Bagaimana Nasib Masyarakat Yang di PHK?

  • Whatsapp
Muhammad Agum Parmana

Penulis : Muhammad Agum Parmana
(Mahasiswa STISIPOL Pahlawan 12 Sungailiat Bangka)

Ratusan pusat perbelanjaan terkena dampak pandemi COVID-19 di Indonesia. Ada yang tutup total sementara, tutup sebagian, dan membatasi jam operasional. Hal itu dilakukan untuk membantu menekan penyebaran virus Corona dan menaati pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di sejumlah daerah.

Jumlah pengangguran akibat dampak ekonomi pandemi virus Corona (COVID-19), semakin meningkat karena banyaknya Pemutusan Hubungan Kerja ( PHK) dari perusahaan. Angka PHK terus bertambah jelang Lebaran Idul Fitri. Lalu, apakah karyawan yang terkena PHK tetap berhak mendapatkan THR dari perusahaan? Merujuk pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016, karyawan yang telah bekerja lebih dari 12 bulan berhak mendapatkan THR sebesar 1 bulan upah.

Sementara untuk masa kerja kurang dari 12 bulan (minimal 1 bulan), berhak mendapatkan THR yang besarannya dihitung secara proporsional sesuai dengan lamannya bekerja di perusahaan bersangkutan. Untuk pekerja yang terlanjur terkena PHK sebelum tanggal pencairan THR sesuai waktu yang ditetapkan perusahaan, maka pekerja berhak menagih hak THR-nya kepada perusahaan yang telah memberhentikan karyawan tersebut.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016. Artinya, seorang pekerja di-PHK dalam kurun waktu 30 hari sebelum hari raya keagamaan, maka pekerja bersangkutan tetap mendapatkan hak THR dan meminta ke perusahaan untuk mendapatkan haknya. Sebaliknya, bagi pekerja yang terkena PHK lebih lama dari 30 sebelum hari raya keagamaan, maka hak atas THR telah gugur.

Sebanyak 10,6 persen di antaranya atau sekira 160 ribu orang kehilangan pekerjaan karena PHK, sedangkan 89,4 persen lainnya karena dirumahkan. Jumlah pekerja yang di-PHK sebanyak 160.067 pekerja dari 24.225 perusahaan. Sedangkan yang dirumahkan sebanyak 1.080.765 pekerja dari 27.340 perusahaan. Pemerintah sendiri sudah berusaha membaca tren PHK yang akan meroket karena pandemi COVID-19. Pada 16 Maret lalu, saat mengumumkan kebijakan work from home (WFH), Presiden Joko Widodo juga tegas menginstruksikan pada pengusaha untuk jangan sampai ada PHK.

Namun, gelombang itu tak terelakkan. Berdasarkan Organisasi Buruh Dunia (ILO), sekira 2,7 miliar pekerja di seluruh dunia terdampak efek ekonomi pandemi COVID-19. Bentuknya, mulai dari pengurangan jam kerja, dirumahkan, cuti tanpa gaji, hingga PHK. Ada empat sektor terdampak paling buruk menurut ILO: perdagangan ritel dan grosir, manufaktur, real estate, serta transportasi dan restoran.

Ada sekira 1,25 miliar pekerja di sektor-sektor itu yang terpukul pandemi atau setara 38 persen dari total tenaga kerja global. Menurut ILO, krisis ini paling parah sejak Perang Dunia II karena angka kehilangan pekerjaan bertambah pesat dan diprediksi terus bertambah. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah menyatakan angka 150.000-an pekerja kena PHK selama pandemi Covid-19, diklaim masih cukup baik karena jumlah pekerja yang dirumahkan tanpa penetapan PHK masih lebih banyak.

Pemerintahan Presiden Joko Widodo ( Jokowi) PUN melakukan berbagai upaya agar jumlah pemutusan hubungan kerja ( PHK) bisa ditekan sekecil mungkin di tengah wabah virus Corona atau COVID-19. Merebaknya virus yang bermula dari Kota Wuhan di China ini membuat banyak negara melakukan langkah pembatasan aktivitas warganya, termasuk di Indonesia. Diperkirakan, ada sekitar 4 juta pekerja yang terancam kehilangan pekerjaan di tengah kondisi ekonomi yang sulit ini. Bagi karyawan yang sudah terlanjur terkena kebijakan PHK perusahaan, pemerintah juga sudah menyusun skema untuk meringankan beban para pekerja tersebut.

