oleh

Bawaslu Bateng Sosialisasikan Bahaya Politik Uang Kepada Pengurus PKK Lubuk Besar

BANGKA TENGAH — Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah bersama Panwaslu Kecamatan Lubuk Besar, menggelar kegiatan sosialisasi pengawasan Pilkada Tahun 2020 terhadap Anggota PKK, dengan tajuk “Peran Aktif PPK dalam pengawasan tahapan Pilkada 2020 Kabupaten Bangka Tengah di Tengah Pandemi Covid-19” di Gedung Serba Guna Kecamatan Lubuk Besar ini Jum’at (20/11/) lalu.

Ketua Panwaslu Kecamatan Lubuk Besar Bahri mengatakan, Pilkada Serentak Tahun 2020 saat ini merupakan Pilkada yang bersejarah, karena pelaksanaannya berada pada masa pandemi Covid-19.

“Karena pelaksanaan Pilkada ini berada di masa pandemi diharapkan masyarakat dapat menerapkan protokol kesehatan, dalam berpartisipasi pada Pilkada Serentak tahun 2020 di Kabupaten Bangka Tengah,” ujarnya Senin 23/11 di Lubuk Besar.

Dikatakan Bahri, kegiatan sosialisasi ini merupakan kegiatan lanjutan dari program pengawasan partisipatif Bawaslu Kabupaten Bangka Tengah di 6 (enam) Kecamatan.

“Tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk mensosialisasikan kepada Ibu – Ibu PKK dalam rangka penguatan pengawasan partisipatif di akar rumput dengan peran dari Ibu – Ibu PKK sebagai pembina masyarakat, khususnya tingkat keluarga,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Kabupaten Bateng Robianto berkata, peran Ibu PKK sangat besar dalam hal memberikan pengaruh positif kepada masyarakat, sehingga diharapkan sangat efektif untuk ikut berperan dalam pencegahan pelanggaran di akar rumput melalui pendekatan keluarga.

“Kami harap Ibu–Ibu PKK ini dapat membantu kami pengawas pemilihan untuk mensosialisasikan kepada masyarakat, minimal kepada keluarga masing–masing mengenai hal – hal yang menjadi larangan dalam Pilkada ini, seperti politik uang, netralitas ASN, Kepala Desa, Perangkat Desa. Ketika kita melakukan pencegahan politik uang di keluarga, kami yakin hal ini bisa menjadi gerakan yang besar,” ucapnya.

Selanjutnya Robianto juga menjelaskan kepada ibu PKK terkait tata cara dalam pengawasan partisipatif dengan cara memberikan informasi awal, mencegah pelanggaran, mengawasi dan memantau pelaksanaan Pilkada, dan melaporkan dugaan pelanggaran.

“Ada beberapa cara sederaha untuk mengawasi Pilkada di wilayah kita ini secara partisipatif, yaitu dengan cara memberikan informasi awal kepada Panwaslu Kelurahan/Desa setempat, atau Panwaslu Kecamatan jika terdapat dugaan pelanggaran, mencegah pelanggaran pelanggaran ditingkat keluarga kita sendiri, lalu memantau proses Pilkada dan melaporkan jika terjadi pelanggaran kepada kami,” pungkas Robianto.

Lanjutnya, selain mensosialisasikan bahaya politik uang, pihaknya juga disosialisasikan mengenai penerapan protokol kesehatan Covid-19, pada saat berlangsung kampanye dan tidak memperbolehkan balita, anak-anak, ibu hamil atau menyusui, dan orang lanjut usia diikutsertakan dalam kegiatan kampanye tersebut.

“Kampanye yang dilakukan melalui tatap muka secara langsung harus sesuai protokol kesehatan, karena mereka ini merupakan kelompok rentan terpapar Covid-19 hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 88 huruf (e) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2020,” pungkasnya ( Hari Yana )

News Feed