Hanif Soroti Dugaan Intimidasi Terhadap Pemegang SPK

  • Whatsapp

BANGKA — Hanif, mewakili Forum Aliansi Nelayan Bersatu membahas masalah terkait kegiatan penambangan timah menggunakan Ponton Isap Produksi atau PIP.

Menurutnya, di Belinyu ada suatu wilayah yang diperlakukan berbeda. Dikatakan Hanif, bahwa PT. Timah mengeluarkan SPK itu cuma beberapa. Seperti di daerah Romodong, itu SPK ada tiga.

Bacaan Lainnya

“Tapi di daerah Terentang ini, SPK tiga (PIP) gak boleh bekerja yang lebih dari itu. Sejak SPK itu dikeluarkan PT. Timah, sampai SPK itu berhenti (habis masa berlaku) tanggal 13 Oktober kemarin, cuma tiga (ponton) yang disuruh bekerja. Jadi, yang pemegang SPK-nya takut, karena ada oknum tertentu yang mengintimidasi, Pak Kapolres. Kalau berjalan lebih dari tiga, PIP ini akan ditangkap. Jadi, panitia sama pemegang SPK ini takut. Janjinya sumber daya alam untuk masyarakat, tapi karena ada oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan situasi ini, sehingga gak sejahtera masyarakat. Saya bilang, kalau cuma tiga, ya, gak usah jalan lah, membuat kecemburuan sosial masyarakat lain,” ungkap Hanif saat Ngopi Kamtibmas bersama Forkopimda Kabupaten Bangka di Warung Kopi Kutub Utara atau Warkop Gepe, Selasa (15/10/2019).

Tapi anehnya, lanjut Hanif, SPK di daerah lain seperti di Romodong yang sudah berjalan, itu hanya enam (PIP), tapi bisa ratusan (PIP) yang nambang. Seperti di daerah Berok, itu satu SPK tiga (PIP), tapi bisa ratusan (PIP) yang bekerja.

“Tapi di daerah Terentang ini, lebih dari tiga (PIP) gak boleh jalan. Jadi, kami minta solusi di Forkopimda ini. Kalau memang harus jalan, jalan! Jangan ada oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan situasi ini, Pak Wabup,” pinta Hanif.

Sementara untuk Kajari Bangka, Hanif menyoroti standar biaya pembuatan Sertifikat Tanah.

“Untuk Pak Kajari, ada tidak standar biaya pembuatan sertifikat tanah ini? Kalau ada (biaya) berapa? Kalau melebihi itu, ada gak sanksi pidananya?” tutupnya.

Kapolres memyatakan, dirinya sudah mencermati apa yang disampaikan Hanif.

“Rekan-rekan dari Kepolisian dan TNI sedang berupaya, apa yang menjadi keinginan masyarakat ini kita jembatani dengan pihak yang kompeten dibidang tersebut, yaitu PT. Timah,” ujarnya.

Kapolres minta masyarakat bersabar. Dia juga menitipkan masyarakat dan Kamtibmas di Kecamatan Belinyu kepada Hanif, sebagai tokoh masyarakat Belinyu.

“Saya titip Belinyu, Pak Hanif. Termasuk kegiatan pertambangan yang ada di sini. Saya rasa dengan keberadaan Pak Hanif, kita semua yang ada di sini juga merasa positif. Mengingat, banyak hal yang sudah diperbuat oleh Pak Hanif beserta masyarakat lainnya, untuk menjaga kondusifitasnya,” kata AKBP Aris Sulistyono.

Menanggapi perihal standarisasi buaya pembuatan Sertifikat Tanah yang ditanyakan Hanif, Kajari Bangka R. Jeffri Huwae menyatakan, akan melihat dulu jenis programnya.

“Sejauh ini kita lihat dulu programnya. Kalau Prona, gratis. Program pemerintah, gratis. Nah, saya tidak tahu ini yang mana? Makanya saya bilang, jangan lewat baca, kirim laporannya ke saya, nanti saya bereskan,” demikian Kajari. (Red)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan