Ketua Fraksi PKS, PAN, HANURA : Terlalu Prematur Jika Raperda Perumda Itu Disahkan

  • Whatsapp

BANGKA — Fraksi PKS, PAN dan HANURA DPRD Kabupaten Bangka menyatakan penolakan atas disahkannya Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perumda PT.Agro Lestari Mandiri saat menggelar sidang paripurna di Ruang Rapat DPRD Kabupaten Bangka, Senin (29/06/2020).

Ketua Fraksi PKS, PAN dan HANURA, Marianto mengatakan, pihaknya sudah melakukan study banding ke Belitung dan Konsultasi dengan Kementrian Dalam Negeri.

“Kami sudah melakukan study banding ke Belitung dan juga kami sudah konsultasi ke Kemendagri, prosesnya cukup panjang. Jejak historis sudah kami lakukan bagaimana pola-pola dan norma-norma normatif substantif tentang pernyataan modal,” ungkap Marianto.

Ia mengatakan, dari fraksi yang melakukan penolakan tersebut mempunyai alasan yang kuat supaya masyarakat Kabupaten Bangka bisa lebih mandiri dan sejahtera.

“Berdasarkan hasil itu, kami yang beberapa Fraksi yang terwakil di pansus tiga. Kami dari Fraksi PKS,PAN dan HANURA melakukan penolakan untuk disahkan segera, alasannya adalah bahwa Raperda ini asal strategis, bukan hanya untuk peningkatan PAD, bukan hanya untuk kesehatan Rakyat, bukan hanya berefek sosial, tetapi kami berkeinginan Perumda ini mampu menjadikan Bangka ini mandiri dan sejahtera. Tentu jika membaca tujuan itu maka Pemerintah harus fokus, konsentrasi untuk menyediakan tim independent. Ternyata yang mereka pakai adalah tim dari Bappeda yang artinya tim lokal,” jelasnya.

Menurutnya, dalam pernyataan modal harus mempunyai analisis yang bagus bukan hanya pernyataan modal saja melainkan mempunyai analisis sehingga tidak menimbulkan bias.

“Untuk pernyataan modal itu harus ada analisis, resiko, investasi dan peruntukannya. Dasar ini di dasari oleh Permendagri No.52 Tahun 2012. Jadi tidak serta merta tiba-tiba pernyataan modal. Ada tidak analisanya?, apa resikonya?. Terakhir kami sampaikan itu masih sumir dan bias,” ujarnya.

Ia juga mengatakan, ketidak nyambungan antara tim analisis dengan manajemen sehingga tidak sinkron. Ia juga menyarakankan agar melakukan pembahasan yang lebih komprehensif.

“Tim analisis dan manajemen tidak sinkron, dalam hal ini berarti sangatlah prematur kalau perda ini harus di sahkan. Kami menyarankan butuh pembahasan yang lebih komprehensif, mengapa? supaya jangan perda ini yang sifatnya perda yang insidentil, tapi berkelanjutan untuk kemajuan bangka ini sebagai bangka setara itu,” tuturnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan, dari hasil pemaparan oleh manajemen PT.Agro Lestari Mandiri menyebutkan bahwa program jangka pendek yang akan dilakukan adalah di bidang pariwisata, akan tetapi Pemkab Bangka menginginkan asumsi keuangan didapatkan melalui perbaikan PLTS yang hasilnya bisa dijual lagi ke PLN.

“Hasil mendengar dan presentasi yang disampaikan oleh manajemen, dalam hal ini Direktur Perumda Alam itu pada tanggal 9 juni 2020 di ruang Banmus DPRD Kab.Bangka menyampaikan bahwa jangka pendek mereka yang akan dilaksankan dengan pernyataan modal ini adalah untuk bidang pariwisata. Memang betul kegiatan yang dilakukan oleh Perumda Alam adalah pariwisata, energi dan pertanian,” terangnya.

Masih kata Marianto, asumsi keuangan yang dimunculkan ialah perbaikan daripada PLTS yang ada di Kecamatan Belinyu, namun antara PLTS dengan program jangka pendek yang akan dijalankan ialah pariwisata maka hal tersebut tidaklah nyambung.

“Sementara asumsi keuangan yang dimunculkan adalah perbaikan PLTS, berarti energi. Nyambungkah antara jangka pendek dengan asumsi keuangan?, itu sudah tidak nyambung!!!. maka kami berkesimpulan berarti ini sangat dipaksakan. Maka kami berharap untuk ditunda, tapi karena ini adalah dinamika politik, dan demokrasi yang kita hanya berjumlah sekian tetap menyatakan dengan tertulis ini bahwa kita menolak untuk disahkan,” demikian Marianto. (*)


Reporter : Sholihin
Editor : Romlan

Pos terkait