Kamis , 20 Juni 2019
Breaking News
Home » HEADLINE » LPK – RI Terdata Di KESBANGLINMASPOL Provinsi Babel

LPK – RI Terdata Di KESBANGLINMASPOL Provinsi Babel

Sobekan Berita Acara Hasil Survey Dan Pengawasan LPK RI yang di sambung lagi oleh SL

PANGKALPINANG — Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat, Dan Politik Provinsi Bangka Belitung, Tarmin AB, melalui Panca selaku Kepala Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni Dan Budaya mengatakan, Lembaga Perlindungan Konsumen Republik Indonesia (LPK – RI) merupakan lembaga dari pusat, dan terdaftar di Kementerian Hukum Dan Hak Azazi Manusia, dengan SK Menkumham Nomor : AHU-00446003.AH.01.04 Tahun 2016.

LPK – RI Pengurus Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga terdata di KESBANGLINMASPOL Provinsi Bangka Belitung tanggal 5 Juni 2018, dengan Nomor Registrasi : 220/330/KESBANGPOL-IV, dengan alamat kantor di Jalan Raya Sungailiat – Belinyu, Kelurahan Sinar Baru, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, dan Ali Rachmansyah tercatat sebagai Ketua.

“LPK – RI itu lembaga pusat, terdaftar di Kementerian Hukum Dan HAM. Disini (KESBANGLINMASPOL – red) terdata tanggal 5 Juni 2018. Betul, ketuanya Ali Rachmansyah” ungkap Panca via ponselnya, Senin (14/01/2019) pagi.

Dikabarkan sebelumnya, SL, janda beranak dua yang biasa jualan jamu keliling di Kota Sungailiat, Kabupaten Bangka, diduga jadi korban pemerasan oleh oknum yang mengaku dari Lembaga Perlindungan Konsumen Republik Indonesia (LPK RI) Pengurus Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pada Senin siang (07/01/2019) lalu.

Modus yang dilakukan dengan memeriksa sejumlah produk jamu yang dijual SL, lalu membuat Berita Acara Hasil Survey Dan Atau Pengawasan terhadap produk tersebut. Namun mereka tidak mengamankan atau menyita produk jamu yang diduga belum mengantongi izin edar, malah meminta sejumlah uang kepada SL. Jika permintaan uang itu tidak dikabulkan, SL diancam akan dibawa ke kantor.

“Mereka datang berdua, saya gak tau siapa namanya. Tapi yang saya ingat salah satunya badannya kurus tinggi, dan giginya ompong. Mereka ngaku dari LSM apa gitu? Masuk ke rumah langsung periksa jamu yang dijual ipar saya ini. Terus katanya, ada jamu yang belum mengantongi izin edar” tutur Mj, ipar SL, Minggu (13/01/2019) petang.

Lantaran ketakutan dan kurang faham dengan aturan hukum, SL lalu bersedia memberikan uang Rp 3 juta, dari permintaan sebelumnya Rp 10 juta.

“Ipar saya ini kan gak ngerti, mana jamu yang boleh dijual? Dan mana yang tidak? Dia beli jamu itu dari agen yang di Pangkalpinang” jelas Mj.

SL (korban) menambahkan, setelah diberikan uang Rp 3 juta itu, Berita Acara Hasil Survey itu di robek menjadi potongan kecil – kecil, lalu ditaruh diatas meja. Oleh SL, sobekan kertas Berita Acara itu lalu dikumpulkan dan disambung lagi. Meski tidak utuh seperti semula, namun masih terbaca dengan jelas.

“Awalnya minta duit itu 10 juta. Tapi saya bilang, saya gak punya duit segitu banyak, saya ini cuma jual jamu keliling, bukan toko besar. Lalu saya pinjam uang sama istrinya Pakde saya tiga juta, terus saya kasih ke bapak itu. Setelah duit itu diterima, surat itu (Berita Acara) di robek sama dia, di taruh diatas meja. Katanya masalah sudah selesai. Setelah mereka pergi, kertas surat itu saya ambil, terus saya tempel di kertas ini, saya simpan terus” papar SL.

Saat memberikan uang Rp 3 juta itu, menurut SL, juga diketahui oleh Mj dan istrinya, yang merupakan kakak perempuan SL.

“Ada kakak saya yang lihat, mas Mj ini juga tau waktu ngasi duit itu” tukasnya.

Dikonfirmasi terpisah, AR, selaku Ketua LPK RI Pengurus Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, enggan berkomentar banyak.

“Siap ada yang bisa dibantu pak romlan?” ujar warga Kelurahan Sinar Baru itu via pesan singkat, Minggu malam.

Namun ketika diminta menjawab konfirmasi redaksi media ini, hingga berita ini diturunkan AR tak kunjung memberikan penjelasan atas kabar tersebut. (Red)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*