Soal Sistem Pertahanan Dan Keamanan Negara, Lemkaji MPR Hasilkan Lima Kesimpulan

  • Whatsapp

JAKARTA — Ketua Lembaga Pengkajian (Lemkaji) MPR RI, Rully Chairul Azwar mengungkapkan, bahwa pembahasan wilayah negara, pertahanan keamanan negara menurut konstitusi masih merupakan topik yang hangat, up to date dan penting dalam berbagai forum diskusi di Indonesia.

Muat Lebih

Pembahasan wilayah negara dan hankam, lanjut Rully, menjadi penting. Sebab dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 mengamanatkan, bahwa negara wajib melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.

“Untuk mengimplementasikan amanat konstitusi tersebut, menjadi kewajiban negara memiliki suatu sistem pertahanan dan keamanan yang mampu melaksanakan tugas-tugas pertahanan dan keamanan dalam menjaga kedaulatan wilayah negara,” ujar Rully saat membuka Round Table Discussion (RD) dengan tema ‘Wilayah Negara dan Pertahanan dan Keamanan Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945’, di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (2/7/2019) kemarin.

Dikatakan Rully, bagi MPR negara wajib melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia seperti diamanatkan dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, adalah nilai yang sangat mendasar dan fundamental. Hingga saat amandemen UUD, bunyi Pembukaan tersebut tidak dirubah-rubah.

Rully mengatakan, untuk menjaga dan mempertahankan wilayah negara perlu kerjasama, sinergitas antara TNI, Polri. Dalam Pasal 30 ayat 5 UUD NRI Tahun 1945 diamanatkan semua hal yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan negara yang dilakukan TNI, Polri dan juga warga negara semua diatur dalam undang-undang.

“Namun memang UU tersendiri yang mengatur hubungan yang ada dalam Pasal 30 ayat 5 tersebut belum ada sampai hari ini. Semestinya hubungan antara TNI, Polri juga masyarakat ini diatur dalam sebuah UU. Mungkin dalam diskusi akan lahir wacana segar dalam hal hubungan tersebut sehingga bisa menjadi bahan masukan pihak-pihak yang berkompeten baik itu MPR, DPR dan pemerintah,” paparnya.

Dalam kesempatan tersebut, Rully juga mengingatkan bahwa ancaman-ancaman pertahanan dan keamanan wilayah bukan hanya secara fisik tapi di era modernisasi dan teknologi informasi yang luar biasa, ada yang namanya ancaman non fisik. Dengan tennologi informasi yang canggih, batas-batas negara seperti borderless (tanpa batas).

“Lihat saja dan kita rasakan seperti internet, media sosial masuk sampai ke genggaman tangan kita di rumah. Hal tersebut tidak bisa dipandang remeh, bisa menjadi ancaman pertahanan dan keamanan. Misalnya dengan masuknya ajaran-ajaran radikal, masuknya ideologi trans nasional, cyber crime, terorisme dan lain sebagainya yang negatif melalui media-media sosial. Kita lihat bagaimana propaganda ISIS masuk dimana-mana sebagian besar lewat media sosial,” ungkapnya.

Diutarakan Rully, potensi-potensi ancaman-ancaman itulah yang harus diperhatikan dan diantisipasi. Salah satu caranya adalah dengan memperhatikan relevansi pasal-pasal dalam konstitusi. Untuk mengantisipasi berbagai ancaman-ancaman tersebut.

Lima Poin Kesimpulan

Sementara itu, Sekretaris Steering Committee RTD, M Alfan Alfian M, membacakan poin-poin dari hasil kegiatan yang dihadiri oleh ratusan mahasiswa dari lima perguruan tinggi di Jakarta itu.

“Poin pertama, seluruh narasumber menegaskan komitmen dan ikhtiar dalam mengembangkan kebijakan dalam rangka penguatan hankam bagi keutuhan wilayah NKRI melalui implementasi sishankamrata dengan melibatkan partisipasi seluruh komponen bangsa. Tuntutan proffesionalisme dalam menjaga kedaulatan wilayah NKRI tetap harus dapat dijawab di tengah keterbatasan yang ada,” kata Alfan.

