Selasa , 25 September 2018
Breaking News
Home » HEADLINE » Tokoh Agama Dan Ormas, Serukan Mediasi DPRD Dengan Gubernur Babel

Tokoh Agama Dan Ormas, Serukan Mediasi DPRD Dengan Gubernur Babel

Ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya, menerima kunjungan sejumlah ustadz dan alim ulama diruang kerjanya, Senin (09/04/2018)

KABARBANGKA.COM — Sekian tahun berceramah, baru kali ini Ustadz Hendi Kurnia mendapat pertanyaan dari jamaah pengajiannya tentang politik dengan seriusnya. Pertanyaanpun seragam. Tak cukup sekali, atau dari satu dua orang saja yang bertanya.

“Bahkan, lebih. Ada banyak yang bertanya kepada saya dalam majelis, dan ternyata dialami juga oleh ustadz – ustadz lainnya. Mereka bertanya dengan nada resah,” ujarnya, Senin (09/04/2018) siang.

Pertanyaan politik yang diajukan itu, menurut ustadz muda ini, adalah tentang interpelasi yang saat ini terasa kencang berhembus di Bangka Belitung.

Atas dasar itu, Ustadz Hendi bersama puluhan ustadz pemimpin majelis pengajian, ketua masjid, alim ulama, dan mahasiswa bertamu ke DPRD Kepulauan Bangka Belitung. Yang dituju, tentu saja Didit Srigusjaya, Ketua DPRD Babel.

“Apalagi itu ada yang dipleset – plesetkan orang di facebook. Dari jamaah kami banyak yang bertanya. Ada problem di Babel, rakyat jadi resah gelisah. Kenapa harus ada interpelasi, kenapa tidak ada dialog saja,” ujarnya, kepada Didit Srigusjaya, yang menerima mereka diruangan kerja Ketua DPRD Babel.

Terlepas dari itu semua, lanjut ustadz Hendi, masyarakat menginginkan suasana Bangka Belitung yang kembali aman dan damai, tanpa ada keresahan.

“Kami datang ke sini, untuk meminta nasehat kepada abang – abang kami yang saat ini memimpin Babel dan masih muda. Kepada Bang Didit yang menjadi Ketua DPRD, dan kepada Pak Gubernur yang juga akan kami datangi. Ya, kalau bisa dialog saja, mediasi,” kata dia.

Didit Srigusjaya yang menerima dengan hangat kehadiran para ustad dan pengurus masjid, siang itu mengatakan dirinya berterimakasih atas kedatangan para ustadz ke kantor DPRD Babel.

“Kami senang dan bersyukur dengan kehadiran bapak – bapak. Jangan sampai bapak – bapak berpikir kalau kami mau menzolimi Gubernur, Enggak! Kami tidak punya niat memecat beliau. Bukan gawe gile kami neh. Kalau retorika berpolitik, sah – sah saja,” kata dia.

Kepada para ustadz, pengurus masjid, alim ulama yang berhimpun dalam Forum Masyarakat Bangka Belitung yang menemuinya siang itu, Didit mengatakan DPRD Bangka Belitung siap untuk bermediasi, dan siap dengan siapa dan forum mana saja yang menjadi mediatornya untuk berbicara dengan Gubernur Erzaldi Rosman Djohan.

Namun, menurut Didit, mencuatnya penggunaan hak interpelasi, bukan lantas harus ditakutkan. “Interpelasi itu hak bertanya. Dan, itu diatur Undang-undang,” jelasnya.

Merebaknya permasalahan antara DPRD dengan Gubernur, sekali lagi ditegaskan Didit, tidak dimaksudkan untuk menggulingkan Erzaldi Rosman dari kursi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.

“Ini bukan hak angket. Tidak ada itu pemakzulan, tidak ada itu,” kata Didit menegaskan.

Persoalan antara DPRD dengan Gubernur Babel saat ini, dikatakannya hanya karena terjadi miss komunikasi saja. Dia memberi contoh, dalam perjanjian kerjasama dengan pemerintah Taiwan.

“Itu MoU dengan Taiwan, sama sekali kita tidak diajak bicara. Bukannya apa, kita mengingatkan kalau Taiwan itu tidak mempunyai hubungan diplomasi dengan kita. Jika terjadi apa – apa dengan anak-anak kita yang saat ini ada di sana, itu yang akan repot DPRD juga. Intinya, kita mengingatkan gubernur, melakukan perjanjian itu harus hati-hati,” ujarnya.

