DIANTARA KOMITMEN PENEGAKAN HUKUM DAN AZAS KEMANUSIAAN

  • Whatsapp
ROMLAN PIMPNAN REDAKSI KABARBANGKA.COM
ROMLAN
PIMPNAN REDAKSI KABARBANGKA.COM

Di Provinsi Bangka Belitung ini masih banyak ditemukan berbagai jenis dan bentuk usaha ilegal, dan itu terjadi hampir di semua sektor usaha industri. Mulai dari sektor pertanian/perkebunan, sampai sektor pertambangan.

Bila kita telusuri di berbagai wilayah di Pulau Bangka, sangat mudah ditemukan kebun sawit dan tambang ilegal. Baik yang dilokasi APL, maupun di Kawasan Hutan Lindung, Hutan Produksi, atau Hutan Konservasi, bahkan di Kawasan Sempadan Sungai dan Pantai, yang notabenenya merupakan daerah serapan.

Bacaan Lainnya

Indonesia merupakan negara hukum. Banyak aparat penegak hukum yang diberikan wewenang untuk menindak tegas para pelaku perkebunan dan tambang ilegal. Mulai dari Kepolisian, Polhut, dan PPNS.

Pertanyaannya, mengapa sangat sedikit pelaku usaha perkebunan dan tambang ilegal yang ditindak tegas? Bila kita tanyakan hal itu kepada aparat berwenang, alasan kemanusiaanlah jawabannya. Aparat penegak hukum dihadapkan dengan dilema tingkat tinggi. Dibiarkan salah, ditindak tegas juga tak tega.

Sebab, bila semua pelaku usaha perkebunan dan tambang ilegal di basmi dan ditindak tegas sesuai hukum dan aturan yang berlaku, dampaknya akan banyak sekali pengangguran, lantaran tidak tersedianya lapangan pekerjaan dengan upah yang layak.

Buntutnya, akibat dari banyaknya orang nganggur, angka kriminalitas dan kejahatan akan meningkat, karena orang akan melakukan apa saja demi bisa memenuhi kebutuhan hidup.

Demikian juga dengan angka KDRT dan perceraian, diprediksi akan terjadi peningkatan. Hal itu terjadi, lantaran para istri selalu meminta dan menuntut terpenuhinya kebutuhan hidup dari sang suami, meskipun tahu suaminya sudah menganggur tanpa pekerjaan tetap.

Tidak hanya itu, tingkat kesejahteraan rata-rata masyarakat dipastikan menurun. Pasar-pasar akan sepi pedagang dan pembeli, karena sulitnya ekonomi. Di sektor pendidikan, diprediksi akan banyak anak usia pelajar yang tidak bisa lagi melanjutkan pendidikan, lantaran orang tua tidak mampu lagi membiayai. Di sektor kesehatan, akan banyak orang sakit yang terlantar, karena tidak punya uang untuk berobat.

Oleh karena itulah, penegakan hukum terhadap pelaku usaha ilegal jarang sekali dilakukan. Meskipun ada, itu hanya sebagai contoh atau teguran untuk yang lainnya. Karena banyak orang yang mencari makan dari dan ditempat usaha ilegal tersebut.

Sebelum ditindak tegas sesuai hukum dan aturan yang berlaku, harusnya ada sosialisasi dan solusi terbaik untuk para pelaku usaha ilegal, termasuk para pekerjanya. Jangan sampai penegakan hukum dilakukan, tanpa berkeadilan. Karena semua manusia berhak untuk mendapatkan perlakuan dan kehidupan yang layak.

Sebagai contoh dan solusi untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah harus gencar melakukan sosialisasi berbagai macam aturan yang berlaku di sektor industri perkebunan dan pertambangan.

Bila ditemukan adanya usaha ilegal, berikan pemahaman dan bantulah para pelaku usaha melengkapi legalitas usahanya. Berikan mereka waktu dan kesempatan sesuai aturan, untuk mengurus dan melengkapi perizinan usahanya. Bila tetap membandel, barulah ditindak tegas!

Masalah terbesarnya adalah, seringnya terjadi perubahan regulasi, membuat pelaku usaha enggan untuk mengurus perizinan usahanya. Perubahan regulasi tersebut, sering di manfaatkan oleh oknum tertentu untuk mengeruk keuntungan pribadi. Modusnya, dengan cara menekan dan mempersulit para pelaku usaha mengurus perizinan usahanya.

DuuuuiiiiiiiiiiT! Itulah intinya. Semakin tinggi tingkat kesulitan mengurus perizinan, akan semakin besar biaya yang harus dikeluarkan si pengusaha.

Ditambah lagi, tidak semua pelaku usaha mengerti dan faham aturan hukum. Sehingga akan semakin besar peluang pejabat berwenang, untuk mengelabui pemohon perizinan.

To be continued……

Pos terkait

Tinggalkan Balasan