Lima bentuk pelanggaran yang di lakukan perusahaan : 1. Perusahaan melakukan PHK dengan alasan pandemi tapi tidak membayarkan hak pesangon. 2. pemotongan gaji sepihak tanpa ada perundingan. 3. Karyawan diminta masuk ke kantor tanpa perlindungan yang cukup. 4. Karyawan diminta masuk ke kantor tapi gaji dipotong. dan 5. Karyawan dipersilakan kerja dari rumah tapi dihitung cuti.

5 langkah Pemerintah untuk mengatasi nasib masyarakat yang terkena dampak COVID-19.

1. Kartu Prakerja.
Pemerintah telah membuka pendaftaran Kartu Prakerja. Cara mendapatkan Kartu Prakerja bisa dilakukan secara online. Meski diprioritaskan bagi mereka yang berstatus pengangguran dan korban PHK, program ini juga terbuka untuk karyawan dan wirausahawan.

Para peserta yang terdaftar akan menerima bantuan uang sebesar Rp 3.550.000 untuk biaya pelatihan dan insentif. Syarat Kartu Prakerja adalah Warga Negara Indonesia (WNI), usia minimal 18 tahun, dan sedang tidak mengikuti pendidikan formal. Ada beberapa pilihan pelatihan yang bisa diambil sesuai dengan minat peserta Kartu Prakerja 2020. Tujuan pelatihan, yakni memberikan keterampilan yang bisa digunakan untuk kebutuhan industri maupun berwirausaha. Beberapa alternatif pelatihan antara lain cara berjualan secara online, menjadi fotografer, menguasai aplikasi komputer, kursus bahasa, keterampilan perawatan kecantikan, menjadi pelatih kebugaran, cara mendapatkan penghasilan dari media sosial, dan lain-lain.

2. Insentif untuk korban PHK Melalui BP Jamsostek, pemerintah masih menggodok skema pemberian insentif bagi pekerja korban PHK. Rencananya, setiap pekerja korban PHK akan diberikan insentif sebesar Rp 1 juta hingga Rp 5 juta untuk 3 bulan. Dikutip dari Kontan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan korban PHK akibat dampak corona bakal mendapatkan bantuan berupa santunan sekaligus pelatihan. Santunan oleh BPJamsostek itu pun berbeda dengan program Kartu Prakerja.

3. Terbitkan surat utang Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan salah satu upaya yang akan dilakukan pemerintah adalah penerbitan surat utang khusus untuk memberikan pembiayaan kepada pelaku usaha UMKM. Sebab, industri ini menjadi salah satu sektor yang paling terdampak pandemik virus corona.

4. Insentif untuk pekerja medis Pemerintah bakal memberikan asuransi sekaligus insentif kepada tenaga medis yang menangani pasien virus Corona (COVID-19). Hal tersebut sesuai dengan permintaan Presiden Joko Widodo lantaran tenaga medis telah menjadi garda terdepan penanganan virus Corona. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, nantinya anggaran yang dialokasikan untuk asuransi dan insentif tenaga medis berkisar berkisar Rp 3,1 triliun sampai Rp 6,1 triliun.

5. Kepastian THR Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan, aturan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015, tentang Pengupahan. Di beleid tersebut mengatur bahwa perusahaan wajib membayarkan THR pekerja atau buruh selambatnya 7 hari sebelum perayaan hari keagamaan.

Namun, di saat kondisi wabah virus Corona (COVID-19) ini menurut dia, jalan keluarnya adalah berkomunikasi antar pengusaha dengan para pekerja atau buruh. Kalau Diminta Menalangi THR, Pemerintah Sudah Babak Belur Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengingatkan pengusaha untuk membayarkan THR. Sebab, membayar THR merupakan kewajiban perusahaan yang tertuang di dalam undang-undang. (*)

Pos terkait