Poin kedua, menurut dia, adalah pengembangan kebijakan hankam dalam sishankamrata seyogyanya tidak dilakukan dengan berdasarkan semata-mata pertimbangan anggaran tetapi dengan melihat aspek yang lebih komprehensif dengan mempertimbangkan dinamika dan perkembangan global dan regional, ragam ancaman, tantangan, serta segenap potensi sumber daya manusia dan teknologi yang dapat dikembangkan sebagai kekuatan hankam.

“Poin ketiga pembangunan bidang hankam bagi keutuhan wilayah negara membutuhkan srategi diplomasi yang dikembangkan melalui kerja sama internasional yang ingklusif dan transparan serta saling menguntungkan dengan mengantisipasi perkembangan geostrategi regional dan global agar tidak merugikan dan memperlemah NKRI sebagai negara maritime yang berdaulat,” jelasnya.

Sementara untuk poin keempat adalah selaras dengan karakter NKRI sebagai negara kepulauan yang berciri nusantara maka sinergisitas antara komponen utama hankam dan segenap komponen lainnya terus diperkuat, tidak saja dalam mengantisipasi ragam ancaman kedaulatan negara tetapi juga dalam mengantisipasi bencana alam mengingat Indonesia berada dalam lingkar cincin api (ring of fire) yang rawan bencana alam. Selain itu perlunya, dikembangkan kesadaran antisipatif terhadap bencana alam ini melalui pendidikan.

“Poin kelima perencanaan dan pembangunan pertahanan dan keamanan nasional harus mengantisipasi era informasi dan globalisasi termasuk revolusi industri 4.0 yang telah melahirkan berbagai jenis ancaman pertahanan baru, jenis kriminalitas yang semakin berkembang, lingkungan strategis yang berubah dan berbagai kemajuan teknologi persenjataan. Karenanya perubahan paradigma berpikir diperlukan bagi seluruh unsur pertahanan dan keamanan negara. Organisasi pertahanan dan keamanan sangat perlu memperhatikan dan menyiapkan kualitas dan kuantitas kompetensi dan kapabilitas prajurit menghadapi ancaman perang modern dan perkembangan kriminalitas masa depan,” katanya.

Round Table Discussion yang berlangsung selama 1 hari sendiri selain dihadiri oleh Pimpinan serta anggota Lemkaji MPR RI, juga menghadirkan sebagai tamu kehormatan sekaligus pemapar materi diskusi seputar tema yakni, sesi I KASAD Jenderal TNI Andika Perkasa, KASAL Laksamana TNI Siwi Sukma Adji, KASAU Marsekal TNI Yuyu Sutisna, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Letjend. TNI (Purn.) Hinsa Siburian, Pakar Hukum Laut Prof. Dr. Hasyim Djalal, MA, Pakar Pertahanan Dr. Andi Widjajanto, S.Sos, M.Sc, Kepala Badan Informasi Geospasial Pro. Dr. Ir. Hasanuddin Zainal Abidin.

Sedangkan di sesi 2 ada Kepala Biro Penyusunan dan Peenyuluhan Hukum Divkum Polri Brigjen. Pol. Dr. Agung Makbul, SH. MH, Pengamat Politik dan Militer/CIRiS Dr. Kusnanto Anggoro, Guru Besar Hukum Internasional Prof. Hikmahanto Juwana, SH, LL.M, Ph.D, Direktur Eksekutif Pusat Studi ASEAN Universitas Indonesia Dr. Edy Prasetyono, MA, Presiden Indonesia Institute for Maritime Studies Dr. Connie Rahakundini Bakrie, M.Si, Konsultan Pertahanan Internasional/Diaspora Indonesia Hamdan Hamedan, MA, dan Laksda TNI (purn.) Ishak Latuconsina serta dihadiri sekitar 300 orang peserta Guru Besar, Dosen, mahasiswa dan mahasiswi serta civitas akademika dari beberapa perguruan tinggi. (Sur)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *