Buku LKS, Kurangi Minat Baca Anak Didik

  • Whatsapp

IMG_20160823_145626-6

KABARBANGKA.COM – Pangkalpinang

Bacaan Lainnya

Dinas Pendidikan Kota Pangkalpinang melarang peredaran buku Lembar Kegiatan Siswa (LKS) disekolah.

“LKS diperbolehkan asal di buat oleh guru yang bersangkutan sesuai dengan standar LKS (Modul), bukan LKS yang dibeli dipasaran karena itu tidak memenuhi standar,” ucap Ubaidi, Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Pangkalpinang, saat ditemui diruang kerjanya , Selasa (23/8).

Dirinya menilai materi pembelajaran dalam buku LKS tersebut terbilang sedikit hanya lebih terfokus pada latihan-latihan soal saja. Selain itu juga menurut Ibaidi, pengunaan LKS kurang mendidik karena akan mengurangi minat baca siswa itu sendiri serta tidak mampu tercapai nya nilai kompetensi anak. Hanya saja yang terjadi para guru-guru dan kepala sekolah yang melakukan pengadaan buku LKS banyak di iming-iming dengan bonus dari penjualan buku LKS tersebut, dari itu mereka melakuan pengadaan LKS.

“Kami sudah melarang beredarnya LKS di lingkungan sekolah, baik dari tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PUAD) sampai ke tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri yang ada di kota Pangkalpinang. Dan, dalam waktu dekat kami akan membentuk tim untuk menertibkan LKS ini, sedangkan untuk sangsi kami akan memberikan tindakan terhadap sekolah yang melakukan pengadaan LKS tersebut dan pihaknya juga akan langsung turun ke lapangan dengan menarik buku dan pengembalian LKS tersebut ke penerbit,” tandas nya

Ubaidi mengatakan bahwa sekolah tidak perlu lagi membeli LKS, karena setiap sekolah sudah mempunyai buku teks yang disediakan oleh pemerintah melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan setiap siswa harus mendapatkan buku teks itu yang telah di sediakan pihak pemerintah bukan malah membeli buku LKS.

Hal senada dikatakan A.Bastiar Kepala Bidang PTKSD, “memang pengadaan LKS tidak di diperbolehkan lagi, selain itu juga pihaknya sudah melakukan sosialiasi terhadap semua sekolah di Pangkalpinang agar tidak melakukan pengadaan LKS,”ujarnya

Karena menurut Bastiar, selain sudah adanya Peraturan Daerah (Perda), peraturan dari menteri juga susah ada. Sedangkan dari Dinas sendiri sudah menghimbau itu kepada seluruh sekolah.

“Apabila itu masih terjadi dan di temukan maka kami akan memberikan tindakan terhadap sekolah, karena pihak sekolah tidak boleh memberatkan dan membebankan orang tua siswa dalam pengadaan LKS tersebut demi menyukseskan program pendidikan di Pangkalpinang. (Erwin)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan