Sabtu , 17 November 2018
Breaking News
Home » HEADLINE » Yulizar Buka Rakor Pelaksanaan Urusan Bidang Kelautan Dan Perikanan

Yulizar Buka Rakor Pelaksanaan Urusan Bidang Kelautan Dan Perikanan

KABARBANGKA.COM, PANGKALPINANG — Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Babel, Yulizar, mewakili Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Erzaldi Rosman, membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Pelaksanaan Urusan Bidang Kelautan dan Perikanan dalam Implementasi Kebijakan Kelautan Indonesia serta Percepatan Penyelesaian Perda RZWP3K, Selasa (2/10/2018) malam.

Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari (2-4 Oktober) di Hotel Novotel Bangka Tengah Babel ini, diikuti sebanyak 11 Provinsi di Indonesia.

Dalam sambutannya, Asisten Bidang Pemerintahan Dan Kesra menyampaikan pentingnya kegiatan ini, yaitu salah satu upaya untuk bisa menyampaikan 5 misi.

Misi dimaksud adalah dijelaskannya, menjaga kelestarian alam dan juga pesisir, lalu meningkatakn ekosistem laut, meningkatkan keamanan dan pemeliharaan kekayan laut, perikanan, pengembangan Iptek serta Pengembangan untuk mengelola pesisir di Wilayah pesisir yang juga berhubungan dari pulau satu ke pulau lainnya.

‚ÄúPengembangan pesisir mampu memperbaiki ekonomi. Saya juga berharap penetapan RZWP3K ini, bisa meningkatkan peran dari pulau – pulau kecil,” harap Yulizar.

Pelaksana Rakor Pelaksanaan Urusan Bidang Kelautan dan Perikanan dalam Implementasi Kebijakan Kelautan Indonesia serta Percepatan Penyelesaian Perda RZWP3K, Henry Erafat menerangkan, kegiatan ini dilaksanakan untuk pembangunan dan pengelolaan pulau kecil, yang akan tersusun pada Perda, serta mempersiapkan solusi alternatif penyelesaian pada masalah pesisir dan pulau – pulau kecil.

Sementara itu, Zanariah selaku Direktur Sinkronisasi dalam urusan Pemerintahan II Kementrian Dalam Negeri RI, mengapresiasi atas penyelenggaraan kegiatan ini.

“Urusan bidang kelautan dan perikanan sudah diputuskan pada rapat 14 – 16 Maret lalu di Surabaya dengan mengundang 10 provinsi pada saat itu. Adapun target adalah amanat dari Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2017 dengan tujuan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Namun, saat ini, dari 24 Provinsi masih ada 10 provinsi yang belum ada Raperda untuk peraturan jangka menengah dan panjang yang berkenaan dengan penyusunan RZWP3K,” ungkap Zanariah.

Rakor ini, turut dihadiri Suharyanto Direktur Perencanaan Ruang Laut, Kementrian Kelautan dan Perikanan, Sahat Panggabean selaku Asisten Deputi Lingkungan Perencanaan Maritim, sejumlah Kepala OPD, dan Perwakilan dari 11 Provinsi di Indonesia. (**)

 

Sumber : Humas Pemprov Babel

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*