DAGELAN PENANGANAN KASUS KORUPSI

  • Whatsapp
ROMLAN PIMPINAN REDAKSI KABARBANGKA.COM
ROMLAN
PIMPINAN REDAKSI KABARBANGKA.COM

Penanganan sejumlah kasus dugaan korupsi oleh penegak hukum di Babel, dinilai masih kurang objektif dan transparan. Bahkan, ada sejumlah kasus yang penanganannya seakan sekedar dagelan.

Ada yang terburu – buru penetapan tersangka diawal penyidikan, dan ada juga yang tak kunjung ada tersangka meski sudah penyidikan. Parahnya lagi, ada kasus dugaan korupsi yang sudah tiga tahun tak kunjung ditingkatkan ke tahap penyidikan. Dari hasil penelusuran tim redaksi, diantara penyebabnya adalah terganjal hasil Audit Investigasi dari BPK RI atau BPKP.

Bacaan Lainnya

Hasil audit dari BPK RI atau BPKP itu sangatlah penting dalam penanganan kasus dugaan korupsi. Karena hasil audit BPK RI atau BPKP merupakan alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHAP, yaitu Keterangan Ahli. Tanpa adanya hasil Audit, penyidik berpeluang berhadapan dengan Permohonan Pra Peradilan dari pihak tersangka.

Sejumlah contoh kasus dugaan korupsi yang terganjal penanganannya, lantaran penyidik menunggu hasil Audit Investigasi dari BPK RI atau BPKP, yaitu:

1. Dugaan korupsi Kegiatan Pengadaan Dan Pemasangan Pipa Transmisi Kolong Merawang Tahun 2013 Di Kabupaten Bangka;

2. Kegiatan Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS) Tahun 2014 Di Desa Air Anyir, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka;

3. Dana Hibah Bantuan Sosial (Bansos) Pemkab Bangka Tahun Anggaran 2015, yang menjerat mantan Bendahara DPKAD Kabupaten Bangka;

Kemudian penanganan kasus dugaan korupsi yang dinilai terlalu prematur menetapkan tersangkanya, sebelum adanya hasil audit dari BPK RI atau BPKP, yaitu:

1. Pengerukan Dan Pendalaman Alur Muara Jelitik, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka yang dilakukan PT Pulomas Sentosa;

2. SPPD Fiktif Pimpin dan Anggota DPRD Kota Pangkalpinang;

Perkembangan penanganan kelima kasus tersebut hanya sebagai contoh saja, sebelumnya di Babel juga banyak dagelan penanganan kasus dugaan korupsi.

Tahun 2014 lalu, penyidik Subdit III Direktorat Kriminal Khusus Polda Babel yang khusus menangani kasus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), sudah melakukan rangkaian proses penyelidikan kasus dugaan korupsi Kegiatan Pengadaan Dan Pemasangan Pipa Transmisi Kolong Merawang Tahun 2013 tersebut. Namun hingga kini, belum ada kejelasan akan kelanjutan penanganan kasusnya.

Informasi terakhir yang diterima redaksi kabarbangka.com dari Plh Kasubdit III Dit Krimsus Polda Babel, AKBP Dolly Gumara, penanganan kasus dugaan korupsi proyek tersebut masih tahap penyelidikan. Pihaknya masih menunggu hasil Audit Investigasi dari BPK RI, untuk meningkatkan prosesnya ke tahap penyidikan, jika memang ditemukan adanya kerugian keuangan negara.

Menurut Dolly, sejak pejabat Kasubdit sebelumnya, penyidik sudah beberapa kali melayangkan permohonan ke BPK RI, agar melakukan Audit Investigasi terhadap proyek yang menelan dana APBN Tahun Anggaran 2013 itu, sebesar Rp 11,28 milyar lebih. Namun hingga kini, kasus tersebut seakan hilang ditelan waktu.

Selanjutnya, penanganan kasus dugaan korupsi Kegiatan Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS) Tahun 2014 Di Desa Air Anyir, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, yang ditangani oleh penyidik Pidsus Kejari Bangka. Hingga kini, belum ada satupun yang ditetapkan tersangka, lantaran penyidik masih menunggu hasil Audit Investigasi dari BPK RI atau BPKP.

Kemudian penanganan kasus dugaan korupsi yang terganjal hasil Audit Investigasi dari BPK RI, yaitu penanganan kasus dugaan korupsi Dana Hibah Bantuan Sosial (Bansos) Pemkab Bangka Tahun Anggaran 2015, yang menjerat Si, mantan Bendahara DPPKAD Kabupaten Bangka. Meski sudah masuk tahap penyidikan, tetapi penyidik belum menetapkan Si sebagai tersangka, lagi-lagi penyidik masih menunggu hasil perhitungan kerugian keuangan negara dari BPK RI.

Berbeda dengan tiga kasus korupsi diatas, penanganan kasus dugaan korupsi Pengerukan Dan Pendalaman Alur Muara Jelitik, yang dilakukan PT Pulomas Sentosa, penyidik Pidsus Kejati Babel dinilai terlalu prematur menetapkan tersangka. Iyalah, belum ada hasil audit dari BPK RI atau BPKP yang menyatakan adanya kerugian negara, tapi penyidik Pidsus sudah menetapkan empat orang tersangka.  Namun demikian, meski sudah tersemat status tersangka ke empatnya tidak dilakukan penahanan.

Hampir serupa dengan kasus dugaan korupsi Kegiatan Pengerukan Dan Pendalaman Alur Muara Jelitik, penyidik Pidsus Kejari Pangkalpinang juga sudah menetapkan AW, Bendahara DPRD Kota Pangkalpinang sebagai tersangka dugaan SPPD Fiktif Tahun Anggaran 2017 ini. Penyidik juga dikabarkan sedang membidik tiga belas orang wakil rakyat yang duduk sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Pangkalpinang, yang terjerat kasus dugaan SPPD Fiktif Tahun Anggaran 2017 ini. Sama halnya dengan kasus Pulomas Sentosa, pada kasus itu penyidik juga dinilai terlalu cepat menetapkan tersangka. Belum ada hasil audit dari BPK RI atau BPKP, tapi penyidik sudah langsung menetapkan tersangkanya.

Selain itu, kasus dugaan korupsi yang menarik untuk disoroti, yaitu kasus Penyertaan Modal Daerah di Bank Sumsel Babel (BSB). Sekian lama tim penyidik Pidsus Kejati Babel menangani dugaan korupsi Dana Penyertaan Modal Daerah di BSB, belakangan tersiar kabar pihak Kejati Babel akan mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) kasus tersebut. Alasannya, dari hasil audit investigasi yang dilakukan oleh BPK RI, tidak ditemukan adanya kerugian negara.

Sebelumnya, penyidik Pidsus Kejati Babel juga sudah mengeluarkan SP3 atas kasus dugaan korupsi Kegiatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Di Air Anyir, Kabupaten Bangka. Padahal, sejumlah orang yang diduga terlibat korupsi proyek tersebut sudah kadung ditetapkan tersangka.

Perkara dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) Kegiatan Instrument Landing Sistem (ILS) di Bandar Udara Depati Amir, Pangkalpinang, juga disinyalir sudah senyap. Sedikitnya lima orang PNS/ASN asal Dinas Perhubungan Provinsi Bangka Belitung (Dishub Babel), Senin (22/08/2016) siang terlihat menjalani pemeriksaan oleh tim Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Babel, dan kabarnya sudah ditetapkan tersangka.

Jika korupsi terus dibiarkan, bukan tidak mungkin program pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah akan terhambat. Jangan sampai terjadi pula, Bangka Belitung yang kita cintai ini ditetapkan sebagai Provinsi Darurat Korupsi!

 

Sungailiat, 15 Juli 2017

Pos terkait

Tinggalkan Balasan