Kuasa Hukum DK Cabut Permohonan Pra Peradilan

  • Whatsapp
(Kiri-kanan) Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1B Sungailiat, Fatimah, SH. MH, didampingi Raden Narendra Mohni, SH. MH selaku Humas PN Sungaiiat. (Foto istimewa)

BANGKA — Kuasa hukum DK (45), tersangka perkara dugaan pembakaran hutan dan lahan atau Karhutla pada akhir tahun 2019 lalu, dikabarkan mencabut Permohonan Pra Peradilan yang diajukan di Pengadilan Negeri Sungailiat, dengan Register Nomor: 1/Pid Pra/2020/PN Sgl.

Sejatinya, Senin (27/01/2020) hari ini, merupakan sidang lanjutan Permohonan Pra Peradilan itu dengan agenda pembuktian.

Muat Lebih

Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat, melalui Raden Narendra Mohni selaku Humas mengatakan, sidang lanjutan Permohonan Pra Peradilan perkara Karhutla itu dibuka oleh hakim Oloan Exodus Hutabarat, hanya dihadiri pihak Termohon, dan pihak Pemohon tidak hadir.

“Pada awalnya sidang dijadwalkan utk acara pembuktian. Akan tetapi dengan tidak hadirnya (pihak) Pemohon, kemudian Hakim membacakan surat yang diterima oleh bagian PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) PN Sungailiat, yang ditujukan kepada Hakim pemeriksa, dan dikirim serta ditandatangani Pemohon, yang isinya Pemohon mencabut Permohonan Pra Peradilan yang teregister dengan Nomor: 1/Pid Pra/2020/PN Sgl,” ungkap R. Narendra Mohni, Senin siang.

Kemudian, lanjut dia, terhadap hal tersebut hakim menanyakan kepada Termohon, perihal pencabutan Permohonan Pra Peradilan yang dikirim oleh Pemohon. Yang mana Termohon tidak berkeberatan apabila Pemohon mencabut Pernohonan Pra Peradilannya.

“Kemudian Hakim membacakan penetapan yang pada pokoknya, mencabut Permohonan Pra Peradilan yang diajukan oleh Pemohon,” bebernya.

Terpisah, Kapolres Bangka AKBP Aris Sulistyono, menanggapi dengan santai kabar dicabutnya Permohonan Pra Peradilan oleh pihak Pemohon.

“Intinya, Polres Bangka tetap profesional dalam menangani kasus Karhutla,” ujarnya.

Sementara kuasa hukum DK, hingga berita ini diturunkan masih diupayakan konfrmasinya.

DK ditetapkan tersangka oleh penyidik Satuan Reskrim Polres Bangka, lantaran diduga melakukan pembakaran di lahan miliknya, di Desa Air Anyir, Kecamatan Merawang, akhir 2019 lalu.

Selain itu, DK diduga menggarap lahan di kawasan hutan produksi menggunakan alat berat, tanpa izin dari pejabat berwenang.

Informasi yang berhasil dihimpun, tersangka DK dijerat Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan, atau Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, dengan ancaman hukuman penjara diatas lima tahun. (Red)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *