Menuju Wartawan Profesional

  • Whatsapp

Oleh: ROMLAN

PERS terdiri dari dua komponen utama, yaitu media dan wartawan. Media tanpa wartawan tidak akan ada berita. Wartawan tanpa media itu abal-abal. Demikian dikutip dari mantan Ketua Dewan Pers, Bagir Manan, yang dimuat sejumlah media massa.

Muat Lebih

Di sini penulis ingin membahas tentang menuju wartawan yang professional, agar bisa menghasilkan produk berita yang berkualitas. Maka seorang wartawan sangat penting memahami komponen dan elemen jurnalistik, yang sesungguhnya sudah dilakukan oleh wartawan setiap harinya.

Hal ini juga diperlukan bagi wartawan yang akan mengikuti Uji Kompetensi Wartawan atau UKW. Perlu dipahami, bahwa UKW hanyalah rekonstruksi ulang dari pekerjaan wartawan sehari-hari. Jadi, jika calon peserta UKW memang betul-betul wartawan, dipastikan akan berhasil dalam UKW, dan keluar dengan status WARTAWAN KOMPETEN.

Untuk diketahui, bahwa regulasi tentang UKW sudah berubah, seiring berjalannya waktu dan perkembangan teknologi informasi, juga kebutuhan publik. Pertama, Peraturan Dewan Pers Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Kompetensi Wartawan, yang disahkan pada tanggal 2 Februari 2010 di Jakarta. Kedua, Peraturan Dewan Pers Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Sertifikasi Wartawan. Kekinian, Peraturan Dewan Pers Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Standar Kompetensi Wartawan. Lahirnya Peraturan Dewan Pers Nomor 1 Tahun 2018 itu, merupakan hasil analisa dan evaluasi terhadap 8 tahun pelaksanaan UKW.

Informasi penting lainnya yang perlu diketahui dan dipahami wartawan adalah, bahwa Dewan Pers adalah representasi dari seluruh masyarakat pers, yang terdiri dari para praktisi dan akademisi di bidang pers. Oleh karena itu, semua regulasi yang disahkan oleh Dewan Pers, itu sudah melalui proses kajian dan pembahasan yang cukup panjang dan rumit, baru kemudian disahkan menjadi peraturan atau pedoman bagi masyarakat pers. Regulasi yang dibuat bukan untuk membatasi hak seseorang untuk menjadi wartawan, atau membatasi kebebasan pers, tetapi tujuannya utamanya untuk melindung masyarakat, wartawan, serta menjaga kehormatan pers itu sendiri.

Sesuai job desknya, wartawan dibagi menjadi 3 jenjang kewartawanan. Wartawan Muda, Wartawan Madya, dan Wartawan Utama. Wartawan sudah diperjelas pada ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers yang berbunyi, “Wartawan adalah orang yang secara teratur melakukan kegiatan jurnalistik”. Sementara pekerjaan wartawan itu meliputi 6M, yaitu merencanakan, mencari, memperoleh, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi kepada publik dalam bentuk gambar, tulisan, suara, atau dengan gambar dan suara.

Ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers menyebutkan, “Wartawan memiliki dan mentaati Kode Etik Jurnalistik”. Kode Etik Jurnalistik adalah “himpunan etika profesi kewartawanan”. Kode Etik Jurnalistik terdiri dari 11 Pasal, disahkan oleh Dewan Pers bersama Masyarakat Pers pada hari Selasa, tanggal 14 Maret 2006. Wartawan selain dibatasi oleh ketentuan hukum seperti Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999, juga harus berpegang kepada Kode Etik Jurnalistik, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait pers.

Ada tiga hal mendasar yang membedakan Pers dengan Media Sosial. Pertama, Pers berbadan hukum, dan Media Sosial tidak berbadan hukum. Kedua, dalam hal berhadapan hukum, Pers diwakili oleh penanggungjawabnya, sedangkan Media Sosial tanggung jawab masing-masing pemilik akun. Ketiga, Pers tunduk kepada Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, sedangkan Media Sosial tunduk kepada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik berikut perubahannya.

Pers adalah Pilar Keempat Demokrasi. Kemerdekaan Pers dibuktikan dengan tidak adanya perbedaan warna kulit, suku, ras, agama, dan jenjang pendidikan, dan status sosial. Selagi seseorang bisa membaca dan menulis, memahami unsur-unsur mekanisme jurnalistik, memahami hukum dan etika jurnalistik, maka siapapun bisa menjadi wartawan. Kemerdekaan pers juga dijamin sebagai hak asasi warga negara. Tidak ada ketentuan yang membatasi seseorang untuk menjadi wartawan. Pers bebas dari tindakan pencegahan, pelarangan, dan atau penekanan, termasuk dari pemilik modal, agar hak masyarakat untuk memperoleh informasi terjamin. Kemerdekaan pers adalah kemerdekaan yang disertai kesadaran akan pentingnya penegakan supremasi hukum yang dilaksanakan oleh pengadilan, dan tanggung jawab profesi yang dijabarkan dalam Kode Etik Jurnalistik, serta sesuai dengan hati nurani insan pers.

Perlindungan hukum terhadap wartawan berupa jaminan perlindungan dari Pemerintah dan atau masyarakat kepada wartawan dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Wartawan karena profesinya, berhak untuk menolak mengungkapkan identitas narasumber yang harus dirahasiakannya. Tujuan utama Hak Tolak adalah agar wartawan dapat melindungi sumber-sumber informasi, dengan cara menolak menyebutkan indentitas sumber informasi. Hal tersebut dapat digunakan jika wartawan dimintai keterangan oleh pejabat penyidik, dan atau diminta menjadi saksi di pengadilan. Hak tolak dapat dibatalkan demi kepentingan dan keselamatan negara atau ketertiban umum, yang dinyatakan oleh pengadilan.

Pada tanggal 9 Februari 2019, tepatnya saat puncak Hari Pers Nasional 2019 di Surabaya, Jawa Timur, Dewan Pers telah mengesahkan Peraturan Dewan Pers Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pemberitaan Ramah Anak atau disingkat PPRA. Lahirnya PPRA ini, lantaran ketentuan Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik sudah tidak relevan dengan regulasi terbaru terkait kasus anak berhadapan hukum.

Pasal 5 KEJ “Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.

Penafsiran

a. Identitas adalah semua data dan informasi yang menyangkut diri seseorang yang memudahkan orang lain untuk melacak.

b. Anak adalah seorang yang berusia kurang dari 16 tahun dan belum menikah.

Pasal 5 KEJ hanya melarang membuka identitas anak korban kejahatan asusila, dan anak pelaku kejahatan. Lalu bagaimana dengan anak yang menjadi saksi suatu peristiwa pidana? Bolehkah identitas anak itu disiarkan?

Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan jelas dan tegas melarang identitas anak berhadapan hukum dipublikasikan. (https://www.balitbangham.go.id/po-content/peraturan/uu%20no.%2011%20tahun%202012%20tentang%20sistem%20peradilan%20pidana%20anak.pdf)

Pasal 19

(1) “Identitas Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik.

(2) Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi nama Anak, nama Anak Korban, nama Anak Saksi, nama orang tua, alamat, wajah, dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi.

Ketentuan Pasal 97 Undang- Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, “Setiap orang yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”.

Ketentuan Pasal 5 KEJ yang melarang membuka identitas korban kejahatan asusila dan identitas anak pelaku kejahatan yang belum berusia 16 tahun atau belum menikah, merujuk pada KUHPidana dan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Pasal 5 KEJ itu sudah tidak relevan dengan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau SPPA, dan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dalam Undang-Undang ini, anak yang dimaksud adalah orang yang belum berusia 18 tahun. (https://www.kpai.go.id/hukum/undang-undang-republik-indonesia-nomor-35-tahun-2014-tentang-perubahan-atas-undang-undang-nomor-23-tahun-2002-tentang-perlindungan-anak)

Fakta membuktikan, banyak wartawan yang gagal dalam mengikuti uji kompetensi. Terutama wartawan jaman now, yang menjadi wartawan secara instan tanpa melalui proses penjaringan, training, dan lain sebagainya. Mayoritas itu terjadi pada wartawan media siber yang baru dibentuk.

Rata-rata peserta yang gagal pada mata uji 1, yaitu Memahami dan Melaksanakan Kode Etik Jurnalistik dan Hukum / Undang-Undang / Peraturan Terkait Pers. Kurangnya pemahaman wartawan tentang hukum, etika, dan peraturan terkait pers, akan menghasilkan berita atau informasi yang tidak akurat, tidak berimbang, provokatif, tendensius, menghakimi, yang pastinya akan merugikan pihak lain.

Kelemahan wartawan jaman now lainnya, mayoritas tidak pernah membuat dan mengusulkan rencana liputan, tidak pernah mengikuti rapat redaksi, tidak pernah belajar membuat dan menyunting berita, tidak mempelajari hukum dan etika terkait pers. Setelah mendapat ID Card dan Surat Tugas dari kantor medianya, langsung turun ke lapangan untuk liputan.

Tapi harus diakui, begitulah dinamika pers dan wartawan jaman now. Membentuk wartawan yang profesional bukan saja menjadi tanggung jawab Dewan Pers atau organisasi profesi wartawan, namun menjadi tanggung jawab bersama sebagai insan pers. (***)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *