Kejar Target UHC, Dinkes Babar Terkendala Warga Belum Rekam E – KTP

  • Whatsapp

BANGKA BARAT – Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan ( SDK ) Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Barat, Muria Indriakasih mengatakan, warga Bangka Barat yang telah terdaftar di BPJS Jaminan Kesehatan Bangka Barat Terpadu ( JKBT ) per 1 Oktober 2019 sebanyak 4000 orang.

Target yang ingin dicapai kata dia, tahun 2019, kuota peserta BPJS sebanyak 20 ribu dan tahun 2020 sebanyak 25 ribu sehingga jumlah total 45 ribu yang telah disetujui DPRD dapat terpenuhi.

Bacaan Lainnya

Untuk bulan November 2019, pihaknya telah menyetor sebanyak 6000 orang, namun jumlah tersebut belum tentu diluluskan BPJS karena beberapa hal, diantaranya, warga yang bersangkutan belum mempunyai KTP Elektonik sehingga Nomor Induk Kependudukannya belum terdata di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bangka Barat.

” Kita nyetor nih datanya, belum tentu lolos semuanya, karena dia tu terekam nggak nomor induk kependudukannya di Dukcapil, ada yang nggak terekam, tertolak kan,” ujar Muria Indriakasih kepada awak media di ruang kerjanya, Senin ( 14/10/2019 ).

Walaupun demikian, kata Muria, warga yang tidak lolos dapat didaftar ulang pada periode berikutnya setelah merekam E – KTP.

Lebih lanjut Kabid wanita ini menerangkan, untuk peserta JKBT, pihaknya memprioritaskan masyarakat yang belum mempunyai jaminan kesehatan. Syarat lainnya, peserta tersebut bukan pekerja penerima upah dan pemberi upah serta bersedia didaftarkan di kelas III.

Dia juga mengungkapkan beberapa alasan Pemkab Bangka Barat mengutamakan warga yang belum mempunyai jaminan kesehatan, salah satunya untuk mengejar target Universal Health Coverage ( UHC ) tahun 2020.

” Kita mau target UHC tadi yang 95% warga masuk kepesertaan BPJS. Yang kedua, kalau memang semua yang belum punya Jamkes telah terakomodir, kalau sakit kan nggak repot,” tandas Muria.

Untuk menghindari kecolongan salah sasaran, serta demi mendapatkan data yang akurat, pihaknya tidak bekerja sendiri, tapi ikut menggandeng perangkat desa dan kelurahan.

” Kalau dibilang kecolongan, makanya kami koordinasi dengan desa, jadi kami nggak kerja sendiri, kalau mau datang kerumah – rumah se – Bangka Barat ini agak kesulitan, jadi kami koordinasi dengan pihak desa, RT, RW nah minta bantuan mereka kira – kira yang mana nih yang didahulukan. Jadi kita buat prioritas,” pungkasnya. ( SK )

Pos terkait

Tinggalkan Balasan