Senin , 22 April 2019
Breaking News
Home » HEADLINE » Klaim Banyak Koordinasi, Pengurus TI Rajuk Sebut Tak Bisa Di Razia

Klaim Banyak Koordinasi, Pengurus TI Rajuk Sebut Tak Bisa Di Razia

BANGKA — Fakta bahwa adanya oknum tertentu yang jadi bemper atau becking penambangan timah ilegal di Bangka Belitung, semakin tak bisa dibantahkan. Terbukti, aktifitas Tambang Inkonvensional (TI) jenis Rajuk yang menambang timah secara ilegal di aliran Sungai Layang Desa Bukit Layang, Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka. Oknum dari kestuan tertentu diduga mengkoordinir ratusan Ponton TI Rajuk yang menambang timah di DAS tersebut.

Salah satu pengurus Tambang Inkonvensional Rajuk yang beroperasi mengatakan, meskipun ilegal, lokasi tempat mereka menambang timah tidak bisa di razia. Dikatakannya, selaku pengurus pihaknya sudah koordinasi ke banyak pihak, termasuk membayar Fee Rp 5.000 / kilogram ke Desa.

“Kami bekerja di sini banyak kordinasi. Di antaranya untuk para janda, fakir miskin, (Fee) Desa Bukit Layang rp 5.000 / kilogram. Maka dari itu kami tidak bisa di razia. Seperti beberapa hari yang lalu ada petugas (kepolisian) yang datang mau razia. Pak “S” (orang kepercayaan pengurus Ti rajuk) langsung menghadap mereka, petugas itu batal razianya,” ungkapnya di lokasi, Sabtu (13/4/2019) petang.

Pengurus TI itu juga menyatakan, kalau ada TI yang ingin masuk tanpa persetujuan masyarakat Desa Bukit Layang, siapa pun beking dibelakangnya tidak akan bisa masuk bekerja di lokasi itu.

“Kalau ada TI yang ingin masuk ke lokasi ini tanpa persetujuan masyarakat sini, siapa pun bekingnya gak bisa bekerja disini. Jumlah yang kita koordinir ada sekitar seratus ponton, semuanya di kepalai Pak S,” jelasnya.

Terpisah, Kepala Desa Bukit Layang, Andri, membantah menerima fee lima ribu rupiah per kilogram, seperti apa yang dikatakan pengurus TI tersebut. Menurutnya, Pemerintah Desa Bukit Layang tidak pernah mengambil pungutan atau menerima setoran Fee dari TI Rajuk ilegal tersebut.

“Pemerintah Desa Bukit Layang tidak pernah menerima satu rupiah pun dari aktivitas TI Rajuk itu. Malah kita larang beberapa waktu yang lalu, melalui sosialisasi terhadap masyarakat yang mau menambang. Berkaitan harus ada persetujuan masyarakat Desa Bukit Layang kalau ada TI yang lain ingin masuk, sampai hari ini saya tidak mengetahuinya. Karena TI itu ilegal, dan Pemerintah Desa tidak pernah melegalkan, karena bukan kewenangan Desa. Jika ada penegakkan hukum, kami dari pihak desa sudah memberi saran untuk tidak menambang di aliran sungai tersebut, resiko penambang lah,” tegas Andri. (AR77)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*