Rabu , 24 Juli 2019
Breaking News
Home » HEADLINE » Polemik Rekrutmen Pegawai Kontrak Kembali Jadi Sorotan

Polemik Rekrutmen Pegawai Kontrak Kembali Jadi Sorotan

Aksi Gerakan Urang Melayu Bangka pada Desember 2018 lalu di Gedung DPRD Bangka

BANGKA — Polemik rekrutmen pegawai Pemkab Bangka non-PNS yang berstatus tenaga kontrak di era pemerintahan Bupati Bangka, Mulkan, belum juga tuntas. Sejak kasus tersebut diangkat oleh GUM Bangka dalam aksi protesnya terhadap kebijakan penyerapan tenaga kontrak tersebut, pada Desember 2018 lalu, hingga kini belum menemukan titik terang. Mulkan sebagai Bupati, sampai detik ini enggan mengomentari atau memberikan penjelasan secara utuh mengenai rekrutmen tenaga kontrak tersebut.

Menurut Julian Andryanto Mustafa, selaku koordinator GUM Bangka yang menjadi korlap aksi pada waktu itu, sebagai kebijakan yang tidak berlandaskan asas keadilan sosial dalam hal penyediaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat umum secara terbuka.

Dikatakan Julian, kebijakan rekrutmen tersebut cenderung politis, dan koruptif. Ia menjelaskan, bahwa rekrutmen tersebut tidak mengedepankan prinsip transparansi informasi publik, sehingga penyerapannya sarat eksklusif dan mengangkangi UU ASN.

“Sangat disesalkan memang. Sejak Desember 2018 sampai hari ini, Mulkan tidak pernah berani terbuka ke publik untuk menjelaskan kasus dimaksud. Saat aksi lalu, selain mempertanyakan jumlah rekrutmen yang diduga sebanyak 300 orang, kami juga mempertanyakan urgensi rekrutmen dan payung regulasi rekrutmen tersebut. Sebagai rakyat kami ingin Pemkab Bangka mengklarifikasi, atas dasar apakah Pemkab Bangka ini mengambil kebijakan rekrutmen tersebut? Baik berdasarkan analisis beban kebutuhan kerja Pemkab, maupun beban anggaran daerah yang menyanggupi penggajian tenaga kontrak tersebut, sehingga hal ini tidak menjadi isu liar yang sarat politis. Selain itu, jika kita bicara payung hukumnya, nomenklatur kepegawaian ASN itu, berdasarkan pasal 6 UU ASN, hanya ada dua, yaitu PNS dan PPPK. Tidak ada status tenaga kontrak. Nah, rekrutmen tenaga kontrak ini payung hukumnya apa? Sehingga Pemkab Bangka asal serap saja. Belum lagi soal keterbukaan informasi publik yang kaitannya dengan penginformasian lowongan tenaga kontrak tersebut, yang sama sekali tidak diketahui oleh masyarakat luas,” kata Julian dalam rilisnya yang diterima redaksi pada Sabtu (13/07/2019) kemarin.

Julian menambahkan, bahwa penyerapan tenaga kontrak yang asal-asalan oleh Mulkan ini, memperlihatkan buruknya akuntabilitas pemerintahan yang ia pimpin, karena tidak ada tanggung jawab sama sekali dari dirinya selaku Bupati, agar dapat berlaku adil kepada sesama warga negara.

Apalagi menurut Julian, jumlah serapan tenaga kontrak yang besar tersebut, menggerus anggaran daerah untuk kebijakan yang tidak produktif, dan menghambat kepentingan masyarakat. Bahkan turut merugikan pegawai honorer Pemkab Bangka yang berpofesi sebagai tenaga pengajar alias guru, yang bila dibandingkan dari sisi pendapatan, sangat jomplang perbedaannya, antara guru honorer lama, dengan tenaga kontrak yang baru.