Hak untuk bertanya, menurut Didit, dilakukan DPRD agar lembaga ini tak diberi stempel 4D oleh masyarakat, alias hanya datang, duduk, diam, dapat duit.

“Kita tidak mau disebut masyarakat kalau dewan itu 4D,” tukasnya.

Permasalahan kedua, dikatakan Didit, terkait dengan adanya Tim Komunikasi Gubernur.

“Kalau bisa TKG ini dibubarkan saja. Kita lihat di Perda, itu tidak ada. Kita pernah bertanya, kalau TKG itu apakah menggunakan dana APBD. Tapi oleh Bambang (Bambang Arisatria, Koordinator TKG -red), itu disebutkan tidak menggunakan APBD. Tapi, kita lihat SK Gubernur, itu menggunakan APBD. Salah tidak kalau kami bertanya ini,” kata dia.

Kemudian, permasalahan ketiga, menurut Ketua DPD PDIP Babel ini, menyangkut pendirian pengolahan zircon dan ilmenite.

“Ku lah ngomong ke Pak Gub, jauh – jauh hari kirim surat dulu, itu dibuatkan Perda dulu. Tapi beliau agik ngotot Pergub. Statemen yang kami dapat dari BATAN, itu harus Perda, bukan Pergub. Karena zircon dan ilmenite itu tak boleh diekspor, itu tanggungjawab kita,” tutur Didit.

Melalui forum pertemuan dan tanya jawab kepada Gubernur, dikatakannya akan menjadi kesempatan bagi DPRD untuk bertanya langsung kepada orang nomor satu di Bangka Belitung ini.

“Kami bertanya, beliau menjawab. Ya sudah, clear. Kenapa harus ribut, tidak akan ada ribut – ribut. Kami juga tidak akan ribut,” ujar dia.

Dalam pertemuan yang juga dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD Hendra Apollo dan Deddy Yulianto, juru bicara Forum Masyarakat Bangka Belitung Ahmadi Sofyan mengatakan, hadirnya mereka ke DPRD untuk mengetuk hati DPRD Babel agar memikirkan dampak bagi Bangka Belitung, bila terjadi ketidakharmonisan antara eksekutif dan legislatif.

Untuk itu, para ustadz dan alim ulama yang hadir, menawarkan tiga solusi demi rukun dan harmonisnya para pucuk pimpinan di Negeri Serumpun Sebalai ini. Tiga solusi yang dibacakan Ahmadi Sofyan itu, adalah:
Pertama, adanya rekonsiliasi antara Gubernur dan DPRD Babel melalui mediasi. Kedua, meminta Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam hal ini Gubernur dan DPRD menjalin komunikasi aktif serta sinergi dalam membangun Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Untuk saling mengakrabkan diri, misalnya diadakan kegiatan rutin “Ngopi Bareng Eksekutif dan Legislatif” sebulan sekali, dengan melibatkan yudikatif dan tokoh masyarakat Bangka Belitung. Ketiga, meminta Forum Presidium Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan tokoh agama terlibat aktif dalam penyelesaian ketidakharmonisan antara Gubernur dan DPRD Babel demi berjalannya pembangunan dan kedamaian di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Senada, seruan mediasi juga disuarakan Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila (MPW PP) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Organisasi kemasyarakatan ini, juga mendatangi Ketua DPRD Babel untuk menyampaikan seruannya agar terjadi mediasi antara DPRD dan Gubernur. Ormas ini menyadari kalau hak interpelasi bagi legislatif adalah memang dijamin oleh Undang-undang, namun sebagai ormas, PP juga mempunyai hak dan kewajiban yang juga dijamin Undang-undang.

“Oleh karena itu, penyelesaian yang bijak dan elegan serta tidak merugikan masyarakat banyak, dan tidak mengganggu stabilitas di masyarakat, serta tidak kontraproduktif terhadap iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi, merupakan harga mati bagi MPW Pemuda Pancasila Kepulauan Bangka Belitung,” seru PP dalam pernyataan sikapnya, yang ditandatangani oleh Wakil Ketua MPW PP Babel Demi Slamet, dan Sekretaris Yamowa L.SH Harefa. ( *** )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*