Kakanwil BPN Babel: Yang Bisa Batalkan Pejabat Yang Menerbitkan

  • Whatsapp

PANGKALPINANG — Mekanisme pembatalan sertifikat diluar jalur peradilan dapat dilakukan. Hal ini diatur oleh Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 tahun 1999, Kamis (12/09/2019).

Sementara itu, menurut keterangan Kepala Kanwil ATR BPN Provinsi Bangka Belitung, Agus Susanto saat diminta tanggapannya terkait pembatalan sertifikat lahan, Ia menjelaskan bahwa hal tersebut seyogyanya bisa dilakukan.

“Walaupun yang bisa membatalkan adalah harus pejabat yang menerbitkan, bahkan Kakanwil atau pejabat diatasnya tidak bisa, jadi cuma goodwil pejabat tadi yang keluarkan sertifikat yang bisa membatalkan,” kata Agus via sambungan ponselnya.

Pejabat tadi dalam membatalkan sertifikat, lanjut Agus, bisa atas inisiatif sendiri ataupun atas perintah pengadilan. “Iya jadi yang bisa membatalkan, dari jabatan itu atau pengadilan,” ulang Agus Susanto.

Selain itu, dalam sesi wawancara tadi, Agus juga menyatakan bahwa dirinya tidak hadir dalam rapat Objek Mafia Tanah yang diselenggarakan oleh seluruh aparat penegak hukum Provinsi Bangka Belitung di sebuah hotel berbintang baru-baru ini.

“Oh saya malah tidak ikut pada saat itu, tapi intinya akan terus dilakukan penelitian sampai diperoleh kesimpulan, itu aja sih intinya,” tambah Kakanwil.

Sebelumnya, dalam wawancara dengan Plt Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Bangka Belitung untuk mengkonfirmasi progress laporan warga atas nama sengketa lahan BRI yang telah didaftarkan tiga minggu yang lalu.

“Kami tetap terima laporannya, dan sampai saat ini kami masih terus proses laporan tadi agar bisa berbentuk rekomendasi terkait dugaan maladministrasi dalam penerbitan sertifikat Hak Guna Pakai nomor 00054 milik pihak (JS) yang dikeluarkan oleh Kantor BPN Pangkalpinang,” kata Plt Kantor Perwakilan Ombudsman RI Babel, Nugroho Ardiyanto.(Red/3)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *