KONTRAKTOR AJUKAN PERPANJANGAN WAKTU 90 HARI LAGI, UNTUK PENYELESAIAN PEKERJAAN PROYEK JEMBATAN SEGAMBIR

  • Whatsapp

KABARBANGKA.COM — Proyek pengerjaan pengganti Jembatan Segambir, di Lingkungan Sinar Jaya, Sungailiat, yang menelan dana hampir 10 milyar dari APBN Tahun Anggaran (TA) 2016, hingga kini masih belum dapat dirampungkan oleh pihak kontraktor. Kondisi tersebut membuat pengerjaan proyek itu kembali jadi sorotan aktivis pegiat anti korupsi.

Bacaan Lainnya

Bambang Susilo, selaku ketua LSM Generasi Tanpa Korupsi (GTK) Babel, mempertanyakan komitmen pihak Satker PJN Wilayah I Babel dan pihak kontraktor, dalam penyelesaian proyek pengerjaan pengganti Jembatan Segambir Sinar Jaya tersebut.

“Hari ini, Kamis (16/2/2017) siang saya ke lokasi, terlihat para pekerja dari PT SMB sedang melakukan pekerjaan pemadatan jalan diatas jembatan, sebagiannya lagi ada yang melakukan pekerjaan minor jalan. Ini artinya proyek pekerjaan jembatan itu masih butuh waktu sekitar satu bulanan untuk penyelesaiannya,” ungkap Bambang.

Padahal, kata Bambang, kalau mengacu pada Perpres Nomor 70 Tahun 2012, maka pelaksanaan proyek pekerjaan pengganti Jembatan Segambir Sinar Jaya Sungailiat itu pada tanggal 20 Februari 2017 harusnya sudah selesai.

“Dalam Perpres Nomor 70 Tahun 2012 disebutkan, apabila pihak rekanan sudah diberi waktu 50 hari untuk menyelesaikan pekerjaannya, namun masih juga tidak selesai, maka Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) harusnya melakukan pemutusan kontrak dan memblack list perusahaan pelaksana pekerjaan tersebut,” imbuhnya.

Dari pantauan wartawan media ini, Kamis(16/2/2017) petang, memang masih terlihat para pekerja melakukan pekerjaan pemadatan jalan dan pekerjaan minor jalan diantaranya penyusunan batu-batu gunung di sekitaran jembatan.

Terkait hal itu, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek pengganti Jembatan Segambir Sinar Jaya Sungailiat, Hendra, berkilah kalau pemutusan kontrak terhadap kontraktor belum bisa dilakukan lantaran berbagai pertimbangan.

“Memang kalau mengacu pada Perpres Nomor 70 Tahun 2012 itu, tanggal 20 Februari 2017 batas waktu bagi kontraktor untuk penyelesaian pekerjaan mereka. Namun kita masih menimbang kalau diputus kontraknya pastinya pekerjaan proyek itu akan terbengkalai. Belum tentu nanti kalau dianggarkan lagi akan cepat prosesnya,” kata Hendra ketika dihubungi via ponselnya, Kamis (16/2/2017).

Dia menambahkan, selain pertimbangan itu, pihaknya juga sudah menerima surat pengajuan perpanjangan waktu dari pihak kontraktor.

“Kita juga sudah terima surat pengajuan perpanjangan waktu penyelesaian hingga 90 hari dari kontraktor. Dengan acuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 243 tahun 2016, maksimum 90 hari dengan denda maksimum 9 %. Nah kita juga tidak bisa menolak, sebab kalau menolak, berarti kita menolak Peraturan Menteri Keuangan. Hanya saja, kita belum menyetujui sebab mereka belum menjawab surat kita yang mempertanyakan, kapan waktunya mereka dapat menyelesaikan pekerjaan tersebut,” pungkasnya.

Sayangnya hingga berita ini diturunkan, pihak kontraktor belum memberikan keterangan resmi terkait molornya penyelesaian pekerjaan proyek tersebut. (Rml)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan