Dalam Penggunaan Dana Desa, Kedua Pemdes Ini Diduga Melanggar Aturan

  • Whatsapp

KABARBANGKA.COM — Untuk mencegah penyimpangan dalam pengelolaan Dana Desa, Pemerintah Pusat telah mengeluarkan berbagai aturan dalam pengelolaannya. Diantaranya Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan Menteri Desa dan PDTT.

Bacaan Lainnya

Meskipun demikian, pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Bangka masih juga menuai sorotan LSM dan awak media. Hal ini terjadi dengan terungkapnya kasus pembelian mobil baru oleh Kepala Desa Mendo, Kecamatan Mendo Barat, dengan menggunakan Dana Desa. Tidak hanya Desa Mendo, pengelolaan Dana Desa yang diduga bermasalah juga terungkap di Desa Kace Timur, Kecamatan Mendo Barat. Pasalnya laporan keterangan pertanggung jawaban (LKPJ) tahun 2016 lalu, hingga sekarang tak kunjung di serahkan ke pihak Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Sementara kabarnya pihak Pemdes Kace Timur sekarang ini sedang melaksanakan beberapa proyek fisik, padahal APBDdes Perubahan belum sama sekali dibahas.

“Kami sangat kecewa melihat kinerja aparatur Desa Kace Timur, kesannya bobrok sekali. Bayangkan saja LKPJ tahun 2016 belum diserahkan kepihak BPD, padahal saat ini sedang berlangsung pembangunan proyek, dan parahnya lagi pengerjaan proyek itu sendiri tidak melibatkan BPD,” ungkap sumber yang enggan namanya dipublikasikan.

Menurutnya, pihak Pemdes Kace Timur sebelum melaksanakan pembangunan proyek harusnya terlebih dahulu menyampaikan LKPJ ke BPD dan Kecamatan, serta insatansi terkait lainnya. Ironisnya, proyek pembangunan sudah berjalan. sementara APBDes Perubahan Desa Kace Timur belum dibahas sama sekali, dan ini jelas sekali merupakan bagian dari pembodohan publik.

” APBDes Perubahan saja belum dibahas, kenapa bisa mereka menjalankan proyek pembangunan? Ditambah lagi LKPJ tidak diserahkan baik kepada BPD, Kecamatan, mau pun ke pihak terkait lainnya. Dan hal ini jelas sekali merupakan bagian dari pembodohan terhadap masyarakat yang dilakukan aparatur Desa Kace Timur, “ sesal sumber itu.

Hal serupa juga diungkap Ketua BPD Desa Kace Timur, Sadli. Dia mengakui bahwa LKPJ tahun 2016 oleh pihak Pemdes Kace Timur belum disampaikan ke BPD. Padahal menurutnya, sesuai dengan Permendagri Nomor 40 dan Peraturan Daerah LKPJ itu wajib disampaikan ke BPD dalam kurun waktu tiga bulan. Terlebih lagi, proyek pembangunan yang saat ini sedang dilakukan pengerjaannya, tanpa melalui pembahasan APBDes Perubahan.

”Permendagri Nomor 40 dan Perda jelas mewajibkan kalau LKPJ Desa harus disampaikan ke BPD, terhitung dalam waktu tiga bulan setelah dilaksanakan,” ungkap Sadli via sambungan telepon belum lama ini.

Terpisah Bambang Susilo, selaku ketua LSM Generasi Tanpa Korupsi (GTK) Babel mengaku curiga adanya dugaan perbuatan melawan hukum oleh pemdes setempat.

Sebab menurutnya pengelolaan Dana Desa itu sudah ada Peraturan Menteri yang mengaturnya. Contohnya, untuk penggunaannya diatur pada pasal 25, Peraturan Menteri Keuangan No 247 tahun 2015 yang menyatakan, Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, yang pelaksanaannya diutamakan secara swakelola dengan sumber daya / bahan baku lokal, dan diupayakan menyerap tenaga kerja dari desa setempat.

“Ini malah di belikan mobil untuk kepala desanya. Sementara pembangunan infrastruktur di desa itu belum optimal pelaksanaannya. Nah, ini kan tidak sesuai dengan pasal 25 , PMK/ 247 / 2015 dan pasal 4, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI No. 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No.22 Tahun 2016 tantang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2017,” ungkap Bambang, Kamis (21/9/2017).

Demikian juga, lanjut Bambang, soal penggunaan Dana Desa Kace Timur tahun 2015 dan 2016 yang LKPJ-nya tidak diserahkan ke BPD dan pihak terkait. Menurutnya, ini merupakan perbuatan yang terindikasi kuat dugaan adanya penyimpangan prosedur penyaluran dan penggunaan Dana Desa. Sebab dalam PMK /247/ 2015 Pasal 20 menyatakan, penyaluran Dana Desa Tahap II setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I kepada Bupati / Walikota.

“Nah, ini bagaimana mungkin Dana Desa bisa disalurkan? Sementara laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebelumnya tidak dilaporkan. Ini sesuatu yang janggal. Kok bisa pihak pemda menyalurkan Dana Desa ke rekening desa, sedangkan laporan penggunaan realisasi Dana Desa sebelumnya tidak ada. Ini ada apa?” tanyanya heran.

Oleh karenanya, pihaknya meminta aparat penegak hukum untuk turun menelisik penggunaan dana desa di dua desa tersebut yang saat ini sempat menimbulkan kecurigaan warga desa setempat, awak media dan lembaga swadaya masyarakat.

“Kami minta aparat penegak hukum untuk menelisik penggunaaan Dana Desa tahun 2015 dan 2016, yang sempat menjadi sorotan warga desa setempat dan para pegiat anti korupsi,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Pemerintahan Desa Kabupaten Bangka, Arman Agus, hingga berita ini diturunkan belum memberikan tanggapannya, ketika dikonfirmasi terkait persoalan penggunaan Dana Desa tersebut. Demkian juga dengan Kades Kace Timur dan Kades Mendo, juga masih diupayakan konfirmasinya. (Rml)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan