Sekum KONI Babar Sarankan Kadispora Babel Refleksi Diri, Kenapa SK Gubernur Tak Kunjung Terbit

  • Whatsapp
Sekretaris Umum KONI Bangka Barat, Bambang Setyabudi.

BANGKA BARAT — Sekretaris Umum KONI Bangka Barat, Bambang Setyabudi angkat bicara menanggapi pernyataan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan  Bangka Belitung ( Babel ), Suharto, yang mempertanyakan keseriusan Pemkab Bangka Barat menjadi tuan rumah Porprov tahun 2022 mendatang.

Menurut Bambang Setyabudi, dari sisi kesiapan infrastruktur venue Porprov, hasil audiensi pihak KONI dengan Pemkab Bangka Barat, tahun 2020 akan dimulai pembangunan lapangan sepakbola dan lintasan atletik yang merupakan cikal bakal stadion utama dengan menggunakan dana APBD Kabupaten Bangka Barat sebesar Rp. 26 milyar.

Muat Lebih

” Selain itu, akan dimulai juga pembangunan GOR dengan dana DIPA 2020 dari APBD Pemprov Babel senilai Rp. 20 milyar, ” ujar Bambang Setyabudi, Jum’at ( 13/12/2019 ) pagi via WhatsApp.

Dia menambahkan, untuk venue – venue milik Unmet PT. Timah, yang direnovasi dan direvitalisasi, saat ini sudah berjalan. Sedangkan untuk blue print
pembinaan prestasi yang menjadi ranah KONI Bangka Barat, akan dimulai tahun 2020.

Namun dia menegaskan, terlepas dari persiapan itu semua, Bambang melihat, secara kolektif ada kegamangan di pihak Pemkab Bangka Barat untuk mempublikasi langkah – langkah yang telah diambil.

Penyebabnya kata dia, hingga sekarang SK Gubernur Provinsi Babel, Erzaldi tentang penetapan dan penunjukan Bangka Barat sebagai tuan rumah Porprov 2022 tak kunjung diterima.

” Sehingga kalau bicara legalitas formalnya sampai sekarang belum ada, dan tentu sangat berpengaruh atas dasar kebijakan – kebijakan yang akan diambil di tingkat Pemda Babar, itu alasan yg mengemuka di tingkat eksekutif Babar,” cetusnya.

Oleh sebab itu tegas Bambang, kalau melihat kembali kepada regulasi dasarnya, bahwa event Porprov itu tanggung jawab Pemprov Babel, seharusnya Kadispora Provinsi Babel, melakukan refleksi birokrasi diri dulu ke dalam, kenapa SK Gubernur belum terbit dan tersampaikan ke Pemda Babar.

” Itu yang harus ia lakukan, bukan berkoar – koar menyatakan Babar tak siap, bahkan menawarkan ke daerah lain. Alih – alih mensuport, turun ke bawah untuk koordinasi ke Pemda Babar pun mungkin belum dilakukan sehingga data yang diterima juga terbatas, yang justru memunculkan bentuk arogansi birokrasi di negeri ini,” tukas Bambang. ( SK )

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *