INVESTOR HARAP PERLUNYA KEPASTIAN HUKUM DAN KENYAMANAN INVESTASI DI BANGKA BELITUNG

  • Whatsapp

KABARBANGKA.COM — Direktur PT SBL, John sumampau di dampingi oleh kuasa hukumnya, Marulam J Hutauruk, menggelar konfrensi pers kedua terkait dengan laporan dugaan pelanggaran Pasal 113 (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dalam kaitannya dengan Teknis Pembuatan Video 9 detik tentang deskripsi alam Pulau Bangka yang masuk ke pihak Kepolisian, Jum’at(24/02) di Tungtau Semabung, Kota Pangkalpinang.

Bacaan Lainnya

Dikatakan Marulam, Perkara bermula dengan adanya Video Deskripsi alam Pulau Bangka tersebut yang ditayangkan di Café Tungtau saat promosi properti Pasir Padi Bay, The Suites yang menjelaskan alam sekitar Bangka.

Kemudian setelah itu adanya somasi tanggal 16 November 2016 kepada PT SBL tentang teknis 9 detik pembuatan video deskripsi alam Pulau Bangka yang dianggap Pelapor melanggar hak cipta. Namun kenyataannya teknis pembuatan video tersebut belakangan diketahui dilakukan oleh seorang mahasiswa di Bandung.

Kemudian dirinya menyebutkan sebelum menempuh jalur hukum harusnya pihak pelapor harus menjalani tahap mediasi terlebih dahulu, apabila mediasi secara aktif telah dilakukan dan juga tidak membuahkan hasil maka barulah jalur hukum sebagai jalan terakhir.

” Seharusnya sesuai dengan pasal 95 ayat 4 undang undang hak cipta mewajibkan melakukan mediasi dalam penyelesaian sengketa sebelum melaporkan kepada pihak yang berwenang, akan tetapi pelapor yang diberitakan sebagian media sebagai Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Babel ini ,tidak juga melakukan tahapan tersebut, malah dalam waktu yang sesingkat-singkatnya yaitu kurang dari 1 satu minggu (6 hari) telah melapor kepada Polisi,” sebutnya.

Menurutnya, Mediasi yang bersamaan dengan Penyidikan Polisi sering dipergunakan sebagai alat penekan seseorang untuk memperoleh kepentingan finansial belaka.

” Tidak mengherankan apabila di awal tersebut sebuah angka penawaran untuk janji tidak meneruskan perkara ini yaitu Rp. 2 Milyar dan saat ini penawaran tersebut berubah menjadi Rp. 1 Milyar, dalam hal ini klien kami bukan mempermasalahkan bersedia membayar Rp. 2 Milyar atau Rp. 1 Milyar saja.akan tetapi Kepastian Hukum dan Keadilan Hukum harus menjadi tonggak untuk menentukan seseorang menjadi tersangka atau tidak atau dihukum atau tidak,” Ujarnya.

Lanjut marulan, Sejak semula PT Sumampau Bangka Lestari (PT SBL) merupakan perusahaan yang memiliki visi, tekad dan komitmen sehingga bersedia menanamkan investasi untuk pembangunan dan pemberdayaan kawasan Pasir Padi.

Selain itu PT SBL juga memiliki tekad besar untuk berkontribusi dan mendukung Pemerintah Bangka Belitung dalam memajukan perekonomian serta taraf hidup masyarakatnya.

Kemudian marulan menambahkan bahwa PT SBL merupakan perusahaan properti besar yang dikelola dengan baik dan professional. PT SBL tidak pernah melakukan bisnis diluar kompetensinya dan fokus bisnisnya, yaitu Properti.

” Maka dari itu saya yakin klien saya tidak pernah membuat video dan tidak tahu menahu tentang teknis pembuatan video apapun dan juga saya menegaskan bahwa PT SBL tidak pernah mengambil video apapun dan juga tidak pernah menjual video kepada siapapun,” tegasnya.

Kemudian ia juga menyebutkan beberapa waktu yang lalu PT SBL dan PT Total telah mendukung penuh Kepolisian untuk mencari kebenaran materiil agar dapat menemukan tersangka yang sesungguhnya yang melakukan teknis pembuatan video yang dianggap melanggar hak cipta tersebut.

” John Sumampou dan Ignatius Haryanto tidak bersedia membayar uang 1 Milyar rupiah kepada Pelapor. Akan tetapi justru John Sumampou (PT SBL) dan Ignatius Hartanto yang tidak tahu menahu tentang teknis pembuatan video telah dijadikan tersangka di dalam perkara ini, dan bukan pihak yang membuat video tersebut,” ucapnya.

” Bagaimana mungkin pihak yang tidak pernah tahu teknis pembuatan video, tidak pernah pula menyuruh orang untuk melakukan pelanggaran hukum kini harus menjadi tersangka di dalam suatu perkara hak cipta?,” imbuhnya.

Penanaman Investasi yang sangat besar tentu harus dijamin dengan Kepastian Hukum serta Keadilan Hukum di Republik Indonesia ini. Konstitusi RI menegaskan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum (Rechtstaat) dan bukan negara kekuasaan (Machstaat). Tidak ada seorangpun di Indonesia ini yang boleh menggunakan kekuasaan dan/atau jabatannya bahkan ketika ia adalah seorang pemimpin sebuah Organisasi pun, tidak boleh menggunakan kekuasaannya.

” Tanpa Kepastian Hukum dan Keadilan Hukum maka Investor akan menarik investasinya dari Pulau Bangka. Perlu Komitmen kuat dari semua pihak seperti penegak hukum, pemerintah daerah, seluruh masyarakat termasuk setiap pihak yang ingin mengenforce haknya harus sama-sama berdiri pada landasan Kepastian Hukum dan Keadilan Hukum yang disepakati bersama di Republik Indonesia ini,” Pungkasnya. (3K0)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan