Sabtu , 17 November 2018
Breaking News
Home » HEADLINE » Memberantas Tambang Timah Ilegal Dan Setoran “Koordinasi”

Memberantas Tambang Timah Ilegal Dan Setoran “Koordinasi”

Sebagai daerah yang ditetapkan sebagai Wilayah Pertambangan oleh pemerintah pusat, fenomena penambangan aneka pola dan teknis bukan hal yang aneh di Negeri Serumpun Sebalai ini. Di antara penambangan yang legal, tentu akan ada juga penambangan ilegal, yang sudah tidak lagi memperdulikan kondisi lingkungan sekitar. Apakah itu kawasan hutan, pemukiman penduduk, DAS, atau fasilitas umum? Selagi ada timahnya, tetap saja ditambang tanpa memikirkan dampak selanjutnya.

Koq bisa banyak tambang ilegal? Iyalah! Di antara penyebabnya adalah ketatnya aturan terkait proses perizinan yang ditetapkan pemerintah, membuat tidak semua orang bisa mengurus perizinan dan legalitas untuk menambang. Karena sulitnya mendapatkan legalitas itulah, penyebab utama banyaknya penambangan timah ilegal, khususnya di lokasi yang terlarang seperti kawasan hutan, Daerah Aliran Sungai, dan Sempadan Pantai.

Oleh oknum tertentu, maraknya penambangan timah ilegal justru dijadikan kesempatan untuk mengambil keuntungan pribadi. Dengan dalih untuk uang keamanan supaya tidak dilakukan razia atau penindakan oleh petugas, si oknum lalu meminta setoran kepada penambang. Entah kemana setoran itu dibagikan, namun mayoritas penambang percaya bahwa si oknum bisa mengatasi agar lokasi tambang mereka tidak di razia.

Di beberapa wilayah atau lokasi, cara “koordinasi” itu dinilai cukup efektif. Lantaran tidak ingin terjadinya pergesekan antar institusi penegak hukum, membuat oknum – oknum pengurus koordinasi bermunculan, seiring semakin maraknya masyarakat yang melakukan penambangan timah secara ilegal demi memenuhi kebutuhan hidup.

Banyak pola koordinasi yang dilakukan. Ada yang bermain di level atas seperti dari big bos perusahaan smelter, tujuannya untuk mengamankan suplayer atau kolektor timah yang biasa menjual bijih timah ke smelter miliknya. Biasanya, untuk di level ini yang bermain adalah oknum yang punya jabatan tinggi dan wewenang yang besar.

Ada juga yang memungut uang koordinasi dari para kolektor, tujuannya untuk mengamankan wilayah atau lokasi tertentu yang ditambang oleh masyarakat, supaya tidak dilakukan penertiban atau penindakan. Di level ini, biasanya dilakukan oleh oknum yang punya jabatan dan wewenang terbatas di wilayah tertentu.

Ada juga yang memungut setoran langsung dari para penambang. Di level ini, biasanya dilakukan oleh oknum yang sering berkeliaran dilapangan. Tapi ada juga tambang – tambang dengan skala besar, yang langsung “di jaga” oleh oknum berseragam.

Mengingat Bangka Belitung sebagai Wilayah Pertambangan, ada baiknya pemerintah pusat dan pemda setempat memberikan kemudahan bagi rakyat Babel, untuk bisa mengurus perizinan menambang. Penambangan yang legal, secara tidak langsung dapat membasmi jalur koordinasi yang dilakukan oleh segelintir oknum tertentu, yang jelas sangat merugikan masyarakat penambang.

Di sisi lain, perlu adanya penegakan hukum lintas instansi dan lembaga penegak hukum, guna membasmi oknum – oknum yang menerima setoran uang koordinasi untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. (*)

 

Oleh : Romlan

Pimpinan Redaksi KABARBANGKA.COM

Kompetensi Wartawan Utama

Sungailiat, 18 Juli 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*