WALHI Desak Pemprov Babel Hentikan Aktivitas Tambang dan Perkebunan Monokultur Skala Besar Di Pulau Lepar

  • Whatsapp

PANGKALPINANG — Bentang kebijakan industri ekstraktif yang secara terus menerus mengeksploitasi sumber daya alam di pulau-pulau kecil harus dihentikan. Tenggelamnya 2 pulau kecil di kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatra Selatan di tahun 2019 (sumber: Catatan Akhir Tahun dan Tinjauan Lingkungan Hidup WALHI Sumsel 2019), semakin memperkuat bukti bahwa kerusakan lingkungan hidup telah mempercepat laju perubahan iklim yang memicu terjadinya pemanasan global, dan mengakibatkan naiknya permukaan air laut.

Tidak menutup kemungkinan peristiwa yang sama akan terjadi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Bangka Belitung seiring dengan perubahan bentang alamnya. Buruknya tata kelola sumber daya alam telah membuka jalan bagi massifnya alih fungsi hutan dan lahan untuk pertambangan dan HGU perkebunan monokultur skala besar, dan diduga kuat telah menyimpang dari prinsip perencanaan tata ruang, daya dukung dan daya tampung lingkungan sehingga melipatgandakan akumulasi kerusakan lingkungan hidup di Kepulauan ini.

Muat Lebih

“Ada 577 pulau-pulau kecil di Babel. Dari jumlah tersebut, 29 pulau berpenghuni. Undang-undang secara tegas melarang adanya kegiatan eksploitatif terhadap pulau-pulau kecil, termasuk alih fungsi hutan skala luas dan aktivitas pertambangan”, ujar Jessix dalam keterangan rilisnya, Senin (27/1).

Direktur Eksekutif WALHI Bangka Belitung ini lebih lanjut menerangkan, sebagai contoh aktivitas pertambangan dan HGU perkebunan sawit skala besar di pulau Lepar, Kabupaten Bangka Selatan. Terdapat IUP Produksi timah seluas 375 hektar di pulau ini. Tidak kurang dari 8 sumber mata air di sekitar IUP. Di sisi yang lain terdapat juga HGU perkebunan sawit skala besar seluas 8.199,25 hektar. Jika dilihat dari luasan pulau Lepar yang hanya 16.930 hektar. Artinya, setengah dari tata ruang Pulau Lepar telah dibebani izin Korporasi, dan sangat bertolak belakang dengan program Reforma Agraria presiden Joko Widodo.

Keadaan tersebut sangat riskan mengingat ada 4 desa administratif yaitu desa Penutuk, desa Tanjung Sangkar, desa Kumbung dan desa Tanjung Labu di Pulau ini. Fakta ini belum lagi dioverlay dengan luas kawasan hutan (termasuk flora dan fauna endemik),DAS dan jumlah KK dan jiwa yang terdampak langsung oleh aktivitas Korporasi tersebut.Tentunya bagi masyarakat setempat, sumber mata air sangatlah penting bagi penghidupan mereka.

“Ketika pulau ini dieksploitasi, patut diduga sumber mata air ini menjadi rusak, penurunan permukaan tanah dan juga hilangnya lahan untuk sumber pangan. Begitu pun dengan habitasi flora dan fauna endemik di pulau ini. Terbitnya IUP produksi timah dengan nomor SK: 188.45/222/DPE/2010 dan HGU perkebunan sawit dengan nomor SK : 32/HGU/BPN/2000 di pulau Lepar sangat kita sesalkan mengingat pulau-pulau kecil sangat rentan, terutama menyangkut keselamatan rakyat dan keseimbangan ekologi di kawasan ini,” tutur Jessix.

WALHI Babel meminta Pemprov Babel untuk tidak tinggal diam menyikapi persoalan ini. Artinya upaya-upaya penyelamatan dan pemulihan segera harus dilakukan. Solusi yang tepat tentunya dengan menghentikan aktivitas korporasi, meninjau kembali izin-izin yang telah ada, dan melakukan pemulihan di wilayah tersebut dalam mengantisipasi perubahan iklim dan ancaman bencana ekologis. Pemprov Babel secara aktif, arif dan bijak harus mendukung upaya-upaya keselamatan rakyat dan pemulihan lingkungan hidup di tengah krisis ekologis yang terjadi di Bangka Belitung.

Terkait persoalan tersebut WALHI Babel menilai, momentum pembahasan raperda RZWP3K Provinsi Babel harus secara tegas memberikan perlindungan dan penyelamatan terhadap ruang hidup dan sumber penghidupan rakyat pesisir, melakukan mitigasi bencana kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana perintah undang-undang No.27 tahun 2007 junto UU No. 1 tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta peraturan pemerintah No.64 tahun 2010 tentang mitigasi bencana wilayah pesisir dan pulau kecil.

“Pasal 23 UU No.1 tahun 2014 jelas-jelas memerintahkan bahwa pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya diprioritaskan untuk 9 kepentingan: Konservasi, Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan, Budi Daya Laut, Pariwisata, Usaha Perikanan dan Kelautan serta Industri Perikanan Secara Lestari, Pertanian Organik, Peternakan, Pertahanan dan Keamanan Negara,” pungkas Jessix menutupi keterangannya. (Rilis)

Sumber: Jessix Amundian
(Direktur Eksekutif WALHI Kep.Bangka Belitung)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *