4 RAPERDA DISAHKAN MENJADI PERDA BANGKA

  • Whatsapp

=>18 RAPERDA DITETAPKAN DALAM PROPEMPERDA 2017

Bacaan Lainnya

KABARBANGKA.COM — Bupati Bangka, H. Tarmizi H. Saat bersama pimpinan DPRD Bangka menandatangani persetujuan 4 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) menjadi Perda Kabupaten Bangka dan 18 RAPERDA Kabupaten Bangka ditetapkan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) tahun 2017, Sabtu (24/11/2016) di ruang rapat paripurna DPRD Bangka.

Dalam rapat paripurna yang dihadiri 20 anggota DPRD Bangka dan 3 pimpinan DPRD Bangka, Sekda Bangka, perwakilan Polres Bangka, Lanal, Lapas, Ketua KPUD Bangka, dan para kepala SKPD Bangka tersebut, dijelaskan bahwa 4 Raperda yang disahkan menjadi Perda adalah Raperda tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Raperda tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak lalu Lintas, Raperda tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Bangka Nomor 4 Tahun 2010 tentang BEA Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Raperda tentang perlindungan Sumber Air Baku.

‘’Atas nama Pemkab Bangka mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setingi-tinggi kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Bangka, Panitia Khusus, fraksi-fraksi dewan, dan segenap anggota dewan atas segala kinerja dan segenap kemampuan yang dicurahkan dalam membahas ke-4 Raperda ini. Sehingga secara formil dan materil dapat diberlakukan sebagai Perda Kabupaten Bangka,’’ungkap Bupati Bangka saat menyampaikan pendapat akhir dan kata sambutannya pada rapat paripurna kemarin.

Untuk 18 Raperda yang ditetapkan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) tahun 2017 terdiri dari 16 usulan eksekutif/bupati dan 2 usulan legislative/DPRD.

Adapun 16 Raperda tersebut adalah Raperda tentang penataan desa, Raperda tentang penghapusan pajak daerah dan retribusi daerah, Raperda tentang perubahan atas Perda Bangka nomor 10 tahun 2008 tentang pengelolaan keuangan daerah, Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2016, Raperda tentang penetapan penyertaan modal Pemkab Bangka pada PDAM Tirta Bangka, Raperda tentang pengelolaan air limbah domestic, Raperda tentang perubahan APBD tahun anggaran 2017, Raperda tentang rencana detail tata ruang kawasan strategis dan peraturan zonasi Kecamatan Merawang, Raperda tentang perubahan atas Perda Bangka nomor 13 tahun 2006 tentang penyertaan modal daerah pada badan usaha, Raperda tentang rencana pencegahan dan peningkatan kualitas pemukiman kumuh perkotaan (RP2KPKP) Kabupaten Bangka, Raperda tentang APBD tahun anggaran 2018, Raperda tentang perubahan atas Perda Bangka nomor 5 tahun 2010 tentang pajak daerah, Raperda tentang pembubaran PD BGM, Raperda tentang pendirian, pengelolaan dan organ PDAM Tirta Bangka, Raperda tentang pencabutan Perda Kabupaten Bangka, dan Raperda tentang perubahan kedua atas Perda Bangka nomor 6 tahun 2011 tentang retribusi perizinan tertentu.

Sedangkan 2 Raperda yang diusulkan legislative/DPRD Bangka adalah Raperda tentang tanggung jawab social dan lingkungan perusahaan di Kabupaten Bangka, serta Raperda tentang penyelenggaraan perlindungan dan pelayanan kesejahteraan social penyandang Disabilitas.

‘’Penyusunan dan penetapan PROPEMPERDA ini didasarkan dengan skala prioritas, terencana, terpadu dan sistematis yang rutin dilakukan setiap tahun. Dengan ditetapkannya ke-18 Raperda ini, maka terbentuk skala prioritas berdasarkan kebutuhan dan tuntutan pembentukan Perda dalam rangka mewujudkan sistem hukum yang berlaku di Daerah, untuk mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kemasyarakatan,’’jelas Bupati Bangka. (Edo/Junialdi/Humas)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan