Ditanya Penindakan Tambang Ilegal Di Desa Cit, Marwan Jawab Bagini

  • Whatsapp
Barang bukti alat berat yang gagal diamankan petugas Unit III Gakkum KLHK Regional Palembang

KABARBANGKA.COM, BANGKA — Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Bangka Belitung, Marwan, belum bersedia berkomentar terkait penindakan tambang ilegal di Desa Cit, Rabu (11/07/2018) kemarin.

“Nanti, ya? Saya mau rapat dulu, nanti saya hubungi lagi,” katanya seraya menutup sambungan selulernya.

Bacaan Lainnya

Rabu siang kemarin, Unit III Gakkum KLHK Regional Palembang dikabarkan mengamankan Nandar, Direktur CV Trenggiling Persada yang diduga melakukan penambangan timah secara ilegal di wilayah Desa Cit, Rabu (11/07/2018).

Nandar selaku pemilik tambang yang diduga ilegal tersebut, merupakan warga Dusun Sidorejo, Desa Cit, Kecamatan Riau Silip, saat ini sedang diamankan dan dimintai keterangan di Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Bangka Belitung di Jalan Mentok, Pangkalpinang.

H. Dani selaku Kepala Desa Cit, saat dikonformasi via sambungan ponselnya Rabu malam mengatakan, dirinya sedang meluncur ke Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Babel di Pangkalpinang, untuk mengetahui kondisi Nandar. Namun dia membantah dirinya berupaya menghalang – halangi petugas untuk membawa Nandar dan alat berat. Selaku Kades, dirinya malah berusaha menenangkan massa yang saat itu berupaya menghalangi petugas.

“Ini kami lagi dijalan menuju Pangkalpinang, mau ke Kantor Dinas Kehutanan. Nandar masih ditahan disitu. Selaku Kades, wajar jika saya ingin tahu kondisi warga saya. Saya tidak menghalangi petugas, malah saya berupaya menenangkan massa, supaya tidak bertindak anarkis,” ungkap H. Dani.

Ia membenarkan alat berat yang dipakai menambang timah oleh Nandar adalah milik AK, warga Kudai, Sungailiat, dengan status disewakan.

“Iya, betul itu. Alat beratnya memang punya AK, tapi dirental oleh Nandar,” terangnya.

Masih menurut H. Dani, terjadinya gerakan massa yang menolak pemilik tambang dan alat berat diamankan, karena adanya kontribusi dalam bentuk bantuan sosial kemanusiaan dari pemilik tambang dan pemilih alat berat kepada warga desa setempat, seperti bantuan pembangunan masjid dan bantuan sosial lainnya.

“Tim Gakkum KLHK juga datang ke lokasi tanpa menunjukkan surat perintah tugas resmi. Sebagai Kades, saya minta mereka menunjukkan surat perintah atau surat tugas. Malah mereka mengancam akan menyeret saya, salah saya apa? Karena sampai saat ini, saya tidak pernah mengeluarkan selembar surat pun untuk legalitas tambang itu,” terangnya.

Sebelumnya, AK, pengusaha tambang warga Kudai, Sungailiat, juga membenarkan alat berat miliknya disewakan oleh Nandar, untuk kegiatan penambangan dilokasi tersebut.

“Itu bukan tambang ku, itu tambang punya masyarakat disitulah. Kalau alat beratnya itu memang ku punya, tapi dirental sama warga,” jelas AK via ponselnya, Rabu malam. (Red)

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan