INI TANAH TUHAN PAK!

  • Whatsapp

KABARBANGKA.COM — Kawasan Hutan Lindung (HL) dan Hutan Produksi (HP) diwilayah Dusun Bedukang, Desa Deniang, Kecamatan Riau Silip, Kabupaten Bangka, kini sudah luluh lantah digarap penambang untuk memperoleh pasir timah.

Bacaan Lainnya

Belasan unit alat berat berbagai Type dan Merk juga nampak beroperasi disejumlah Kolong Camuy tambang tersebut.

Dn, salah satu penambang yang ditemui dilokasi belum lama ini, mengakui bahwa tambang milik bosnya yang dia kerjakan bersama rekannya itu memang ilegal. Mereka berpendapat, bahwa lahan dilokasi itu adalah ‘TANAH TUHAN’!

“Ne Tanah Tuhan pak, mane ade ijin tambang bos ne. Lokasi ne kan kata e masuk HL” ujar Dn bercanda.

Ditanya berapa jumlah alat berat yang ada dilokasi? Dn mengaku tidak tau persis. Namun dia memperkirakan, setidaknya ada sekitar belasan unit alat berat yang beroperasi dilokasi kawasan HL dan HP tersebut.

“Kalo jumlah semuanya sih, ku dak tau lah, ok? Tapi mun belasan unit, ku rase ade” katanya.

Disinggung tentang indikasi adanya koordinasi keamanan dengan oknum tertentu, Dn enggan menjawabnya.

“Entah, kurang tau soal tu (Koordinasi, red). Kami cuma begawe disini, masalah alat berat tu urusan bos” elaknya.

Dn kemudian memilih bungkam ketika tau lawan bicaranya adalah wartawan, dia pun langsung menghindar.

“Wartawan pak, ok? Ku dak tau apelah pak, jangan difoto lokasi kami” kata Dn seraya pergi ke Camuy.

Dn dan sejumlah penambang lainnya, nampaknya tidak memperdulikan betapa pentingnya menjaga kelestarian hutan dan lingkungan, terutama Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung. Padahal ancaman hukuman pidana penjara dan denda menanti mereka, yang tertangkap menambang secara ilegal dilokasi yang masuk Kawasan HP dan HL.

Undang_Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Pasal 17 Ayat 1 menyebutkan:

Pasal 17
(1) Setiap orang dilarang:
a. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lain yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan dan/atau mengangkut hasil tambang di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri;
b. melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri;
c. mengangkut dan/atau menerima titipan hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin;
d. menjual, menguasai, memiliki, dan/atau menyimpan hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin; dan/atau
e. membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil tambang dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin.

Ancaman hukuman pidana penjara dan denda diatur pada Pasal 91 Ayat 1 dan Ayat 2 menyebutkan:

Pasal 91
(1) Orang perseorangan yang dengan sengaja:
a. menjual, menguasai, memiliki, dan/atau menyimpan hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d; dan/atau
b. membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil tambang dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf e dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
(2) Korporasi yang:
a. menjual, menguasai, memiliki, dan/atau menyimpan hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d; dan/atau
b. membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil tambang dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf e dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pejabat yang berwenang, tentang status lahan dan perizinan penambangan dilokasi tersebut. (Red/Tim)

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan