Jokowi Tandatangani Perppu No.2 Tahun 2017

  • Whatsapp
Presiden Joko “Jokowi” Widodo saat bicara kepada media, dalam kunjungan ke Istana Malacanang di Manila, Filipina. 28 April 2017.

KABARBANGKA.COM — Presiden Indonesia, Jokowi, telah menandatangani dekrit yang memberi Pemerintah legitimasi untuk melarang organisasi radikal, dalam upaya yang bertujuan untuk melarang kelompok-kelompok di balik peningkatan kekuatan politik garis keras Islam.

Langkah tersebut diumumkan pada hari Rabu kemarin, 12/07, oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto, menyusul ketegangan sektarian beberapa bulan yang lalu, di negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia, dan sempat mengguncang pemerintah dan meruntuhkan reputasinya karena mempraktikkan bentuk Islam moderat.

Bacaan Lainnya

Kebijakan Ini adalah mengubah undang-undang yang ada, yang mengatur tentang organisasi massa, dan memungkinkan pemerintah untuk menghindari proses pengadilan yang berpotensi lewati proses panjang untuk menerapkan larangan.

Adalah Hizbut Tahrir, sebuah kelompok yang berkampanye untuk mengadopsi Hukum Syariah dan menerapkan Khilafah, merupakan salah satu sasaran kebijakan tersebut, setelah pemerintah mengumumkan pada bulan Mei, bahwa mereka berencana untuk melarang kelompok tersebut.

Wiranto mengatakan, bahwa keputusan tersebut bertujuan untuk melindungi Kesatuan dan Keberadaan Indonesia sebagai sebuah Negara dan tidak mendiskreditkan kelompok-kelompok Islam. Wiranto mengatakan bahwa keputusan tersebut ditandatangani oleh Presiden Joko “Jokowi” Widodo pada hari Senin, 10/07.

Human Rights Watch yang berbasis di New York mengutuk langkah tersebut, menyebutnya sebagai “pelanggaran yang mengganggu” atas Hak Kebebasan Berserikat dan Berekspresi, meskipun didukung oleh kelompok moderat seperti Nahdlatul Ulama, organisasi Muslim terbesar di Indonesia.

Peneliti Indonesia untuk Human Rights Watch, Andreas Harsono, mengatakan bahwa pemerintah saat ini, telah memiliki wewenang untuk melakukan tindakan hukum terhadap kelompok, yang diduga melanggar undang-undang.

“Melarang setiap organisasi secara ketat berdasarkan ideologis adalah tindakan kejam yang merongrong hak kebebasan berserikat dan berekspresi, dimana orang Indonesia telah berjuang keras untuk membangun sejak era kediktatoran Suharto,” kata Harsono.

Hizbut Tahrir, bersama dengan kelompok lain seperti, Front Pembela Islam, berada di belakang saat demonstrasi besar-besaran di Jakarta, Ibukota, memprotes Gubernur non muslim beretnis minoritas, sekutu dekat Jokowi yang dituduh menghujat Islam.

Basuki kemudian kehilangan kesempatan untuk terpilih kembali, dan jabatan Gubernur berpindah ke seorang kandidat Muslim. Basuki juga divonis selama dua tahun karena penghujatan, meskipun Jaksa menurunkan tuduhan tersebut pada vonis yang lebih rendah.

Hizbut, sebuah organisasi global, diperkirakan memiliki puluhan ribu anggota di Indonesia. Ismail Yusanto, juru bicara Hizbut Tahrir di Indonesia, mengatakan pihaknya berencana untuk melakukan Judicial Review atas keputusan itu, di Mahkamah Konstitusi.

“Langkah tersebut hanya menunjukkan tindakan sewenang-wenang yang bertujuan membubarkan Hizbut Tahrir,” katanya.

 

Editor/alih bahasa: LH

 

source: Stephen Wright | AP | washington post

Photo: Bullit Marquez, File/Associated Press

Pos terkait

Tinggalkan Balasan