“Desember tahun lalu saja, kami ingin meminta Pemkab Bangka mengklarifikasi jumlah 300 tenaga kontrak baru yang berpolemik tersebut. Jika gaji tenaga kontrak itu sebesar Rp. 2.100.000 perbulannya, bila dikalikan 300 orang, maka satu tahun APBD kita ini harus mengeluarkan Rp. 7 Miliar lebih untuk sektor konsumtif, yang justru tidak produktif. Padahal jika uang sebanyak itu dialokasiken ke sektor lainnya, semisal infrastruktur publik, jelas sangat bermanfaat dan berfaedah bagi masyarakat yang membutuhkan. Mengingat kabupaten ini belum dijamah secara efektif-progresif oleh pemerintahan Mulkan yang kerap melontarkan jargon Bangka Setara,” kata Dia.

Masih kata Julian, kondisi jalan protokol kebanyakan gelap gulita saat malam hari, karena minimnya lampu penerangan. Jalan-jalan raya di beberapa desa masih banyak berlubang, sehingga menghambat akses orang-orang dari desa untuk berpergian ke kota.

“Belum lagi soal kesejahteraan guru honorer lama dengan tenaga kontrak yang baru ini, bila dibandingkan sangat jomplang perbedaan gajinya. Padahal guru adalah pondasi negara. Pencerdas kehidupan anak bangsa ini. Tapi justru diperlakukan kurang adil dari sisi kesejahteraannya. Guru-guru honorer yang rerata berpendidikan sarjana atau diploma, malah kalah jauh dari sisi pendapatannya dengan tenaga kontrak yang baru itu, yang bila ditilik dari segi pendidikan, banyak juga tenaga kontrak yang cuma tamatan SMA/sederajat. Bila ditimbang dari sisi urgensinya, ada baiknya alokasi anggaran untuk tenaga kontrak tersebut dialihkan untuk kesejahteraan guru-guru honorer yang jelas nyata pengabdiannya bagi negara dan daerah ini. Jadi kalau kita bicara kesetaraan, pertanyaan Saya, setara dari mananya? Apakah menyerap tenaga kontrak secara diam-diam alias mode siluman yang hanya menguntungkan orang-orang dekat Bupati, bisa disebut setara? Bagi Saya, akronim yang tepat dari slogan ‘Bangka Setara’ ini adalah Bangka sesat tanpa arah. Catat, ya. Sesat tanpa arah. Jadi saya tegaskan lagi untuk kasus tenaga kontrak ini, kami ingin Mulkan terbuka ke publik, mengenai apa urgensinya? Dasar regulasinya? Sehingga bila Pemkab Bangka ini memang membutuhkan tambahan pegawai, haruslah sesuai prosedur dan UU yang berlaku, serta mengedepankan transparansi informasi publik dalam hal pengumuman lowongan kerja yang dibutuhkan secara terbuka, agar penyerapan pegawai hasil seleksi terbuka itupun benar-benar mendapatkan pegawai yang qualified kompetensi manajerialnya, alias bisa kerja, dan yang paling terpenting, bebas dari muatan kolusi dan nepotisme, sehingga produk kebijakan tersebut bersifat legitim, baik secara hukum atau regulasi yang memayunginya, maupun secara sosiologis, yakni dapat diterima oleh masyarakat. Bukan malah sebaliknya, ditafsir sebagai tindakan abuse of power Mulkan selaku penguasa, sehingga melahirkan kebijakan yang koruptif, dan merugikan banyak orang yang saat ini membutuhkan pekerjaan,” tutur Julian panjang lebar.

Ditanya soal langkah yang akan diambil guna menuntaskan kasus tenaga kontrak ini, Julian menegaskan bahwa pihaknya akan membuat pengaduan ke lembaga berwenang.

“Ya. Saat ini kami sedang menginventarisasikan materi aduannya. Insya Allah kami akan ke Ombudsman terkait dugaan mal-administrasi publik dalam hal prosedur rekrutmen tenaga kontrak, ke KIP (Komisi Informasi Publik) terkait transparansi penginformasian lowongan tenaga kontrak yang tertutup, juga bila perlu ke KASN, bila ditemukan adanya pelanggaran UU yang dilakukan oleh Mulkan. Secara proses politik, kami pun berharap DPRD Kab. Bangka mengajukan interpelasi kepada Bupati, agar duduk persoalan ini bisa di-floorkan secara terbuka dan bertanggungjawab,” demikian Julian.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada penjelasan resmi dari pihak terkait dan berwenang. (Rilis)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

error: Content is protected !!