Selasa , 24 Juli 2018
Breaking News
Home » HEADLINE » Penindakan Tambang Ilegal Oleh Gakkum KLHK, Akankah Ada Tersangka Baru?

Penindakan Tambang Ilegal Oleh Gakkum KLHK, Akankah Ada Tersangka Baru?

Tersangka HS diperiksa penyidik KLHK

KABARBANGKA.COM, JAKARTA — Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, telah menetapkan HS (40), warga Dusun Sidorejo, Desa Cit, Kecamatan Riau Silip, Kabupaten Bangka, sebagai tersangka dalam perkara dugaan penambangan timah ilegal di dalam lokasi Kawasan Hutan Produksi Sungailiat Mapur, tepatnya di Desa Cit, Kecamatan Riau Silip, Kabupaten Bangka.

Menurut Dodi Kurniawan, salah satu penyidik yang menangani perkara tersebut, saat ini tersangka HS sudah dibawa ke Jakarta dan dititipkan di Rutan Mabes Polri.

Saat disinggung apakah akan ada tersangka lain dalam perkara tersebut? Menurutnya jika ditemukan cukup bukti, penyidik akan memproses sesuai hukum yang berlaku.

“Jika cukup bukti penyidik akan proses hukum sesuai dengan UU yang berlaku,” ujarnya, Jum’at (13/07/2018) malam.

Barang bukti alat berat yang gagal diamankan petugas Unit III Gakkum KLHK Regional Palembang

Dikabarkan sebelumnya, Tim Operasi Gabungan Seksi Wilayah III Balai Gakkum KLHK Wilayah Sumatera, bersama – sama dengan DENPOM DAM II Sriwijaya, menemukan kegiatan tambang timah di dalam Kawasan Hutan Produksi Sungailiat Mapur di Desa Cit, Kecamatan Riau Silip, Kabupaten Bangka, Rabu (11/07/2018) sekira pukul 14.00 WIB.

Pelaku melakukan penambangan dengan menggunakan 3 unit alat berat jenis excavator, dan alat – alat yang lazim digunakan untuk pertambangan timah. Tim mengamankan 2 (dua) orang pelaku dengan inisial N selaku pemilik tambang, dan inisial P selaku operator alat berat

Kemudian massa datang bersama Kepala Desa Cit dan Irwan yang mengaku LSM, menghadang tim operasi yang hendak membawa 3 (tiga) unit alat berat dan barang bukti (BB) lainnya. Setelah melalui negosiasi, pada pukul 16.00 WIB Kepala Desa Cit membuat surat pernyataan penolakan mengangkut BB dan ditandatangani oleh masyarakat.

Selanjutnya tersangka dibawa ke Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Bangka Belitung untuk dimintai keterangan oleh PPNS KLHK. Untuk menghindari situasi yang kurang kondusif, para pelaku dibawa ke Direktorat Penegakan Hukum Pidana KLHK di Jakarta dan ditahan di Rutan Mabes Polri Jakarta.

Penyidik menjerat tersangka dengan pasal 89 ayat (1) Jo pasal 17 ayat (1) huruf a dan b Undang – Undang Republik Indonesia nomor 18 Tahun 2013 Tentang Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP, dengan ancaman pidana penjara maksimal 15 tahun dan denda maksimal 10 milyar rupiah.

Kepala Balai Gakkum KLHK Wilayah Sumatera, Edward Sembiring menegaskan, bahwa tidak boleh ada kegiatan pertambangan tanpa izin di dalam kawasan hutan, karena sangat berdampak terhadap lingkungan dan kerusakan ekosistem hutan. Edward Sembiring menghimbau agar setiap orang ataupun badan hukum tidak melakukan kegiatan illegal di dalam kawasan hutan. (Red)

 

Sumber :

Dodi Kurniawan, S.Pt, M.H
HP. 082181368649
Email : dodikurniawan.gakkum@menlhk.go.id

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*