DIDUGA, BANYAK TKA ILEGAL DI BABEL

  • Whatsapp

amrah-sakti_20150429_192429

KABARBANGKA.COM — Kepala Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja (DINSOSNAKER) Pemkot Pangjkalpinang, Mikron Antariksa, melalui Kabid Hubungan Industrial Dan Pengawasan Tenaga Kerja (HUBWASNAKER), Amrah Sakti mengatakan, bahwa setiap perusahaan yang akan memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (TKA), harus memiliki Izin Memperkerjakan Tenaga Asing atau yang sering dikenal dengan singkatan IMTA.

Bacaan Lainnya

Menurut Amrah Sakti, bahwa untuk IMTA penerbitan pertama kali itu diterbitkan atau dikeluarkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan dipusat, sedangkan untuk kewenangan Kabupaten/Kota hanya untuk perpanjangan saja, setelah IMTA pertama berakhir. Sedangkan kewenangan Pemerintah Provinsi untuk perpanjangan IMTA, yang berada lintas Kabupaten/Kota. Setiap perpanjangan tersebut diberikan kepada TKA, sesuai dengan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) untuk paling lama 5 tahun.

“Untuk saat ini tenaga Kerja Asing yang terdata oleh kami, sampai dengan Mei 2016 sebanyak 4 orang yang diketahui, bahwa mereka bekerja di perusahaan yang bergerak pada sektor industri yang ada di Pangkalpinang. Apabila ada diluar itu, maka bisa dikatakan tidak memilik izin,” ungkap Amrah kepada wartawan, Senin (24/10/2016).

Dia juga menjelaskan, bahwa 30 hari sebelum berakhirnya izin, pihak sponsor atau perusahaan yang hendak memakai tenaga asing tersebut, wajib melapor kepada DINSOSNAKER setempat.

“Ini adalah kewajiban, jadi ya, harus dilaksanakan oleh pihak pengusahanya. Kalau di Pangkalpinang, sesuai dengan data kami hanya 4 orang itulah, yang sering dilaporkan kepada kami. Jadi bisa dikatakan untuk diwilayah Babel ini, banyak warga negara asing yang bekerja di Babel ini, di lintas Kabupaten/Kota. Akibatnya, adalah memang ada di beberapa daerah yang merasa dirugikan,” jelasnya.

Ia juga mengungkapkan untuk Kendala terkait perpanjangan IMTA sendiri adalah karena kurangnya koordinasi antar sektor/instansi terkait pendataan, domisili, dan tujuan kedatangan orang asing tersebut.

Meskipun demikian, pihaknya mempunyai tim namanya adalah Tim PORA, yang ruang lingkupnya adalah lintas sektoral. Tim PORA ini adalah merupakan gabungan dari Imigrasi, Kejaksaan, Kepolisian, Kesbangpol, dan DUKCAPIL.

” Pada tahun 2016 ini, setelah Tim PORA melakukan inspeksi di Kota Pangkalpinang ditemukan 64 warga asing, yang dimana dokumennya adalah dokumen lintas Kabupaten/Kota, namun berdomisili di Pangkalpinang, yaitu di Pangkal Balam. Dan dalam hal ini, kami bisa menyatakan bahwa mereka ilegal, karena tidak melaporkan kepada kami. Kalaupun mereka datang selain bekerja, hanya cuma wisata, tidak harus melaporkan kepada kami. Jika mereka bekerja maka mereka harus atau pun wajib melaporkan kepada kami, dan wajib bayar $ 100 /bulan/kepala” pungkasnya. (Red/Tim)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan