KAMARDIN MD. TOP AJUKAN PRAPERADILAN

  • Whatsapp

Humas PN Pangkalpinang,Maju Purba SH MH

KABARBANGKA.COM – Mantan Direktur Utama PT KOBATIN, Kamardin MD. Top, warga Negara Malaysia yang berdomisili di Jalan Aduma RT09/RW02, Kelurahan Bukit Merapin Kota Pangkalpinang, dikabarkan mengajukan Permohonan Pra Peradilan terhadap Pemerintah RI Cq. Kepala Kantor Pajak Pratama (KPP) Bangka.

Bacaan Lainnya

Permohonan Pra Peradilan terhadap KPP Pratama Bangka tersebut, diajukan melalui Kuasa Hukumnya Syafril SH dan Zulkarnain SH, di Pengadilan Negeri Pangkalpinang.

Kabar tersebut dibenarkan oleh Ketua PN Pangkalpinang Wuryanta SH.MH, melalui Humas Maju Purba SH.MH.

“Benar, memang ada permohonan Pra Peradilan atas KPP Bangka. Pemohon atas nama Kamardin Bin MD Top, Warga Negara (WN) Malaysia yang berdomisili di Jalan Aduma RT09/RW02, Kelurahan Bukit Merapin Kota Pangkalpinang. Dia mengajukan Permohonan Pra Peradilan terhadap Pemerintah RI Cq. Kepala Kantor Pajak Pratama (KPP) Bangka, selaku pihak Termohon. Permohonan Pra Peradilan ini diajukan oleh Pemohon melalui Kuasanya Syafril SH dan Zulkarnain SH,” terang Maju Purba diruang kerjanya, Kamis (01/09/2016) siang.

Dijelaskannya, bahwa sidang perdana Permohonan Pra Peradilan tersebut sudah digelar pada hari Selasa (30/08/2016) lalu, dengan acara Pembacaan Permohonon.

Kemudian hari Rabu (31/08/2016) kemarin, sidang dilanjutkan dengan acara Pembacaan Jawaban dari pihak Termohon, yaitu Kepala KPP Bangka.

“Sidang hari ini, Kamis (01/09/2016) pagi, acara sidang Pembacaan Replik dari Pemohon. Besok pembacaan Duplik dari Termohon, dan sekaligus acara Pembuktian dari pihak Termohon. Nah, Bukti itu bisa berupa Surat atau saksi-saksi”, urai Maju Purba.

Ditambahkannya, bahwa Sidang Pra Peradilan hanya punya waktu selama 7 hari kerja. Diperkirakan, pembacaan putusan dari permohonan Pra Peradilan Kepala KPP Bangka itu akan dibacakan pada hari Selasa (06/09/2016) pekan depan.

Ketua PN Pangkalpinang Wuryanta SH.MH, menunjuk Diah Astuti Mittafiatun SH.MH, sebagai Hakim yang memeriksa dan mengadili Permohonan Pra Peradilan Pajak tersebut.

“Hakimnya ibu Diah Astuti Mittafiatun SH.MH, dan Yuri SH bertindak sebagai Panitera Pengganti (PP)”, pungkasnya.

Seperti yang ramai diberitakan, bahwa Mantan Direktur Utama PT KOBATIN, Kamardin MD. Top, disandera oleh pihak KPP Bangka, karena menunggak pajak sebanyak puluhan milyar.

Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bangka, Ramdanu Martis mengatakan Tax Amnesty tidak berlaku bagi Kamardin apabila tunggakan pajak tidak dilunasi. Dia menegaskan tunggakan pajak PT Koba Tin saat dipimpin Kamardin, sebesar Rp 38,5 miliar belum dibayar.

“Proses hukumnya, kalau dia bayar dia keluar. Kita sudah melakukan pemblokiran rekening, dan dia (Kamardin) kita sandera. Kalau dia lunasin utang pajaknya, pada saat itu kita keluarkan tapi kalau enggak bayar, ya enggak keluar,” kata Ramdanu kepada wartawan, belum lama ini.

Langkah yang dilakukan Kantor Pajak Pratama dibenarkan, jika mantan Direktur PT Koba Tin itu memang lalai membayar pajak. Penyanderaan dapat dilakukan hingga wajib pajak melunasi hutang pajaknya.

Tindakan KPP Bangka tersebut diatur dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Kaksa. Sita Badan ini dapat dilakukan kepada wajib pajak yang lalai. Mereka yang tidak membayar pajak menimbulkan kerugian kepada negara. Sehingga penagihan secara paksa dapat dilakukan oleh petugas yang berwenang.

Kasus seperti ini memang jarang terjadi, apalagi di Bangka Belitung diakui baru satu kasus penyanderaan dilakukan. Pada dasarnya langkah ini sangat penting, karena ini bagian dari Program Penyelamatan Pendapatan Negara.

GIJZELING atau yang biasa disebut PENYANDERAAAN, berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Indonesia berarti pengekangan sementara waktu kebebasan seseorang (dalam hal ini penanggung pajak) dengan menempatkannya ditempat tertentu.

Mengingat penyanderaan sifatnya merupakan pengekangan sementara dan bukan penahanan atau pemenjaraan,maka pelaksanaannya harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan dilaksanakan secara hati-hati dan selektif.

Berdasarkan Undang-undang Penagihan Paksa dengan Surat Paksa Nomor 19 Tahun 2000, penyanderaan hanya dapat dilakukan apabila penanggung pajak mempunyai utang pajak di atas Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan diragukan itikad baiknya dalam melunasi utang pajak.

Bagaimana mengukur itikad tidak baik penanggung pajak? Penanggung pajak dianggap tidak mempunyai itikad baik apabila:

– Penanggung Pajak tidak merespon himbauan untuk melunasi utang pajak;
– Penanggung Pajak tidak menjelaskan/tidak bersedia melunasi utang pajak baik sekaligus maupun angsuran;
– Penanggung Pajak tidak bersedia menyerahkan hartanya untuk melunasi utang pajak;
– Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;
– Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan, atau pekerjaan yang dilakukanhya di Indonesia;
– Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya atau menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;

Sementara informasi yang berhasil dihimpun dari berbagai sumber, bahwa Kamardin MD. Top sedang dititipkan sementara di Lapas Tua Tunu Pangkalpinang oleh Petugas KPP Bangka, sebagai sandera badan wajib pajak. (Red / Tim)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan