KORUPSI SUBUR DI BABEL, AKTIVIS PERTANYAKAN KINERJA BPK

  • Whatsapp

KABARBANGKA.COM — Suburnya kasus tindak pidana korupsi yang berkembang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan banyaknya temuan dilapangan yang berujung pada laporan ke Kejaksaan, membuat Aktivis anti korupsi di Bangka Belitung, Marshal Imar Pratama angkat bicara terkait kinerja Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Bangka Belitung.

Bacaan Lainnya

Marshal Imar Pratama menilai BPK Perwakilan Babel, harus bertanggung jawab secara moral atas masih suburnya praktik korupsi di Bangka Belitung. Pertanggung jawaban itu dituntut Marshal seiring BPK sendiri yang kerap memberikan penilaian “Wajar” atas laporan keuangan pemerintah daerah dan Provinsi di seluruh Bangka Belitung selama ini.

“Karya BPK itu (memberikan opini wajar) patut ditinjau dan dievaluasi ulang dari berbagai sisi. Sebab opini wajar yang diberikan bertolak belakang dengan suburnya praktik korupsi di pemerintah selama ini,” kata Marshal.

Marshal sendiri membuat tolak ukur atas suburnya praktik korupsi itu atas maraknya penyelidikan, penyidikan hingga putusan persidangan kasus korupsi selama ini. Selain itu keluhan masyarakat juga menurutnya kian menjadi-jadi akibat sulitnya lapangan pekerjaan serta harga komuditas pertanian seperti karet jatuh.

“Kalau BPK bertanya apa parameter kritik kita, berkaca saja pada maraknya korupsi serta laporan-laporan dugaan korupsi kepada lembaga penegak hukum, baik itu yang sudah diekspos maupun belum. Begitu juga dengan infrastruktur yang dibangun melalui proyek-proyek yang ada itu kualitasnya rendah, yang mudah sekali rusak padahal baru dibangun,” ujar Marshal.

“Di perparah lagi dengan kehidupan masyarakat kecil sehari-hari yang kian sulit secara ekonomi. Susahnya mencari lapangan kerja, baik itu sektor formal maupun informal. Harga karet juga turun, sampai sekarang belum ada jalan keluar dari pemerintah daerah untuk selamatkan petani karet,” tambahnya.

BPK diharapkan Marshal agar tidak terjebak dalam rutinitas administratif pengelolaan keuangan pemerintah dan birokrasi semata. Akan ditetapi ia mendesak supaya mampu menyelam secara substansi sejauh apa ketepatan pengelolaanya.

“Selama ini auditornya terjebak ke dalam kelengkapan administrasi di atas kertas saja. Padahal tak jarang antara kelengkapan administrasi bertolak belakang dengan fakta yang dikerjakan,” ucapnya.

Dia mencontohkan tak jarang juga di masyarakat menemukan adanya indikasi korupsi atas sebuah proyek ataupun realisasi atas sebuah program pemerintah. Tetapi tak jarang juga birokrat ataupun PNS yang bertanggung jawab di situ malah mencari pembelaan atas WTP BPK yang diperolehnya.

“Ini fakta yang ada, tak jarang seakan-akan adanya dugaan kasus korupsi yang ditemui publik ataupun media bahkan penegak hukum sendiri pihak yang bertanggung jawab berkelit karena atas penilaian BPK baik-baik saja. Khawatir kita opini wajar BPK itu dijadikan legitimasi atas buruknya di dalam sebuah pertanggung jawaban pengelolaan keuangan di birokrasi pemerintah selama ini,” tandasnya.

Dia meningatkan ke depannya, peran BPK tidak lagi mengabaikan proyek-proyek besar yang menyangkut kepentingan hajat hidup masyarakat luas. Seperti yang ada selama ini sektor pertambangan dan kelistrikan.

“Kita lihat BPK asyik berkutat di sektor yang kurang substansial. Di sektor besar seperti pertambangan dan kelistrikan dianggap sebelah mata padahal itu menyangkut hajat hidup masyarakat secara luas,” ingatnya lagi.

Sementara itu pihak BPK sendiri tidak mengelak atas tanggung jawab moral yang dituduhkan itu. Dikatakan kepala BPK perwakilan Bangka Belitung, Arif Agus, WTP itu bukan berarti pemerintahan itu bebas korupsi.

“Kami sadar memang subur (korupsi), walau sudah diberi opini wajar. Tetapi perolehan opini wajar itu bukan berarti itu bebas korupsi, kita banyak diminta oleh Kejaksaan sebagai ahli untuk menghitung kerugian negara atau PKN dari penyidikan mereka,” aku Arif Agus belum lama ini.

Terkait dengan penganugerahan WDP maupun WTP menurutnya tidak serta merta hanya melibatkan seorang auditor semata. Melainkan juga sudah atas penilaian serta keputusan banyak unsur (bersama) di internal BPK.

“Untuk memperoleh opini WDP ataupun WTP itu tidak mudah dan tidak bisa diputuskan seorang saja. Tetapi itu bersama-sama, ada pengawasan di sana,” ucapnya.

Dari kejadian OTT KPK yang menimpa lembaganya baru-baru ini disadarinya sangat memalukan. Sehingga ini harus menjadi pembelajaran bagi anak buahnya di lapangan saat bekerja. Dia juga meminta anak buah menunjukan kinerja yang profesional, bermoral dan berintegritas.

“Sistem kita sangat ketat. Tetapi memang sebaik apapun sebuah sistem itu akan kembali kepada manusianya juga. (Anak buah) agar lebih berhati-hati, tunjukan profesionalitasnya, ini jadi pelajaran,” tandasnya.

KASUS-KASUS SEDANG PENGHITUNGAN KERUGIAN NEGARA DI BPK

Korupsi Bansos Kematian Rp 2 Milyar Pemkab Bangka (Kejari Sungailiat)

Korupsi Alkes Dinkes Babel 2011 tahap 2 senilai Rp 70 milyar (Polda Bangka Belitung).

Korupsi ILS bandara Depati Amir (Kejaksaan Tinggi)

Korupsi Bank SumselBabel (Kejaksaan Tinggi)

Korupsi PT Pulomas Sentosa (Kejaksaan Tinggi)

Korupsi Bibit Distanbunak Basel (Kejaksaan Tinggi).

 

Penulis: Romli Muhtar

Editor : Romlan

Pos terkait

Tinggalkan Balasan