang seharusnya diimplementasikan dalam bentuk program kerja untuk pembangunan, hanyalah tinggal retorika tak bermakna.

Dikala musim politik, para calon berlomba – lomba mendatangi dan mendekati masyarakat pemilih. Pasang muka manis dan tangannya yang selalu terbuka (salaman dan sedekah ala kadarnya). Ketika itu, tidak ada aturan atau protokoler khusus yang mengatur, kapanpun dan dimanapun para calon bisa bertemu dan bertatap muka dengan masyarakat?

Tapi ketika sudah terpilih dan sudah dilantik, kondisi itu berbanding terbalik. Rakyat yang memilihnya harus melalui serangkaian aturan dan protokoler khusus, untuk bisa “MENGHADAP” sang pemimpin terpilih.

Itu perspektif saya yang netral, tetap objektif dan independen!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*