Rabu , 26 September 2018
Breaking News
Home » HEADLINE » HS Ditahan Di Rutan Mabes Polri

HS Ditahan Di Rutan Mabes Polri

Tersangka HS diperiksa penyidik KLHK

KABARBANGKA.COM, JAKARTA — Tim Gabungan yang melibatkan Balai Gakkum Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (KLHK) Wilayah Sumatera, DENPOM DAM II Sriwijaya, Dinas Kehutanan Babel serta Pihak Kepolisian setempat, menangkap aktor kegiatan tambang timah yang menggunakan 3 (tiga) unit alat berat, serta alat – alat lain yang lazim digunakan untuk Pertambangan Timah pada Rabu (11/07/2018) sekira pukul 14.00 WIB.

Tambang ilegal itu beroperasi di dalam Kawasan Hutan Produksi Sungailiat Mapur, tepatnya diwilayah Desa Cit, Kecamatan Riau Silip, Kabupaten Bangka.

Tim mengamankan 2 orang inisial HS selaku pemilik tambang, dan inisial P selaku operator alat berat, serta barang bukti lain yang digunakan untuk menambang timah. Pada saat tim mengamankan Barang Bukti (BB) berupa 3 unit alat berat dan pelaku penambangan liar, massa berdatangan termasuk Kepala Desa Cit, H. Ardani, dan seorang bernama Irwan yang mengaku dari LSM, untuk menghadang dan melarang tim mengangkut BB dan pelaku yang akan diproses lebih lanjut.

Setelah dilakukan negosiasi untuk menjaga situasi dan kondisi yang tidak kondusif dalam pengamanan BB tersebut, pada pukul 16.00 WIB Kepala Desa Cit membuat surat pernyataan penolakan mengangkut BB, dan ditandatangani oleh masyarakat.

Terhadap 2 orang pelaku tetap dibawa ke Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, untuk dimintai keterangan oleh PPNS Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Penyidik telah menetapkan pelaku pemilik tambang inisial HS menjadi tersangka penambang tanpa izin di dalam kawasan hutan, dan perkara ini dilimpahkan ke Direktorat Penegakan Hukum Pidana KLHK di Jakarta. Saat ini tersangka HS telah ditahan di salah satu Rutan Mabes Polri di Jakarta.

Saat ini tersangka disangkakan melanggar pasal 109 UU No. 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkugan Hidup dan Pasal 89 UU No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dengan acaman hukuman penjara maksimal 15 tahun dan denda maksimal 10 miliar rupiah.

Direktur Penegakan Hukum Pidana KLHK, Yazid Nurhuda mengatakan bahwa Perkara ini akan dikembangkan untuk mengungkap dan memproses hukum aktor intelektual/cukong serta para pihak yang terlibat dalam kegiatan ilegal tersebut, termasuk pihak-pihak yang menghalangi proses penegakan hukum yang dilakukan.

“Kami akan berkoordinasi dengan aparat hukum lainnya. Harus ada efek jera,” tegas Yazid.

Sementara itu, Direktur Pencegahan dan Pengamanan Hutan KLHK, Sustyo Iriyono menyampaikan bahwa kegiatan operasi ini dilakukan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan baik dari kegiatan Penambangan Illegal, pengunaan kawasan secara tidak sah maupun kebakaran hutan.

Sustyo menambahkan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku penambangan illegal harus ditindak tegas dan dihukum seberatberatnya.

“Mereka tidak hanya merugikan Negara, tapi mereka telah merusak lingkungan dan mengancam keselamatan jiwa. Ini kejahatan luar biasa,” katanya.

Pada kesempatan ini Sustyo mengapresiasi Putusan Majelis Hakim PN Sungailiat yang telah menghukum 4 pelaku penambangan illegal di Tahura Mangkol Kab. Bangka Tengah masing-masing 3 tahun penjara dan denda 1,5 Milyar Rupiah. Putusan ini harus menjadi peringatan bagi pelaku penambangan dan pemodal tambang illegal lainnya. (Rilis)

 

Sumber :

Dodi Kurniawan, S.Pt, M.H
HP. 082181368649
Email : dodikurniawan.gakkum@menlhk.go.id

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*