Dinamika Eksistensi Hukum Indonesia

  • Whatsapp

Penulis: Tia Fitri Wayuni
Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung

Indonesia sekarang ini telah memasuki era globalisasi yang menjadi tantangan baginya untuk menghadapi perkembangan zaman. Era globalisasi sebagai akibat revolusi ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak dapat terbendung, sehingga menimbulkan berbagai dampak dalam masyarakat, baik positif maupun negatif. Pengaruh globalisasi terhadap negara-negara di dunia semakin tidak dapat dicegah. Dampaknya terhadap sistem hukum di negara-negara eropa yang berbeda dikarenakan adanya dua sistem yang dikenal dengancommonlaw dan sistem law. Namun dengan adanya uni eropa sehingga hukum menjadi tunggal, bersifat khusus serta merupakan entitas politik yang telah melahirkan sistem hukum yang unik. Terciptanya sebuah sistem regional dan merupakan tatanan hukum yang berdiri sendiri.

Indonesia sebagai salah satu negara di dunia tidak terlepas dari pengaruh arus globalisasi. Sebagai akibat dari globalisasi, juga menimbulkan dampak di bidang hukum. Pengaruh globalisasi terhadap Indonesia sangat kuat sehingga mempengaruhi dalam pembentukan peraturan perundangan. Dengan kuatnya tekanan negara-negara maju terhadap negara berkembang seperti Indonesia. Memberikan dampak dalam proses pembentukan undang-undang. Terutama bagi masyarakat yang sedang berkembang, sehingga dalam berbagai ilmu sosial kemasyarakatan menimbulkan pemikiran-pemikiran baru termasuk dalam bidang ilmu hukum.

Perubahan akibat globalisasi ini menimbulkan ketegangan dan keresahan sosial, hukum dianggap ketinggalan jaman, tidak memenuhi rasa keadilan, penegak hukum dianggap tidak profesional, adresat norma dianggap tidak sadar hukum, lembaga peradilan didakwa tidak dapat menggali nilai-nilai dalam masyarakat, diskresi muncul secara tidak terkendali, DPR dilecehkan, Hakim didakwa menyalahgunakan kebebasan dan sebagainya.

Walaupun demikian, pengaruh tersebut tidak boleh menyimpang dari fungsi primer hukum itu sendiri, yaitu fungsi perlindungan, keadilan dan pembangunan. Hukum dipakai sebagai kendaraan, baik dalam menentukan arah, tujuan dan pelaksanaan pembangunan secara adil. Dalam penegakannya dibutuhkan kekuasaan kehakiman yang kuat dan diisi oleh tenaga profesional yang mempunyai pengetahuan dan wawasan yang luas serta berakhlak luhur.

Pengaruh hukum internasional terhadap perkembangan hukum nasional di Indonesia karena pertama, masalah tersebut masih selalu dikaitkan dengan prinsip “statesovereignty” dan kepentingan perlindungan hukum suatu negara di dalam memasuki terutama abad globalisasi saat ini. Globalisasi sering diartikan secara kurang tepat “dunia tanpa batas”, sedangkan justru dalam abad 21 globalisasi masalah batas wilayah negara dan yurisdiksi. Negara merupakan isu yang sangat penting terutama bagi Negara berkembang. Kedua, secara geografis, ethnografis dan secara kultural telah diakui eksistensi keragaman antara bangsa tersebut sehingga hambatan implementasi hukum internasional yang telah diakui oleh Pemerintah Indonesia sering terbentur kepada masalah penerimaan pengaruh asing ke dalam kehidupan nyata yang berkembang di Indonesia. Ketiga, kerentanan masalah hukum asing tersebut berkaitan dengan pengakuan atas hak ekonomi, hak sosial dan hak politik yang berkembang dalam masyarakat.

Hukum dapat berperan sebagai mekanisme pengintegrasian yang dapat mempersatukan berbagai dimensi kepentingan, a. Antar kepentingan internal bangsa, yaitu kepentingan individualyang berkaitan dengan kepribadian seperti kebebasan, perkawinan, kepentingan substantif, yang menyangkut kepentingan publik yang terdiri atas kepentingan negara sebagai badan hukum dan negara sebagai pelindung kepentingan sosial dan kepentingan masyarakat yaitu kemanan, politik dan sebagainya, b. Antar kepentingan nasional dengan kepentingan internasional, hal ini menjadi penting karena interdepensi, interaksi dan interkoneksi antar negara yang semakin meningkat dalam pelbagai aspek kehidupan, c. Antar sektor kehidupan nasional. Hal ini menyangkut doktrin ketahanan nasional.

Perlu disadari bahwa menegakkan hukum dengan semangat dan jiwa yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan jaman, secara konseptual merupakan malpraktek. Dalam hal ini harus dibedakan antara jiwa undang-undang sebagaimana tersurat dan tersirat dalam konsideran dan penjelasan umum undang-undang tersebut dengan jiwa penegakan hukumyang berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970.

Penegakan hukum yang dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada jaman modern dan globalisasi ini hanya dapat terlaksana apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sosial, moralitas kelembagaan dan moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab, baik nasional maupun internasional.

Dalam menghadapi era globalisasi ini, dalam melakukan pembangunan hukum nasional diperlukan tatanan hukum yang responsif, dan Pancasila harus dijadikan paradigma sebagai cita hukumnya. Pancasila sebagai cita hukum mempunyai peran penting sebagai filter dan sekaligus mengharmonisasikan antara nilai-nilai global yang terbawa dengan nilai-nilai kearifan lokal yang pluralistik sebagai nilai-nilai yang dikukuhi dan diyakini sebagai pandangan hidup dan ideologi bangsa. Penggunaan sistem hukum Pancasila harus mewadahi berbagai karakter nilai yang tumbuh dan ada di Indonesia yang nilai-nilainya sangat khas, seperti kekeluargaan, keserasian, keseimbangan, dan musyawarah.

Untuk mempertahankan kepentingan nasional dan identitas bangsa Indonesia dalam perkembangan global. Indonesia dapat menghindar dari penjajahan baru dalam era globalisasi dengan menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dengan sebaik-baiknya dalam kehidupan sehari-hari dan mewujudkan supremasi hukum, dalam arti menerapkan dan menegakkan hukum yang sebenar-benarnya dan seadil-adilnya. Jangan ada sistem tebang pilih dalam menegakkan hukum. Patuhi asas equality before the law. (*)

Pos terkait