JAJARAN PEMKAB BANGKA IKUTI PENYULUHAN HUKUM

  • Whatsapp

penyuluhan-hukum-2 penyuluhan-hukum

KABARBANGKA.COM — Bupati Bangka Tarmizi Saat mengharapkan aset Pemerintah Kabupaten Bangka untuk dilakukan pendataan seakurat mungkin untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya.

Bacaan Lainnya

Diakui Bupati sejumlah aset milik Pemkab Bangka ada yang hilang dan dipergunakan masyarakat seperti di komplek RSS Sungailiat.

“ Untuk masyarakat yang sudah menempati tanah miliki Pemerintah Daerah harus memiliki kejelasan dasar hukumnya sehingga dapat menjadi miliki masyarakat sendiri, dapat diusulkan dengan cara dibeli maupun hibah kepada pemerintah daerah, tergantung nanti bagaimana aturannya,” kata Tarmizi, ketika membuka Pembinaan dan Koordinasi Permasalahan hukum bagi aparatur Pemkab Bangka di ruang rapat Bina Praja Kantor Bupati Bangka, Senin (14/11).

Pembinaan dan Koordinasi Permasalahan hukum bagi aparatur Pemkab Bangka, terkait dengan aset Pemerintah Daerah yang diselenggarakan Bagian Hukum dan Ham Setda Bangka

Dikatakannya, harus adanya kejelasan terkait aset Pemda di kecamatan – kecamatan, agar dibuatkan sertifikat tanah seperti kantor camat, rumah sekolah, dan lainnya sehingga tidak menjadi permasalahan dikemudian hari.

“ Pembinaan dan koordinasi permasalahan hukum dapat bermanfaat bagi aparatur Pemkab Bangka untuk memahami dasar hukum terkait dengan aset daerah,” pungkas Bupati.

Sementara itu Kabag Hukum dan Ham Setda Bangka Doni Kandiawan mengakui permasakahan dasar hukum kepemilikan tanah menjadi perhatian, yang sering menyebabkan terjadinya sengketa.

Untuk itu, menurut Doni pemahaman tentang dasar hukum terkait dengan aset Pemda juga harus dipahami aparatur Pemkab Bangka.

Diungkapkannya, Pemkab Bangka juga sedang menghadapi permasalahan hukum terkait dengan aset Pemda yang kasus hukumnya sedang berjalan yakni sengketa lahan SMAN 2 Mendo Barat, antara Pemkab Bangka dan warga.

Penyuluhan hukum tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman bagi jajaran Pemkab Bangka terkait dengan dasar hukum untuk memperkuat keberadaan aset Pemkab Bangka.

Pembinaan dan koordinasi permasalahan hukum bagi aparatur Pemkab, juga dihadiri Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Bangka M. Kamil Abu Bakar serta diikuti utusan SKPD di lingkungan Pemkab Bangka, dengan nara sumber dari Kementeri Dalam Negeri, Universitas Indonesia dan pratisi hukum. (Rus/Humas)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan