Koko : Membuat Akta Pengoperan Tanah Wewenang PPAT

  • Whatsapp

KABARBANGKA.COM, BANGKA — Advokad Koko Handoko SH dari Kantor Turki & Partner law Firm menyatakan, seorang PPAT yang mengeluarkan Akta Pengoperan Tanah bukanlah suatu tindakan yang melanggar hukum. Pernyataan itu disampaikan Koko, usai mendampingi kliennya Akmal SH yang merupakan seorang Pejabat Pembuat Akta Tanah ( PPAT), pada persidangan gugatan perdata yang digelar di Pengadilan Negeri ( PN) Sungailiat, Selasa (26/06/2018).

Bacaan Lainnya

Akmal SH tersangkut kasus hukum dengan setatus turut tergugat, lantaran telah membuat Akta Pengoperan Tanah yang dia keluarkan kepada tergugat di dalam sidang sengketa tersebut.

” Ya, dalil gugatan tentunya penggugat menganggap klien kita melanggar hukum, itu sah – sah saja. Namun kita selaku kuasa hukum menganggap bahwa Akta Pengoperan Tanah yang dikeluarkan Pak Akmal itu, sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37  Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah. Menurut Pasal 2 ayat 2, sebagaimana yang dimaksud pada ayat satu itu sudah sesuai dengan isi di dalamnya. Jadi itu adalah wewenang klien kite sebagai seorang PPAT,” jelas Koko panjang lebar.

Masih menurut Koko, pembuatan Akta Pengoperan Tanah adalah wewenang dari seorang PPAT, sehingga tidak dapat dikualifikasikan sebagai tindakan pelanggaran hukum.

” Jadi pembuatan Akta Pengoperan Tanah itu wewenang PPAT. Terkecuali pak Akmal membuat Akta Jual Beli terkait kasus ini, itu baru menyalahi wewenang,” tegas Koko. (Ikrar)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan