Rabu , 26 Juni 2019
Breaking News
Home » HEADLINE » Bukti Mana Lagi Yang Hendak Di Dustakan?

Bukti Mana Lagi Yang Hendak Di Dustakan?

Oleh : ROMLAN
Pemimpin Redaksi Media Siber KABARBANGKA.COM
Kompetensi Wartawan Utama

Pada bulan Oktober 2017 lalu, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Wilayah Sumatera III, bersama Dinas Kehutanan Provinsi Bangka Belitung, menindak terduga pelaku perambahan kawasan hutan lindung Bubus – Bantam, di Dusun Pejem, Desa Gunung Pelawan, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka, seluas kurang lebih 32 hektar.

Dalam perkara itu, oknum Anggota DPRD Bangka Junaidi Surya alias Pit Jun, ditetapkan tersangka oleh PPNS Balai Gakkum LHK Wilayah Sumatera III, lantaran diduga sudah merambah kawasan hutan lindung tanpa izin dari pejabat berwenang.

Perkara dugaan perambahan kawasan hutan lindung hingga kini masih menjadi pertanyaan dan bahan perbincangan masyarakat. Pasalnya, perkara ini sudah lebih dari setahun, namun berkas perkara dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Wilayah Sumatera III, sampai saat ini tak kunjung di sidang. Menurut kabar yang beredar, berkas perkara perambahan kawasan hutan lindung itu masih bolak – balik dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung, kepada PPNS Balai Gakkum LHK Wilayah Sumatera III. Hal itu menandakan, bahwa berkas perkara itu belum lengkap (P19).

Belum lama ini, Junaidi Surya yang menjadi tersangka dalam perkara itu, kepada wartawan mengaku bahwa perkara tersebut sudah dihentikan alias SP3. Pernyataan Junaidi Surya yang ramai jadi bahan pemberitan berbagai media massa, sudah dibantah oleh Kepala Seksi III Balai Gakum LHK wilayah Sumatera III, Dodi Kurniawan. Menurut Dodi, proses perkara itu tetap berlanjut sesuai prosedur.

Fakta di lapangan, ditemukan bahwa telah berdiri sebuah villa bertingkat yang sifatnya permanen, dan tanaman buah – buahan di sekitar pekarangannya. Tentunya barang bukti yang tidak bergerak itu mustahil hilang atau berpindah. Selain terduga pelaku, sejumlah saksi baik dari unsur masyarakat, perangkat desa, dinas terkait, hingga keterangan ahli, sudah dimintai keterangan. Lalu, bukti mana lagi yang hendak di dustakan? Tetapi faktanya, meski dengan bukti dan alat bukti yang sudah jelas dan terang – benderang itu, masih saja berkas perkaranya tidak dinyatakan lengkap (P21).

Jika terbukti, tersangka Junaidi Surya alias Pit Jun diduga melanggar Pasal 92 ayat (1) huruf b Undang РUndang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dengan ancaman hukuman pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama sepuluh tahun, atau pidana denda paling sedikit satu setengah miliar rupiah dan paling banyak lima milyar rupiah, Juncto Pasal 50 ayat (3) huruf e Juncto Pasal 78 ayat 5 Undang РUndang RI Nomor 41Tahun 1999 Tentang Kehutanan, dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak lima miliar rupiah.

Harus ada kepastian hukum dalam suatu proses hukum. Untuk menjawab berbagai pertanyaan publik saat ini, sebaiknya berkas perkara tersebut segera dilengkapi sesuai petunjuk jaksa, untuk selanjutnya di sidangkan di pengadilan.

Namun jika ada kendala untuk merampungkan berkas perkara itu, pihak berwenang sebaiknya menjelaskan kepada publik via media massa, apa yang menjadi kendalanya, sehingga perkara itu tak kunjung di sidang? Penjelasan kepada publik itu penting, supaya tidak menimbulkan fitnah atau asumsi negatif yang beredar luas di masyarakat. (*)

One comment

  1. Pk Dirjen Gakum KLH harus turun ni ke Bangka

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

error: Content is protected !!