Senin , 17 Desember 2018
Breaking News
Home » HEADLINE » PT Sehati Terancam Di Blacklist Karena Hal Ini !

PT Sehati Terancam Di Blacklist Karena Hal Ini !

Ilustrasi

KABARBANGKA.COM, BASEL — Belum lama ini Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perhubungan (PUPRP) Kabupaten Bangka Selatan, resmi memutuskan kontrak kerja PT Sehati.

Pasalnya, sampai saat ini proses pengerjaan dan pembangunan lampu jalan sepanjang jalan Jendral Sudirman Toboali tersebut belum rampung sepenuhnya dan diserah terimakan kepada pihak PUPRP Basel.

Akibatnya penerangan sepanjang jalan Jendral Sudirman Toboali, minim penerangan yang disebabkan tidak berfungsi dan rusak nya lampu jalan yang menelan biaya Rp 2.900.000.000 tersebut.

Namun sampai saat ini Dinas PUPRP belum menetapkan PT Sehati masuk dalam daftar hitam (blacklist) dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Padahal PT Sehati termasuk dalam perbuatan yang dikenakan sanksi pencantuman dalam daftar hitam sesuai Peraturan Lembaga Kebijakaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) nomor 14 tahun 2014 tentang daftar hitam dalam pengadaan barang / jasa pemerintahan.

Dimana dalam Bab 3 pasal 3 huruf F Peraturan LKPP nomor 14 tahun 2014 berbunyi perusahaan pengadaan barang/jasa yang tidak dapat menyelesaikan sesuai dengan kontrak secara bertanggung jawab termasuk perbuatan yang dikenakaan sanksi pencatuman dalaam daftar hitam (black list).

Sementara huruf i, menyebutkan dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak oleh PPK yang disebabkan oleh kesalahan penyedia barang dan jasa. Adapun sanksi bagi perusahaan yang telah masuk daftar hitam (black list) menurut Peraturan Presiden (Perpres) nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah menyebutkan, saknsi black lis akan berlaku paling lama 2 tahun. Artinya selama dua tahun itu pengusaha yang bersangkutan tidak diizinkan terlibat dalam lelang pengadaan barang dan jasa pemerintah di seluruh Indonesia.

Sementara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) Dian Renata Sanusi Putra saat dikonfirmasi harian ini, Jumat (13/7/2018), tak menampik jika pihaknya memutuskan kontrak kerja dengan PT Sehati. Langkah ini diambil pihaknya lantara pekerjaan tersebut belum rampung sepenuhnya dan diserah terimakan kepada pihak PUPRP Basel.

Lanjut Dian, selain sanksi pemutusan kontrak kerja, PUPRP Basel juga belum mencairkan 40 persen atau sekitar Rp 900.000.000 sisa anggaran dari proyek total keseluruhan tersebut. Namun Dian, enggan memberikan komentar ketika disinggung selain sanksi pemutusan kontrak, dan penundaan pencairan PT Sehati masuk daftar hitam (black list).

” Memang kemarin kontrak nya (PT Sehati) sudah kami putus karena pekerjaannya belum selesai dan diserah terimakan ke kami (PUPRP-red). Kalau sudah masuk dan di black list belumnya itu keputusannya ada di kepala Dinas,” ujar Dian.

Selain Dian, wartawan juga sempat menghubungi dan mengirimkan pesan singkat kepada kepada kepala dinas PUPRP Basel Anshori, namun sampai saat ini belum ada jawaban.(Red1)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*