Mantan Ketua BPD Mendo Hampir Setahun Ditahan Gajinya

  • Whatsapp
Surat Pergantian Antar Waktu (PAW) yang sekarang kembali dipermasalahkan oleh mantan Ketua BPD Mendo, 18/09.
KABARBANGKA.COM — Kisruh Pilkades 2013 yang lalu di Desa Mendo, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung masih menyisakan api dalam sekam.Pasalnya, surat pergantian antar waktu (PAW) yang ditandatangani Bupati Bangka (ketika itu), Tarmizi Saat, diduga tidak mengindahkan ketentuan UU tentang hak yang didapat oleh Ketua BPD Mendo periode tersebut.

“Aok pak, begitu dengar kami (Pengurus BPD Mendo) menolak hasil Pilkades Mendo 2013, di Agustus 2014, surat pergantian antar waktu tersebut diantar ke tempat kami, dan langsung dilakukan rapat untuk menggantikan posisi saya. Kemudian di awal 2016 baru dilakukan penggantian, hingga saya sejak surat itu keluar tidak mendapatkan hak saya,” keluh Mahyudin, Senin (18/09/2017).

Bacaan Lainnya

Ditambahkannya, bahwa dirinya sebenarnya sudah tidak masalah dengan kondisi pengabaian haknya sebagai mantan Ketua BPD Mendo, namun mengingat adanya beberapa kejanggalan demi kejanggalan di tubuh pemerintahan Desa Mendo yang sekarang, maka ia memberanikan diri bertanya soal kasus ini.

” Kalau ku, lah dagde masalah pak, soal gaji ku yang ditahan kek jorang, tapi makin kesini makin banyak yang aneh, seperti pembangunan TPA, soal pengadaan mobil dinas Kades dan penggunaan dana desa lainnya,” bebernya lagi.

Disaat bersamaan, Kepala Bagian Hukum dan Tatalaksana Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kemendes-PDTT Conrita Ermanto dalam siaran persnya, saat sosialisasi empat program prioritas Kemendes PDTT, (31/07) yang lalu, menyatakan, bahwa memberikan informasi realisasi dana desa merupakan amanah dan setiap warga memiliki hak untuk mengetahui penggunaannya. Pengumuman penggunaan dana desa tersebut dapat dilakukan dengan mencantumkan di papan informasi desa.

Ia menyebutkan papan informasi tersebut bisa menggunakan spanduk dan baliho asalkan dapat diketahui dan masyarakat mengawasi penggunaan dana desa. “Kalau tidak diawasi, jangan-jangan dana tersebut digunakan, tapi tidak menghasilkan apa-apa,” tutup Conrita. (LH)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan