Senin , 17 Desember 2018
Breaking News
Home » HEADLINE » Penerimaan Tenaga Kontrak Di Pemkab Bangka, Kebutuhan Atau Balas Jasa?

Penerimaan Tenaga Kontrak Di Pemkab Bangka, Kebutuhan Atau Balas Jasa?

Beredarnya kabar banyak pegawai honorer atau tenaga kontrak baru, yang ditempatkan di sejumlah OPD di lingkungan Pemkab Bangka, menjadi perbincangan hangat dari mulut ke mulut. Baik di lingkungan pegawai Pemda Bangka, maupun di tempat – tempat publik seperti warung kopi atau sejenisnya.

Belum lama ini, persoalan pegawai honorer atau tenaga kontrak tersebut menjadi sorotan Fraksi Nasdem DPRD Bangka, pada Rapat Paripurna Pengesahan RPJMD Kabupaten Bangka 2018 – 2023 dan Pengesahan APBD Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2019.

Bermula dari pandangan akhir Fraksi Nasdem tersebut, KABARBANGKA.COM mencari informasi ke berbagai sumber, terkait kabar penerimaan pegawai honorer atau tenaga kontrak yang baru tersebut.

Dari hasil penelusuran kepada berbagai sumber, diperoleh informasi sebagai berikut :

Pertama, ternyata yang diterima dan sudah bekerja di sejumlah OPD di lingkungan Pemkab Bangka saat ini bukan Pegawai Honorer, tapi Tenaga Kontrak dengan perjanjian kerja selama satu tahun.

Kedua, diduga proses penerimaan Tenaga Kontrak di Pemkab Bangka baru – baru ini tidak melalui tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, dan pengangkatan Tenaga Kontrak, termasuk berapa jumlah Tenaga Kontrak yang diperlukan? Dan kompetensi di bidang apa saja yang dibutuhkan?

Ketiga, sampai hari ini belum ada penjelasan dari Bupati Bangka atau pejabat berwenang, apa yang menjadi dasar hukum dan pertimbangan penerimaan Tenaga Kontrak baru tersebut? Sehingga publik tidak mengetahui, apakah penerimaan Tenaga Kontrak yang baru itu benar – benar sesuai kebutuhan dan kompetensinya? Atau karena kepentingan dan balas jasa kepada pihak tertentu?

Keempat, menurut informasi yang beredar, patut diduga penerimaan Tenaga Kontrak yang baru itu merupakan rekomendasi dari penguasa atau titipan orang tertentu.

Kelima, beredar juga kabar akan diterima sekitar 300 orang Tenaga Kontrak, 150 orang diantaranya akan ditempatkan di Satpol PP dan Damkar. Lalu 150 yang lainnya akan ditempatkan di Kantor Dinas / Badan, Kecamatan, Kelurahan, dan UPT.

Keenam, satu orang Tenaga Kontrak akan menerima gaji dan tunjangan sekitar Rp 2.650.000 perbulan. Jika dikalkulasikan Rp 2.650.000 X 300 orang X 12 Bulan = Rp 9.540.000.000 atau 9,54 milyar. Bayangkan, hampir sepuluh milyar APBD Kabupaten Bangka terpakai untuk membayar gaji Tenaga Kontrak, dengan kebutuhan kompetensi yang belum diketahui secara pasti.

Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara telah disahkan dan ditetapkan. Salah satu ketentuan dalam UU ASN tersebut adalah jenis pegawai ASN yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil yang disingkat PNs, dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang disingkat PPPK. Undang – Undang ASN itu sama sekali tidak mengatur tentang Tenaga Kontrak. Oleh karena itu, penerimaan Tenaga Kontrak di Pemkab Bangka baru – baru ini patut dipertanyakan dasar hukum dan pertimbangannya.

Berikut sekilas dijelaskan mengenai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja tersebut :

Menurut UU ASN, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK, adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu, dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian, sesuai dengan kebutuhan Instansi Pemerintah dan ketentuan Undang – Undang ASN tersebut.

Berdasarkan pasal 6 dan 7 UU Nomor 5 Tahun 2014, ASN terbagi menjadi dua jenis Kepegawaian, yakni Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan memiliki Nomor Induk Pegawai secara nasional, dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh Pejabat Pembina Kepegawaian, sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah dan ketentuan Undang – Undang.

PPPK lahir sebagai jawaban dari kebutuhan yang mendesak akan sumber daya manusia yang mumpuni dan profesional, yang selama ini kompetensinya mungkin tidak banyak didapatkan pada PNS.

PPPK yang berlatar belakang professional dianggap mampu menyelesaikan pekerjaan yang membutuhkan keahlian khusus secara cepat dan tuntas, sehingga ketika pekerjaan yang ditangani tersebut selesai, maka kontrak PPPK pun dapat selesai. Dengan demikian, pemerintah tidak punya beban yang terlalu berat dalam menanggung aparaturnya.

Untuk melakukan pengadaan PPPK, Instansi Pemerintah harus melakukan pemetaan dan penyusunan jumlah dan jenis jabatan PPPK, berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, yang diperinci persatu tahun berdasarkan prioritas kebutuhan.

Setelah dilakukan pemetaan dan penyusunan kebutuhan PPPK, instansi pemerintah melaksanakan tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, penerimaan pelamaran, seleksi administrasi dan kompetensi, pengumuman hasil seleksi, dan pengangkatan PPPK.

Penerimaan calon PPPK dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah melalui penilaian secara objektif berdasarkan kompetensi, kualifikasi, kebutuhan Instansi Pemerintah, dan persyaratan lain yang dibutuhkan dalam jabatan. Selanjutnya untuk pengangkatan calon PPPK ditetapkan dengan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian dengan masa perjanjian kerja paling singkat satu tahun, dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan didasarkan pada penilaian kinerja.

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja berhak memperoleh gaji dan tunjangan, cuti, perlindungan, dan pengembangan kompetensi.

Untuk besaran gaji PPPK didasarkan pada beban kerja, tanggung jawab jabatan, dan resiko pekerjaan dengan sumber gaji dari APBN untuk PPPK di Instansi Pusat, dan APBD untuk PPPK di Instansi Daerah.

Pegawai PPPK tetap berhak untuk mendapatkan kesempatan pengembangan kompetensi, yang pelaksanaannya direncanakan setiap tahun oleh Instansi Pemerintah. Pengembangan kompetensi tersebut nantinya dipergunakan sebagai bahan evaluasi serta dijadikan dasar untuk perjanjian kerja selanjutnya.

Pemutusan hubungan perjanjian kerja dapat dilakukan oleh instansi pemerintah yang dikarenakan, jangka waktu perjanjian kerja berakhir, meninggal dunia, atas permintaan sendiri, perampingan organisasi, tidak cakap jasmani dan / atau rohani, sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban sebagai PPPK, melakukan tindak pidana, melakukan pelanggaran disiplin berat PPPK.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja akan diatur dalam Peraturan Pemerintah, seperti Syarat menjadi PPPK, Metode Seleksi, Besaran Gaji dan Tunjangan, serta hal – hal lain yang berkaitan dengan PPPK.

Perlu dipahami, bahwa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja hanya diperuntukkan bagi tenaga profesional, dan sesuai kebutuhan. Hal itu untuk mewujudkan pemerintah yang berkualitas, sehingga perlunya kehadiran tenaga profesional di dalam birokrasi.

Terkait adanya penerimaan Tenaga Kontrak atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang saat ini sudah mulai ditempatkan di kantor – kantor Badan, Dinas, Kecamatan, Kelurahan, UPT, Sekretariat DPRD Bangka, dan Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka yang saat ini ramai diperbincangkan, sebaiknya ada penjelasan secara terbuka dari Bupati Bangka atau pejabat berwenang kepada publik. Penjelasan secara terbuka itu sangat penting, untuk mencegah munculnya asumsi dan perspektif negatif di tengah masyarakat. (*)

 

OLEH : ROMLAN

PEMIMPIN REDAKSI KABARBANGKA.COM

KOMPETENSI WARTAWAN UTAMA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*