BUPATI BANGKA HARAPKAN KINERJA SKPD LEBIH BAIK DI TAHUN 2017

  • Whatsapp

KABARBANGKA.COM — Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Bangka menyampaikan perjanjian kinerja, Selasa (31/1).

Bacaan Lainnya

Penandatanganan perjanjian kinerja berlangsung di ruang pertemuan Bangka Bermartabat Kantor Bupati Bangka, yang dilakukan Kepala SKPD sebagai pihak pertama dan Bupati Bangka sebagai pihak kedua.

Diantara isi perjanjian tersebut yakni SKPD akan mewujudkan target kinerja dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Usai penandatangan perjanjian kinerja Bupati Bangka Tarmizi Saat mengharapkan kinerja SKPD dilingkungan Pemkab Bangka akan lebih baik pada tahun 2017.

“ Saya merasakan pada tahun 2016 kerja menumpuk diakhir tahun, jadi capek sendiri, dimulai dari sekaranglah tidak ada bedanya awal tahun, pertengahan tahun dan akhir tahun jadi diakhir tahun nanti tidak disibukkan lagi,” jelas Bupati.

Diharapkannya, setiap SKPD menyusun rencana aksi sebagai bentuk komitmen SKPD untuk mencapai target yang sudah ditetapkan yang disampaikan paling lambat minggu pertama di bulan Februari 2017 kepada Bupati Bangka.

Selain itu setiap SKPD wajib membuat perjanjian kerja bagi pejabat eselon yang ada di SKPD sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah, yang disampaikan paling lambat Minggu pertama 2017.

Program SKPD dibuat agar berdampak langsung kepada masyarakat, termasuk untuk persiapan program tahun 2018.

“ Jadi tidak ada yang santai kecuali ada yang cuti dan sebagainya, namun semua ini tetap berjalan, tidak ada bulan padat dan tidak ada bulan yang tidak padat,” tukas Bupati.

Ditegaskannya, setiap SKPD segera mempersiapkan capaian organisasi tahun sebelumnya kepada Bupati Bangka paling lambat 22 Februari 2017 dan setiap SKPD memonitoring kinerja secara berkala.

Terkait dengan Laporan Hasil Pemeriksaan ( LHP ) Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK ) RI Perwakilan Kepulauan Bangka Belintung, Bupati Tarmizi Saat mengatakan, bila ada SKPD yang ada masalah dengan belanja modal agar Kepala Inspektorat untuk segera disampaikan, untuk dapat diselesaikan sebelum waktu satu bulan BPK turun untuk melakukan pemeriksaan.

Batas yang diberikan BPK untuk menindaklanjuti LHP selama 60 hari setelah LHP diterima, sesuai dengan ketentuan undang undang.

“ Kepala SKPD itu kepercayaan Bupati untuk itu jangan disia – siakan, pergunakan kepercayaan dengan sebaik – sebaik mungkin,” pungkasnya. (Rus/Humas)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan