Pemegang SPK Buka Suara: Panitia Buat Aturan Sendiri

  • Whatsapp
Gambar ilustrasi

BANGKA — Pemerintah sudah membuat aturan tentang pungutan di sektor pertambangan. Aturan tersebut tentunya berlaku umum secara nasional. Selain pungutan sesuai peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, patut diduga pungutan tersebut illegal.

Namun di Provinsi Bangka Belitung, sekelompok orang yang menamakan dirinya sebagai panitia, dengan sewenang-wenang membuat aturan sendiri, kemudian mengambil pungutan dari pemilik Ponton Isap Produksi atau PIP yang akan menambang timah di sejumlah lokasi, khususnya di Kecamatan Belinyu.

Muat Lebih

Salah satu direktur perusahaan mitra PT Timah Tbk, Ji, mengakui jika perusahaan miliknya telah diberikan Surat Perintah Kerja atau SPK untuk operasional Ponton Isap Produksi di perairan pantai Pulau Punai, Kelurahan Mantung, Kecamatan Belinyu. Namun dia membantah dirinya terlibat dalam kepanitiaan yang melakukan pungutan uang bendera atau uang masuk dari pemilik ponton.

“(Soal pungutan uang bendera) Tanya panitialah. Ku hanya menjembatani masyarakat Pulau Punai yang mau kerja. Gak ada hubungan CV (perusahaan) sama pungutan-pungutan itu,” ungkapnya belum lama ini.

Sementara informasi yang diterima redaksi, oknum panitia pengelola di lokasi Pulau Punai memungut uang bendera atau uang masuk kisaran tiga juta rupiah per ponton, dari pemilik atau pengurus Ponton Isap Produksi.

Menurut Ji, panitia PIP itu merupakan warga setempat. Setelah panitia terbentuk, aturan wajib bayar uang bendera atau uang masuk itu dibuat sendiri oleh panitia. Ironisya, diduga pungutan illegal tersebut sepengetahuan perangkat pemerintahan setempat.

“Setelah panitia itu terbentuk, mereka buat aturan sendiri seperti itu. Uang bendera itu diterima oleh panitia, disaksikan oleh Kaling, RT. Dapatnya segini, dibagi-bagilah ke warga. Itu memang aturan yang ditetapkan (panitia), maka gak berani kalau tidak disaksikan (oleh perangkat setempat),” bebernya.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan atau pernyataan resmi dari oknum panitia PIP tersebut. Demikian juga dengan pihak PT Timah Tbk, selaku pemilik Izin Usaha Pertambangan yang memberikan Surat Perintah Kerja kepada perusahaan mitranya, hingga kini belum menanggapi upaya konfirmasi redaksi media ini. (Red)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *