DPRD Pangkalpinang Dukung Wacana Gubernur Cabut Izin PT NJSM

  • Whatsapp
DMA Ghandi. Wakil Ketua DPRD Kota Pangkalpinang

KABARBANGKA. COM— Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pangkalpinang sangat mendukung sekali atas sikap Gubernur ┬áProvinsi Bangka Belitung(Babel), Erzaldi Roesman Djohan yang telah mengeluarkan surat rekomendasi pencabutan izin operasi PT Nusantara Jaya Sejahtera Makmur ( PT NJSM) melalui Disperindag Provinsi Babel.

Hal ini disampaikan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) Kota Pangkalpinang, Depati Muhammad Amir Gandhi kepada wartawan usai melaksanakan sidang paripurna, Senin(28/08/2017) di Sekertariat DPRD Kota Pangkalpinang.

Bacaan Lainnya

Dikatakan Ghandi, Semestinya ketika surat yang bersifat formil dalam bentuk rekomendasi sudah turun ke Disperindag Kota Pangkalpinang maka harus sesegera ditindaklanjuti.

” Namun untuk menjaga kepastian hukum terutama khususnya hukum formil, maka disperindag harus melakukan kajian kajian rinci kota karena rana izin ada dikota, maka seyogyanya harus secepat mungkin direalisasikan, ” ungkapnya.

Kemudian dirinya menyebutkan DPRD akan berkoordinasi dengan Disperindag dalam hal ini Kepala Dinas untuk meninjau surat rekomendasi yang dikeluarkan.

” Setelah melakukan kajian maka kami akan meminta Disperindag untuk mengambil tindakan seperlunya, ” pungkasnya.

Pada sebelumnya diberitakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Bangka Belitung telah mengirim surat rekomendasi Kepada pemerintah kota Pangkalpinang. Hal ini disampaikan Kadisperindag Yuliswan, Rabu lalu.

“Kita sudah mengirimkan surat rekomendasi kepada pihak pemerintah kota Pangkalpinang untuk diserahkan kebagian dokumentasi dan ditindaklanjuti hasil dari sidak itu terhadap dua gudang yang telah kita lakukan bersama tim Satgas Pangan Provinsi Bangka Belitung,” ungkapnya.

Yuliswan mengungkapkan jika kewenangan izin usaha perdagangan, izin gudang dan lain-lainnya merupakan kewenangan pemerintah kota. Kita tidak memiliki kewenangan untuk masalah perizinan. Tugas kita melakukan pengawasan, dan didalam pengawasa kota juga melibatkan Dinas Perdagangan Kota Pangkalpinang.

“Jadi masalah ini sudah kita tindak lanjuti, dan untuk masalah hukumnya sudah kita serahkan ke Polda. Yang jelas kita sudah mengirim surat ke pak Walikotanya. Mungkin belum disampaikan ke bagian KPPTnya,” terangnya.

Lebih lanjut Yuliswan mengaku tidak mengetahui ada apa tidaknya izin gudang tersebut. “Kita juga tidak tahu gudang tersebut ada apa tidaknya izin. Karena selama ini gudang yang kita tinjau dan kita lakukan pengawasan bukan yang dijalan selan situ,” ujarnya.

“Selain mengirim surat rekomendasi pencabutan izin gudang pupuk, kita Disperindag juga sudah mengirim surat rekomendasi pencabutan izin gudang PT NJSM. Sebab izin gudang tersebut untuk makanan dan minuman, namun diperuntukkan untuk mengplos minyak kadaluarsa,” pungkasnya.

Sementara ditemui secara terpisah Kadis KPPT kota Pangkalpinang, Abdul Ghoni mengaku belum menerima surat rekomendasi dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bangka Belitung. “Kita belum menerima surat rekomendasi untuk pencabutan izin gudang pupuk dan PT NJSM. Kita masih menunggu surat rekomendasi tersebut. Jika sudah ada kita siap melakukan pencabutan izin,” ungkapnya.

 

Reporter : Eko Septianto Rasyim

Pos terkait

Tinggalkan Balasan