Oknum Panitia PIP, Diduga Pungut Uang Masuk Dari Pemilik Ponton

  • Whatsapp
Gambar: ilustrasi PIP

BANGKA — Sejumlah oknum yang mengatasnamakan panitia, diduga memanfaatkan Surat Perintah Kerja atau SPK untuk operasional Ponton Isap Produksi atau PIP, untuk kepentingan atau keuntungan panitia itu sendiri. SPK tersebut diterbitkan oleh PT Timah Tbk kepada mitranya, untuk legalitas menambang timah di sejumlah lokasi di Kabupaten Bangka.

Kelompok yang menyebut dirinya panitia itu, diduga mengambil pungutan yang disebut uang masuk atau uang bendera, dari pemilik ponton yang ingin menambang timah di lokasi terbitnya SPK tersebut.

Muat Lebih

Uang masuk atau uang bendera yang dipungut dari pemilik ponton itu bervariasi. Di salah satu lokasi di wilayah Kecamatan Belinyu, contohnya, pemilik ponton wajib membayar uang masuk kisaran 2-5 juta rupiah per unit ponton. Jumlah unit PIP sesuai SPK hanya tiga unit. Tapi di lokasi, terdapat ratusan unit PIP.

Bahkan beberapa di antaranya, banyak yang tidak memenuhi standarisasi PIP, terutama terkait Keamanan dan Keselamatan Kerja atau K3.

Di lokasi lainnya, masih di wilayah Kecamatan Belinyu, jumlah unit PIP sesuai SPK hanya lima unit. Namun menurut pengakuan panitianya, jumlah PIP yang menambang timah di lokasi SPK mereka mencapai 78 unit.

Untuk yang 3-5 unit PIP sesuai SPK itu mungkin legal. Bagaimana dengan PIP lainnya, yang unitnya lebih dari jumlah PIP dalam SPK?

Belum ada keterangan resmi dari pihak berwenang, apakah oknum panitia itu punya hak dan wewenang untuk mengambil uang masuk atau uang bendera dari pemilik ponton yang hendak menambang timah di lokasi yang diterbitkan SPK-nya tersebut?

Namun pada akhir Januari lalu, Polsek Belinyu dikabarkan sudah meminta klarifikasi kepada sejumlah panitia atau pengurus PIP mitra PT Timah, yang menambang timah di salah satu lokasi di Belinyu.

Ha, salah satu panitia, tak menampik dirinya dipanggil untuk memberikan klarifikasi oleh Polsek Belinyu, terkait dugaan pungutan uang masuk atau uang bendera PIP tersebut.

“Iya, memang benar tadi sore dipanggil. Tapi sudah selesai, tidak perlu diperpanjang lagi,” ujar Ha via ponselnya, belum lama ini.

Dikonfirmasi Selasa (03/03/2020) siang, Kapolsek Belinyu AKP Ricky Dwiraya Putra menyatakan, akan menyelidiki kabar tersebut.

“Saya koordinasi dulu sama PT Timah yang keluarkan ijin SPK. Untuk yang lainnya, saya akan laksanakan penyelidikan dulu,” kata AKP Ricky Dwiraya Putra, mewakili Kapolres Bangka AKBP Aris Sulistyono.

Redaksi berupaya mengkonfirmasi perihal kabar tersebut kepada Humas PT Timah Tbk. Namun hingga berita ini diturunkan, belum diperoleh tanggapannya. (Red)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *