ASN PEMKAB BANGKA DIBEKALI PENEGAKAN HUKUM TIPIKOR

  • Whatsapp

DSC_0152 DSC_0158

KABARBANGKA.COM — Sebanyak 50 peserta mengikuti sosialisasi penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, yang diselenggarakan Biro Hukum PemroV Kepulauan Bangka Belitung.

Bacaan Lainnya

Para peserta merupakan PNS di lingkungan Pemkab Bangka, Kepala Desa dan Perangkat Desa serta peseta lainnya.

Sosialisasi dibukA Bupati Bangka diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Bangka Drs. Arman, Selasa (6/9) di ruang rapat Bina Praja Kantor Bupati Bangka.

Asiten Pemerintahan dan Kesra Arman mengharapkan melalui sosialisasi terkait dengan penegakan hukum tipikor, akan menambah wawasan dan pemahaman para pegawai di lingkungan Pemkab Bangka serta aparatur pemerintah desa.

Dijelaskannya, dengan mengetahui aturan perundang – undangan aparatur pemerintah Kabupaten Bangka akan menjalankan tugas sesuai dengan aturan sehingga tidak melanggar hukum.

Kepala Biro Hukum Pemprov Kepulauan Bangka Belitung Maskupel Bakri mengatakan, sosialisasi penegakan hukum tipikor dilaksanakan di 7 kabupaten Kota dalam wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Dijelaskannya, permasalahan tindak pidana korupsi merupakan permasalahan yang penting harus diketahui Aparatur Sipil Negara ( ASN ) di tingkat manapun.

“ Setiap ASN akan bersentuhan dengan permasalahan tipikor dan permasalahan hukum lainnya, untuk itu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memandang perlu melakukan sosialisasi di kabupaten kota,” jelasnya.

Sosialisasi yang dilakukan biro Hukum Pemprov Kepulauan Bangka Belitung akan ditingkatkan di tahun mendatang hingga ke tingkat Kecamatan.

“ Tahun 2016 baru disetujui pelaksanaannya di tingkat Kabupaten dan Kota, terkait dengan penegakkan hukum tindak pidana korupsi,” ujar Maskupel.

Menurutnya, sebagai ASN harus mengetahui rambu – rambu ketentuan hukum dalam melaksanakan fungsinya, sehingga dalam melaksanakan tugas tidak menghadapi permasalahan hukum sehingga menjadi tersangka, terdakwa hingga terpidana.

Perlindungan secara hukum bagi ASN sudah diatur dalam UU No, 5 tahun 2014 tentang ASN, sehingga setiap ASN harus mendapatkan perlidungan hukum.

“ ASN atau PNS yang menghadapi permasalahan hukum, merupakan kewajiban pemerintah memberikan bantuan hukum,” ujarnya.

Diharapkannya, di setiap Pemerintah kabupaten dan kota di Bangka Belitung di bentuk Lembaga Bantuan Hukum Korpri, sehingga mempermudah ASN yang ingin mendapatkan batuan hukum dari permasalahan hukum yang dihadapi.

Sosialisasi penegakan hukum tindak pidana korupsi menghadirkan nara sumber dari Polda Kepulauan Bangka Belitung, Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung dan Biro Hukum Pemprov kepulauan Bangka Belitung. (Rus/humas)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan