GUNAKAN PASAL GRATIFIKASI,JAKSA TUNTUT MANTAN DIREKTUR PDAM PANGKALPINANG 18 BULAN PENJARA

  • Whatsapp

2016-11-10-21-36-59-96791983

KABARBANGKA.COM — Sidang perkara kasus korupsi penyertaan modal pemda pada perusahaan daerah air minum(PDAM)kota Pangkalpinang,Rabu (9/11/2016)kembali digelar di PN Tipikor Pangkalpinang dengan agenda pembacaan tuntutan oleh Jaksa penuntut umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri Pangkalpinang terhadap terdakwa Budi Dharma Setiawan mantan direktur PDAM Pangkalpinang.

Bacaan Lainnya

Dalam persidangan,JPU Fardhiyan menuntut terdakwa korupsi Budi Dharma Setiawan 1 tahun dan 6 bulan penjara serta denda Rp 50 juta .

Tuntutan yang dibacakan JPU Fardhiyan itu dinilai aneh. Pasalnya dalam perkara korupsi yang merugikan keuangan negara Rp 2.385.305.086,90 atas penghitungan badan pemeriksa keuangan dan pembangunan (BPKP) nomor SR-550/PW29/1/2015 terkesan diabaikan. Pasalnya JPU yang membacakan tuntutan dihadapan majelis hakim yang diketuai Setyanto Hermawan menyatakan kerugian negara yang berhasil dibuktikan hanyalah gratifikasi yang dilakukan oleh terdakwa Budi Dharma Setyawan saja yang jumlahnya Rp 350 juta.

“Kerugian negaranya setelah dibuktikan di persidangan bukan sejumlah Rp 2.385.305.086,90 (hasil dari penghitungan BPKP). Tetapi cuma gratifikasi yang diterima terdakwa,” kata Fardhiyan kepada wartawan usai sidang.

Namun Fardhiyan sendiri menolak menyatakan pihaknya telah mengabaikan perhitungan BPKP tersebut. Menurutnya hitungan BPKP sendiri telah dimentahkan oleh pihak saksi ahli. “Setelah adanya perbandingan dari ahli ternyata tidak ada kerugian negaranya. Karena tidak ada kerugian negara di situ makanya kita bidik yang gratifikasinya saja,” ucapnya.

Diakui oleh Fardhiyan dalam gratifikasinya tersebut terdakwa tidak mengembalikan kerugian negara. Terdakwa sendiri menerima gratifikasi tersebut dari accounting PT Darco bernama Dasrul.

“Terdakwa menerima gratifikasinya dari PT Darco, dengan alasan untuk penyewaan gudang. Padahal gudangnya gak ada,” ungkapnya.

JPU menjerat terdakwa Budi Dharma Setyawan dengan pasal 11 UU 31 tahun 1999 jo UU nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Sementara itu pihak BPKP melalui kepala audit dan investigasi Kasmual mengaku baru tahu soal ini dari harian ini. Dirinya akan mencari tahu pokok persoalanya kenapa sampai (hasil auditnya) diabaikan itu. “Seharusnya hal ini tidak terjadi (diabaikan.red). Karena ahli BPKP sudah hadir di sidang atas permintaan JPU,” sesalnya.

Dalam dakwaan yang lalu menyatakan dalam penyertaan modal antara Pemerintah Kota Pangkalpinang dan Pemerintah Provinsi Bangka Belitung untuk proyek PDAM tahun 2007 senilai Rp 70 Milyar melanggar banyak peraturan hukum. Disebutkan digunakannya dana penyertaan modal dari Pemerintah Provinsi Bangka Belitung dan Pemkot Pangkalpinang oleh PT Darco Indonesia sebesar Rp 70 Milyar untuk membiayai proyek pada PDAM kota Pangkalpinang, membuktikan bahwa PT Darco Indonesia tidak lagi sebagai investor yang membiayai secara penuh terhadap proyek itu.

Terdakwa Budi dinilai tidak melaksanakan tugasnya dengan baik selaku Direktur PDAM Tirta Dharma Pangkalpinang dimana tidak meminta persetujuan badan pengawas untuk melaksanakan perjanjian kerjasama usaha dan penyertaan modal dengan pemerintah Provinsi Bangka Belitung dan pemerintah kota Pangkalpinang. Perbuatan terdakwa itu bertentangan dengan Kepres nomor 80 tahhun 2003 pasal 31 ayat 7 yang menyatakan bahwa kontrak untuk barang dan jasa yang bernilai di atas Rp 50 Milyar ditandatangani oleh pengguna barang dan jasa setelah mendapat ahli hukum kontrak yang profesional.

Jaksa juga mempersoalkan dalam penyertaan modal tersebut melanggar PP nomor 58 tahun 2005 pasal 75 yang menyatakan bahwa penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah berkenaan.

Akibat dari perbuatan terdakwa sesuai dengan penghitungan kerugian negara yang dilakukan oleh pihak badan pemeriksa keuangan dan pembangunan (BPKP) nomor SR-550/PW29/1/2015 negara telah dirugikan sebesar Rp 2,38 milyar lebih. (Rml)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan